bukamata.id – Setiap bangsa memiliki cara unik dalam memelihara ingatan kolektifnya. Rusia menyelenggarakan Parade Hari Kemenangan setiap 9 Mei di Lapangan Merah Moskow untuk mengenang lebih dari 27 juta jiwa rakyat dan prajurit Soviet yang gugur dalam Perang Dunia II. Di Meksiko, setiap tanggal 16 September, Presiden Claudia Sheinbaum berdiri tegak di atas kendaraan militer terbuka di tengah parade, bersanding langsung dengan para prajurit dan publik tanpa sekat eksklusif. Sementara itu, Republik Rakyat China menampilkan kedisiplinan kolosal pada Hari Nasional 1 Oktober di Tiananmen, menyatukan barisan militer dan sipil dalam simetri yang presisi.
Di Indonesia, momentum perayaan kemerdekaan setiap tanggal 17 Agustus juga memiliki ritual yang tak kalah sakral. Dari halaman Istana Negara hingga lapangan-lapangan kecamatan di pelosok daerah, bendera Merah Putih dikibarkan seraya lagu Indonesia Raya berkumandang.
Namun, di balik keagungan ritual tersebut, terselip sebuah pemandangan kontras yang berulang tahun demi tahun: pembagian panggung yang amat kontras antara peserta upacara dan jajaran tamu kehormatan.
Di satu sisi, terlihat barisan siswa-siswi sekolah, guru, aparatur sipil negara (ASN) tingkat bawah, hingga anggota masyarakat biasa berdiri tegap berjam-jam di lapangan terbuka. Mereka menahan terik matahari yang menyengat, debu yang berhembus, hingga hawa panas yang kerap memicu keletihan dan pingsan.
Di sisi lain, bertengger panggung utama lengkap dengan tenda besar bertingkat, pendingin udara (air conditioner) portabel, kursi-kursi empuk berbalut kain putih, serta suguhan air mineral dan hidangan di meja para pejabat daerah maupun pusat.
Secara visual, gambaran ini menghadirkan retorika terselip: siapa yang harus berkorban berjemur, dan siapa yang berhak menikmati naungan. Padahal, hakikat perayaan 17 Agustus adalah merayakan perjuangan bersama seluruh elemen bangsa dalam merebut kemerdekaan dari kolonialisme, bukan memperagakan hierarki kelas sosial di ruang publik.
Suara Publik dan Sindiran Netizen: Jeritan dari Lapangan
Fenomena panggung bertenda versus lapangan terik ini berulang kali memicu gelombang kritik pedas di media sosial setiap kali perayaan 17 Agustus tiba. Publik menumpahkan kejengkolan dan rasa keprihatinan mereka melalui berbagai tanggapan yang menelanjangi ketimpangan simbolis tersebut.
Kesadaran akan perlakuan yang tidak setara ini bahkan diakui telah dirasakan sejak usia sekolah.
“Sejak saya SD saya sudah menyadarinya,” ujar salah seorang netizen merefleksikan pengalamannya berdiri di lapangan sekolah atau kecamatan saat perayaan Hari Kemerdekaan.
Isu mengenai fasilitas dan kenyamanan yang dinikmati para pejabat di panggung utama pun tak luput dari sorotan tajam. Perbandingan antara kemewahan di panggung bertenda dan nasib rakyat di lapangan terbuka dinilai sangat memprihatinkan.
“Bahkan ada AC portablenya juga.. Abis acara, menu-menu lezat sudah menunggu.. Sementara yang berpanas-panasan cuma meneguk air mineral. Itupun beli dengan saku masing-masing.. Itulah semangat kolonialisme yang turun temurun diwariskan,” tulis warga net lainnya dengan nada satir.
Kritik tersebut memuncak pada perbandingan kultur kepemimpinan di Indonesia dengan negara-negara lain, di mana posisi pejabat publik seharusnya berada di garis depan pelayanan, bukan di panggung keistimewaan.
“Di negara lain, pejabat itu pelayan rakyat mengabdi, di konohaaaaaa, pejabat bak raja yang harus diistimewakan,” timpal netizen lain mengkritik mentalitas feodal yang masih melekat pada sebagian elite birokrasi.
Tradisi Protokoler atau Cermin Feodalisme Terselubung?
Secara teknis, tata tempat dan fasilitas dalam upacara kenegaraan diatur melalui regulasi keprotokolan resmi. Alasan keamanan (security clearance), penghormatan terhadap jabatan publik, serta etos tata krama birokrasi kerap dijadikan pembenaran atas keberadaan panggung bertenda tersebut.
Namun, dalam perspektif sosiologi politik, fenomena ini dinilai bukan sekadar urusan logistik atau kenyamanan fisik semata, melainkan cermin dari budaya feodalisme birokrasi yang masih mengakar dalam masyarakat post-kolonial.
Simbolisme panggung bertenda versus lapangan terbuka menciptakan dikotomi terselubung:
- Penguasa/Pejabat: Ditampilkan sebagai elit penikmat keistimewaan.
- Rakyat/Pelajar: Ditempatkan sebagai massa pendukung yang dituntut untuk terus disiplin dan berkorban.
Ketika anak-anak sekolah diminta berdiri berjam-jam di bawah terik matahari demi “menanamkan jiwa nasionalisme,” sementara pimpinan wilayah duduk nyaman di balik bayangan tenda, pesan yang tersampaikan secara implisit justru bertolak belakang dengan cita-cita kesetaraan (egalitarianisme) yang tertuang dalam Pancasila.
