bukamata.id – Pers didorong mengambil peran aktif dalam mengantisipasi kejahatan digital berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Selain menyampaikan informasi, jurnalis dinilai memiliki tanggung jawab mengedukasi masyarakat, memverifikasi informasi, dan membantu menciptakan ruang digital yang aman.
Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat, Tantan Sulthon Bukhawan, mengatakan perkembangan teknologi AI membuat modus kejahatan digital semakin kompleks. Pelaku kini dapat memanfaatkan teknologi tersebut untuk meniru wajah hingga suara seseorang demi melancarkan penipuan.
“Kalau dulu kejahatan bisa dilihat dengan kasat mata, sekarang lebih modern. Ada social engineering yang bisa memanfaatkan AI. Suara orang bahkan sampai wajah pun bisa diserupai, sehingga tidak sedikit masyarakat yang tertipu,” kata Tantan dalam Bandung Digital Safety Forum 2026 di Pendopo Kota Bandung, Kamis (29/10/2026).
Menurutnya, ancaman kejahatan digital dapat menyasar berbagai kalangan, termasuk masyarakat umum, jurnalis, penyelenggara pemerintahan, hingga ahli teknologi informasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemahaman teknologi saja belum cukup untuk menghindarkan seseorang dari risiko penipuan.
Tantan menilai, peran pers dalam menghadapi persoalan tersebut tidak boleh hanya terbatas pada pemberitaan setelah kejahatan terjadi. Insan pers juga perlu terlibat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat agar mampu mengenali ancaman sejak dini.
“Pers hari ini tidak hanya sekadar memberitakan pascakejahatan terjadi, tetapi kita harus mengambil posisi dalam mengantisipasinya. Salah satu tugas pers selain menginformasikan adalah mengedukasi masyarakat,” ujarnya.
Pers Dinilai Jadi Benteng Terakhir Melawan Hoaks
Tantan juga menyoroti tantangan penyebaran informasi keliru di tengah meningkatnya penggunaan AI. Menurutnya, informasi yang beredar di ruang digital, termasuk yang menjadi bahan pembelajaran teknologi AI, harus dijaga kualitas dan akurasinya.
Ia menegaskan, jurnalis memiliki tanggung jawab untuk memverifikasi informasi dan meluruskan kabar bohong yang berpotensi menyesatkan masyarakat.
“Karenanya kami punya kewajiban untuk memverifikasi, meluruskan informasi-informasi hoaks karena dengan perkembangan digital ini tidak sedikit yang disalahgunakan. Informasi hoaks bertebaran di mana-mana, informasi post-truth juga bertebaran di mana-mana,” katanya.
Fenomena post-truth menjadi tantangan tersendiri karena informasi yang berulang kali disebarkan dapat dianggap benar, meskipun belum didukung fakta yang memadai.
Dalam situasi tersebut, Tantan menilai pers perlu menjaga kepercayaan publik melalui pemberitaan yang akurat, terkonfirmasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Saya khawatir fenomena ini terus terjadi, sehingga masyarakat bisa tergiring dengan informasi-informasi hoaks. Saya menganggap pers menjadi benteng terakhir bagaimana kita menangkal hoaks,” tegasnya.
Ia menambahkan, upaya menciptakan ruang digital yang aman membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Pemerintah, perusahaan teknologi, industri keuangan, dan insan pers perlu bekerja sama agar edukasi mengenai ancaman digital dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.
Kejahatan AI Tak Hanya Sebabkan Kerugian Finansial
Sementara itu, Ketua Jurnalis Hukum Bandung (JHB), Suyono Widik, mengatakan Bandung Digital Safety Forum 2026 digelar sebagai respons terhadap meningkatnya perhatian terhadap kejahatan yang memanfaatkan aplikasi AI.
Menurutnya, berbagai kasus yang terungkap mendorong para jurnalis untuk membahas langkah konkret dalam menghadapi penyalahgunaan teknologi, khususnya di Kota Bandung.
Diskusi tersebut kemudian melahirkan gagasan untuk mengadakan forum edukasi yang mempertemukan berbagai pihak guna membahas risiko kejahatan digital sekaligus merumuskan langkah pencegahannya.
“Tujuannya adalah untuk menciptakan ekosistem digital yang aman di Kota Bandung sehingga masyarakat dapat menggunakan layanan digital, terutama teknologi AI, dengan rasa aman,” ujar Suyono.
Ia menjelaskan, kejahatan berbasis AI tidak hanya berkaitan dengan penipuan yang mengakibatkan kerugian finansial. Teknologi tersebut juga dapat digunakan untuk memanipulasi gambar dan suara sehingga menimbulkan persoalan sosial ketika hasil rekayasa dipercaya sebagai kejadian sebenarnya.
Suyono mencontohkan, rekaman suara atau gambar yang telah dimanipulasi berpotensi memicu kesalahpahaman, bahkan konflik dalam hubungan personal dan rumah tangga.
“Perlu dipahami, kejahatan berbasis AI tidak hanya soal penipuan yang merugikan keuangan. Kecanggihan AI saat ini bahkan dapat menyatukan wajah atau suara seseorang dengan orang lain sehingga hasilnya terlihat dan terdengar sangat asli,” ungkapnya.
Melalui forum tersebut, penyelenggara menghadirkan sejumlah pembicara untuk membahas keamanan digital dan langkah mitigasi risiko. Kegiatan ini mengusung tema Ruang Digital Aman di Era AI: Mitigasi Risiko, Perlindungan dan Transaksi Digital dan Penguatan Kepercayaan Publik.
Suyono berharap, kegiatan tersebut dapat menjadi awal dari kolaborasi berkelanjutan dalam meningkatkan literasi digital masyarakat. Ia menyebut forum ini terlaksana berkat dukungan berbagai pihak, di antaranya PWI, Pemerintah Kabupaten Sumedang, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Nesar, LinkAja, Telkom, serta Wali Kota Bandung.
Farhan Apresiasi Forum Keamanan Digital
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan turut menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan Bandung Digital Safety Forum 2026 yang digagas PWI Jawa Barat bersama JHB.
Farhan menilai, forum tersebut menjadi kesempatan bagi berbagai pihak untuk memperkuat kesadaran bersama dalam menjaga keamanan ruang digital, termasuk dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan.
Ia mengaku semula berencana hadir langsung di Pendopo Kota Bandung untuk menyatakan dukungan terhadap upaya tersebut. Namun, agenda menghadiri kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Serang, Banten, membuatnya tidak dapat mengikuti forum secara langsung.
“Saya berharap rangkaian kegiatan ini dapat tetap berlangsung dengan aman dan lancar. Sukses untuk penyelenggaraan Bandung Digital Safety Forum 2026,” kata Farhan.
Melalui forum ini, insan pers diharapkan dapat memperkuat perannya sebagai penyedia informasi terverifikasi sekaligus mitra edukasi masyarakat. Peningkatan literasi digital, kewaspadaan terhadap manipulasi AI, serta kolaborasi lintas sektor menjadi langkah penting untuk mengantisipasi kejahatan digital dan menjaga kepercayaan publik.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
