bukamata.id – Kinerja DPR RI kembali menjadi bahan perbincangan publik, terutama setelah aksi demonstrasi besar pada akhir Agustus 2025. Kini, perhatian masyarakat beralih pada latar belakang pendidikan anggota DPR periode 2024–2029.
Berdasarkan laporan Statistik Politik 2024 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) dari data KPU, terdapat 580 anggota DPR RI. Dari jumlah tersebut, 451 orang (77,76%) laki-laki dan 129 orang (22,24%) perempuan.
Namun yang paling banyak memicu diskusi adalah data pendidikan terakhir mereka:
- S1: 155 orang
- S2: 119 orang
- S3: 29 orang
- D3: 3 orang
- SMA: 63 orang
Tidak mencantumkan pendidikan: 211 orang (36,38%)
Tingginya angka anggota DPR yang tidak mencantumkan pendidikan terakhir menimbulkan tanda tanya publik. Mayoritas anggota DPR juga berusia antara 51–60 tahun (212 orang), disusul kelompok usia 41–50 tahun (156 orang).
Di media sosial, akun @dataindonesia_id ramai dibanjiri komentar warganet. Ada yang menilai hal ini mengganggu transparansi.
“Yang tidak nyebut ada masalah apa si,” tulis akun @eddythawan.
Netizen lain menegaskan standar pendidikan minimal untuk wakil rakyat. “Minimal D3/S1 tingkat pendidikannya untuk menjadi anggota DPR dan DPRD,” kata akun @7315dimas.
Komentar lebih keras juga muncul: “Yg tidak mau menyebutkan itu knp? Woy lu jd wakil rakyat harus transparan napa sih, gk jelas amat,” protes @akang.ubed_.
Bahkan ada yang menduga hal lebih serius. “Tidak menyebutkan ada masalah berarti atau gak sekolah?” sindir akun @dede.nmaulana12.
Sorotan ini menegaskan kembali tuntutan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas pendidikan bagi anggota legislatif, mengingat mereka mewakili kepentingan rakyat.
Melly Goeslaw Jadi Contoh Kasus
Isu pendidikan DPR kian relevan setelah nama musisi sekaligus anggota DPR RI, Melly Goeslaw, ikut menjadi bahan perdebatan publik. Bukan karena prestasi musiknya, melainkan kritik dari psikolog Lita Gading.
Kritik itu muncul setelah Melly mengungkap di media sosial bahwa dirinya merasa dijauhi teman-teman artis sejak masuk DPR. Namun, alih-alih simpati, Lita menilai hal tersebut wajar.
“Ya iyalah, siapa yang mau ambil risiko temen-temennya. Temen-temennya itu ya artis, di bidang seni, dan sudah tidak masuk lagi dalam hubungannya politik karena bahasa politik itu sangat berbeda dengan bahasa-bahasa keartisan, apalagi pencipta lagu,” kata Lita dalam video di akun TikTok-nya, @litagading5 (15/9/2025).
Lebih jauh, Lita menyinggung latar belakang pendidikan Melly yang hanya SMA, namun kini duduk di Komisi X DPR RI—komisi yang membidangi pendidikan, olahraga, sains, hingga teknologi.
“Karena menurut saya, Anda ditempatkan tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan Anda. Dari informasi yang saya dapat, Anda adalah lulusan SMA, sama seperti Mulan Jameela,” ujar Lita.
Penempatan Melly pun disebut janggal. “Dia ditempatkan di komisi X yang membidangi pendidikan, olahraga, sains, teknologi dan gak ada seni-seninya di sini, nyambung gak?” lanjutnya.
Kritik ke DPR Lebih Luas
Tak hanya menyoroti Melly, Lita juga mempertanyakan sistem pembagian komisi di DPR.
“Saya juga masih bingung dan masih mengkritisi nih bagaimana penempatan rekrutmen, komisi-komisi di DPR itu dalam menempatkan orang-orang dalam komisi tersebut. Gak nyambung tahu gak,” tegasnya.
Ia bahkan meragukan kemampuan Melly dalam menjalankan fungsi legislasi. “Terus gimana mau mewakili rakyat kalau yang dilakukan oleh dia sendiri tidak benar, tidak becus dan tidak paham. Duh apalagi sekelas SMA, mohon maaf ya,” tambahnya.
Menurut Lita, anggota DPR sebaiknya tidak mengeluh di media sosial, melainkan fokus bekerja. “Jadi, tidak usah kamu curhat di media sosial. Fokus pada kinerja kamu. Gak usah curhat di media, basi. Daripada curhat, mending benerin kinerja kamu dan visi misi kamu,” pungkasnya.
Pendidikan Jadi Isu Serius
Fenomena pendidikan anggota DPR RI yang beragam—bahkan masih ada yang lulusan SMA atau tidak mencantumkan sama sekali—menambah panjang daftar kritik publik. Kasus Melly Goeslaw semakin mempertegas perdebatan mengenai standar pendidikan wakil rakyat.
Masyarakat menilai, tanpa latar belakang pendidikan yang jelas dan relevan, sulit bagi anggota DPR untuk menjalankan fungsi legislatif dengan baik, apalagi jika ditempatkan di komisi yang berkaitan langsung dengan bidang akademik, sains, dan teknologi.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
