bukamata.id – Kejaksaan Negeri (Kejari) Indramayu menuntut hukuman penjara selama satu tahun enam bulan terhadap Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun, Panji Gumilang.
Salah satu Jaksa Penuntut Umum, Rama Eka Darma mengatakan, Panji Gumilang dinilai terbukti melanggar pasal 156 a huruf a KUHP dengan ancaman penjara satu tahun enam bulan.
“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abdussalam Panji Gumilang alias A.S. Panji Gumilang alias Abdussalam R. Panji Gumilang alias Abu Ma’arik alias H. Abu Ma’arik, dengan pidana penjara satu tahun dan enam bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan,” kata Rahma di Pengadilan Negeri (PN) Indramayu, Kamis (22/02/2024).
Selain itu, pihaknya juga meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu turut memperhatikan mengabulkan tuntutannya. Sebab, Panji Gumilang sudah terbukti melakukan penodaan agama berdasarkan pasal 156 a huruf a KUHP.
“Menyatakan terdakwa Abdussalam Panji Gumilang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan dan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan menyalahgunakan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia,” jelasnya.
Sementara itu, salah satu Kuasa Hukum Panji Gumilang, Dodi Rusmana memastikan, kliennya akan mengajukan pledoi atau nota pembelaan.
“Tadi sudah jelas ya, tinggal nanti tunggu pledoinya aja ya, nunggu satu pekan,” ucap Dodi.
Sebelumnya, Panji Gumilang sendiri didakwa pasal berlapis oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Indramayu. Juru Bicara Pengadilan Negeri Indramayu, Yanto Arianto mengatakan, sidang Panji dipimpin langsung Ketua Majelis Hakim Yogi Dulhadi didampingi Anggota Hakim I Ria Agustin dan Anggota Hakim II Yanuarni Abdul Gaffar.
Sedangkan Tim JPU yang diketuai oleh Zulfikar Tanjung, membacakan tiga dakwaan terhadap Panji Gumilang, yang berbentuk gabungan yakni kombinasi dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif atau subsider.
Yanto Arianto menuturkan, untuk dakwaan primer yang disampaikan Tim JPU berkaitan dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang (UU) RI Nomor 1 Tahun 1946, mengenai penyiaran berita bohong hingga sengaja menerbitkan keonaran di tengah masyarakat.
“Untuk subsidernya berkaitan dengan Pasal 14 ayat (2) sama juga tentang berita bohong. Lebih subsider lagi Pasal 15 UU RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar berlebihan dan tidak lengkap,” kata Yanto, dikutip Kamis (9/11/2023).
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
