bukamata.id – DPRD Provinsi Jawa Barat menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang dijalankan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak akan menghambat pelaksanaan program-program prioritas Gubernur, terutama di sektor pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Ketua Komisi I DPRD Jabar, Rahmat Hidayat Djati, menjelaskan bahwa efisiensi anggaran dilakukan secara terukur tanpa mengganggu arah pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Gubernur Jawa Barat.
“Pada tahap awal efisiensi, pemerintah hanya memastikan kebutuhan rutin setiap OPD, seperti belanja pegawai dan pemeliharaan kantor. Sementara program kerja akan disesuaikan dengan RPJMD Gubernur,” ujar Rahmat, Selasa (11/11/2025).
Rahmat menegaskan, terdapat 20 OPD mitra kerja Komisi I DPRD Jabar yang sebagian besar memiliki alokasi anggaran program relatif kecil.
“Tetap 20 mitranya, tapi kegiatan dan programnya tidak besar-besar anggarannya,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Program dan Keuangan Sekretariat DPRD Jabar, Arif Ahmad Ripai, memastikan efisiensi anggaran dilakukan secara hati-hati agar tidak berdampak pada pelayanan publik.
Menurutnya, penghematan dilakukan hanya pada pos-pos nonprioritas seperti makanan-minuman (mamin), perjalanan dinas, dan kegiatan seremonial.
“Pak Gubernur tetap fokus pada pembangunan infrastruktur dan pelayanan masyarakat. Efisiensi hanya di pos yang tidak terlalu urgen,” jelas Arif.
Arif menambahkan, langkah konkret efisiensi antara lain pembatasan perjalanan dinas luar provinsi, pengurangan volume kegiatan, hingga penghematan penggunaan listrik di lingkungan DPRD.
“Kalau malam, ruangan dihemat penerangannya. Seremonial juga dikurangi, termasuk kegiatan seperti Hari Jadi Jawa Barat,” katanya.
Meski demikian, kegiatan penting seperti reses dan sosialisasi perda (sosper) tetap berjalan, hanya saja jumlah peserta atau titik kegiatan disesuaikan.
“Reses tetap empat kali, tapi pesertanya dikurangi dari 150 menjadi 100 orang,” ungkapnya.
Ia menegaskan, kebijakan efisiensi bukan berarti mengurangi pelayanan publik.
“Ini bukan soal pengurangan pelayanan, tapi efisiensi agar anggaran lebih fokus pada pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat,” tegas Arif.
Terkait pengamanan aksi demonstrasi, Arif memastikan anggarannya tetap dialokasikan meskipun ada sedikit penyesuaian. “Pengurangan pasti ada, tapi kecil. Petugas keamanan tetap diperhatikan,” jelasnya.
Arif juga menyebutkan, Pemprov Jabar masih menunggu hasil pembahasan KUA-PPAS untuk mengetahui besaran akhir pengurangan anggaran.
“Yang jelas, setiap pengurangan pasti berdampak, tapi kita upayakan tidak menghambat program strategis,” katanya.
Selain itu, Pemprov Jabar juga mendorong para ASN beradaptasi dengan kebijakan baru seperti work from home (WFH), rotasi bagi ASN kurang produktif, hingga penugasan di sektor pendidikan dan kebersihan.
“ASN yang kurang produktif bisa diperbantukan ke sekolah sebagai tenaga pengajar atau ke dinas kebersihan. Prinsipnya, semua tetap bekerja mendukung visi pembangunan daerah,” pungkas Arif.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