Kesenjangan Struktural Si Kaya dan Si Miskin di Indonesia
Pemandangan dalam upacara 17-an hanyalah miniatur kecil dari realitas kesenjangan sosial-ekonomi yang lebih luas dan mendalam di Indonesia. Kesenjangan antara kelompok kaya (upper class) dan kelompok miskin (lower class) di Tanah Air tercermin dalam berbagai ranah kehidupan sehari-hari:
1. Kesenjangan Ekonomi dan Ketimpangan Kekayaan
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan lembaga keuangan internasional, tingkat ketimpangan pengeluaran yang diukur melalui Gini Ratio di Indonesia terus bertahan di kisaran angka yang signifikan. Penguasaan aset nasional terkonsentrasi pada segmen super-kaya (1% populasi menguasai porsi besar dari total kekayaan nasional). Sementara jutaan warga di kelas bawah harus bertahan hidup dengan pendapatan harian yang rentan terhadap inflasi dan gejolak harga pangan.
2. Ketimpangan Akses Pendidikan
Pendidikan sering dijanjikan sebagai eskalator mobilitas sosial. Namun, realitas di lapangan menunjukkan jurang yang lebar:
- Kelompok Mampu: Mengakses sekolah swasta internasional atau sekolah negeri unggulan bertaraf fasilitas lengkap, kurikulum internasional, serta jaminan akses ke perguruan tinggi ternama.
- Kelompok Miskin: Bergulat dengan fasilitas sekolah yang rusak, keterbatasan guru berkualitas di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), serta tingginya angka putus sekolah karena beban ekonomi keluarga.
3. Ketimpangan Layanan Kesehatan
Meskipun program BPJS Kesehatan telah memperluas cakupan jaminan kesehatan, disparitas kualitas layanan tetap mencolok. Warga berpenghasilan tinggi mampu mengakses rumah sakit berteknologi mutakhir atau berobat ke luar negeri tanpa antrean. Sebaliknya, warga miskin seringkali harus menghadapi prosedur administrasi yang berbelit, antrean panjang di fasilitas kesehatan tingkat pertama, serta keterbatasan stok obat-obatan di daerah terpencil.
4. Kesenjangan Infrastruktur: Urban vs Rural
Pembangunan infrastruktur kerap terpusat di kawasan perkotaan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi besar. Masyarakat desa dan kawasan pesisir kerap tertinggal dalam hal akses air bersih, sanitasi layak, jaringan listrik yang stabil, serta konektivitas internet—faktor penentu produktivitas ekonomi di era digital.
Berbagai Kontroversi Sosial dan Kebijakan Publik
Selain kesenjangan ekonomi, dinamika sosial di Indonesia kerap diwarnai oleh berbagai kontroversi yang memicu perdebatan publik terkait keadilan sosial:
- Gaya Hidup Mewah Pejabat (Flexing) di Tengah Kesulitan RakyatFenomena pejabat atau keluarga pejabat yang memamerkan barang-barang mewah di media sosial kerap menjadi sorotan publik. Di saat masyarakat bawah berjuang menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok dan beban ekonomi, aksi pamer kekayaan tersebut mencederai rasa keadilan masyarakat.
- Dua Standar Penegakan HukumUngkapan “hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah” masih sering bergema dalam wacana publik. Kasus pelanggaran kecil yang dialami warga miskin kerap diproses secara ketat dan cepat, sementara penanganan kasus korupsi skala besar atau kasus yang melibatkan oknum berpengaruh sering dianggap lambat atau menghasilkan hukuman yang relatif ringan.
- Komersialisasi Layanan PublikTren privatisasi dan komersialisasi pada sektor-sektor esensial seperti pendidikan tinggi dan kesehatan meningkatkan kekhawatiran bahwa fasilitas berkualitas hanya dapat diakses oleh kelompok yang mampu membayar mahal.
Jalan Menuju Perubahan
Pertanyaan mendasar yang muncul setiap kali perayaan kemerdekaan tiba adalah: Apakah tata cara perayaan ini merupakan tradisi protokoler yang wajar, atau sinyal bahwa perubahan budaya kepemimpinan harus segera dimulai?
Beberapa langkah perubahan yang relevan untuk dipertimbangkan:
- Redesign Keprotokolan yang Egaliter: Pemerintah daerah dan instansi dapat merancang tata letak upacara yang lebih proporsional. Jika tempat bertenda disediakan, fasilitas serupa atau peneduh alternatif juga disiapkan untuk para pelajar dan peserta upacara. Opsi lainnya adalah mempersingkat durasi berdiri atau memindahkan waktu pelaksanaan ke jam-jam yang lebih sejuk.
- Keteladanan Pemimpin: Pemimpin yang mau turun dan merasakan kondisi yang sama dengan rakyatnya—seperti berbaris atau berdiri bersama peserta di lapangan—mengirimkan pesan simbolis yang kuat tentang rasa empati dan kesetaraan.
- Fokus pada Kebijakan Inklusif: Mengatasi kesenjangan sosial membutuhkan komitmen nyata dalam redistribusi pendapatan, reformasi perpajakan yang adil, peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan publik, serta pemerataan pembangunan infrastruktur.
Kesimpulan
Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 didasarkan pada cita-cita luhur untuk membebaskan seluruh rakyat dari segala bentuk penindasan dan ketidakadilan. Kontras antara panggung bertenda pejabat dan barisan peserta di bawah terik matahari hendaknya tidak sekadar dilihat sebagai masalah logistik upacara, melainkan sebagai pengingat visual bahwa perjuangan melawan ketimpangan sosial belum usai.
Mengubah tradisi kecil dalam upacara kenegaraan menuju bentuk yang lebih memperhatikan kesetaraan dapat menjadi langkah awal untuk mengikis budaya feodalisme, sekaligus menegaskan kembali makna sejati dari kemerdekaan: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
