bukamata.id – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di kawasan Priangan Timur kini dihinggapi kabar tak sedap. Di balik misi besar meningkatkan kualitas gizi anak-anak, para mitra pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lapangan tengah diuji oleh aturan baru yang dinilai membebani operasional.
Para pengelola dapur MBG meluapkan kegelisahan mereka dalam konsolidasi yang berlangsung di Sunny Cafe & Resto, Jalan Letjen Mashudi, Kota Tasikmalaya, Rabu (4/11/2026). Titik krusial yang mereka persoalkan adalah terbitnya Keputusan Badan Gizi Nasional (BGN) dari SK 63539 menjadi SK 63551.
Skema Poin Baru yang Menguras Kantong Pengelola
Perubahan regulasi ini secara drastis mengubah formula pembiayaan operasional. Format lama yang mematok tarif harian Rp6 juta per hari kini dipangkas menjadi skema insentif senilai Rp2.000 untuk tiap penerima manfaat. Tak hanya itu, tanggungan armada kendaraan operasional yang semula disokong anggaran pusat kini dibebankan penuh ke kantong mitra.
Kalkulasi awal para mitra menunjukkan bahwa skema anyar ini berpotensi memicu defisit operasional hingga Rp80 juta saban bulan, atau membengkak hingga Rp1 miliar dalam kurun satu tahun.
Situasi finansial yang tertekan ini berimbas langsung pada nasib para pekerja dan relawan di area dapur.
“Ini menjadi dilema bagi kami mitra SPPG yang harus mengurangi jumlah relawan tanpa alasan yang jelas. Padahal mereka sangat bergantung pada dapur SPPG untuk bertahan hidup,” kata salah satu Mitra MBG Kota Tasikmalaya Badai.
Khawatir Picu Gelombang Pengangguran Lokal
Kebijakan pengurangan tenaga kerja dapur ini dinilai kontraproduktif dengan semangat pemberdayaan ekonomi warga setempat. Mitra SPPG Suksasenang Kabupaten Tasikmalaya, Nandang Makmur, mengungkapkan kekhawatirannya atas nasib para pekerja yang terancam dirumahkan.
“Ya, ini akan menambah jumlah pengangguran baru karena semua mitra SPPG terpaksa harus mengeluarkan sebagian relawannya,” ujarnya.
Kendati berada dalam kondisi pelik, para pengelola dapur tetap mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo Subianto serta Kepala BGN Sudaryono atas digulirkannya program strategis ini. Namun, mereka mendesak agar pembuat kebijakan mau melihat realitas objektif di lapangan.
Robi Tamzil, mitra SPPG Ciamis, meminta adanya evaluasi petunjuk teknis (juknis) secara menyeluruh.
“Kami berharap pihak BGN bisa turun langsung melakukan asistensi ke mitra-mitra SPPG untuk mengecek secara langsung kondisi di lapangan, agar paham bagaimana pengelolaan dapur SPPG yang sebenarnya, tidak hanya menerima laporan dari pihak mitra saja,” ujar Robi.
Pilih Jalur Audiensi Formal ke DPR RI
Guna menyalurkan aspirasi tersebut, para mitra sepakat untuk tidak memobilisasi aksi massa di jalanan. Koordinator Mitra SPPG, Ucu Supriatna (Abah Ucu), mengonfirmasi bahwa pihaknya telah mengajukan permohonan audiensi resmi kepada Komisi IX DPR RI untuk jadwal pertemuan pada 16 November 2026 mendatang.
Dalam forum bersama wakil rakyat tersebut, mereka berharap dapat berdiskusi tatap muka secara langsung dengan pimpinan BGN.
“Kita bukan demo, kalau demo capek menguras energi. Kalau kita audiensi dan berdiskusi, sebetulnya MBG ini mau dibawa ke mana,” kata Abah Ucu.
Abah Ucu mengingatkan bahwa manfaat program MBG sebenarnya sangat dirasakan oleh warga daerah. Oleh sebab itu, penyesuaian aturan yang pro-mitra sangat dibutuhkan agar keberlanjutan program perbaikan gizi nasional ini tidak terganggu di tengah jalan.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
