bukamata.id – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat buka suara terkait wacana pemindahan pusat pemerintahan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar.
Wacana pemindahan pusat pemerintahan Pemprov Jabar ini mengemuka setelah disampaikan Gubernur Jabar, Ridwan Kamil.
Kepala Bappeda Jabar, Iendra Sofyan mengatakan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 belum memuat rencana Ridwan Kamil terkait pemindahan pusat pemerintahan Pemprov Jabar.
Sejauh ini, lanjut Iendra, pembahasan wacana pemindahan pusat pemerintahan dalam RPJPD 2025-2045 itu masih sebatas diskusi. Lebih jauh, kemungkinan pemindahan pusat pemerintahan ini sepertinya tidak dapat dilakukan di waktu dekat.
Menurut Iendra, penyebabnya tak lain karena jabatan Gubernur Jabar yang diemban Ridwan Kamil akan segera berakhir.
“Pemindahan (pusat pemerintahan) Itu belum masuk, masih (didiskusikan), Pak RK (Ridwan Kamil) keburu selesai, jadi kita lihat nanti,” kata Iendra, Selasa (1/8/2023).
Sebelumnya, wacana pemindahan pusat pemerintahan ini disampaikan oleh Ridwan Kamil. Masyarakat mulanya mengira pemindahan ini menggeser ibu kota provinsi. Namun, Kang Emil, sapaan akrabnya, memastikan pemindahan hanya pusat pemerintahan.
Mantan Wali Kota Bandung itu menegaskan, yang berpindah bukanlah ibu kota provinsi, melainkan pusat pemerintahan yang akan disatukan dengan pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan Tegalluar, Kabupaten Bandung. Akan tetapi itupun baru pada tahap wacana.
“Bukan pemindahan ibu kota, tapi wacana penyatuan pusat pemerintahan. Jadi jangan pakai sebutan ibu kota karena itu jelas berbeda,” kata Kang Emil di Gedung Sate, Kota Bandung, Sabtu (15/10/2022).
Menurut Kang Emil, Ibu Kota Jabar tetap Kota Bandung. Akan tetapi pusat pemerintahannya diwacanakan berkumpul di tiga kawasan potensial, yaitu Tegalluar, Walini dan Kertajati. Adapun Tegalluar disebut paling potensial menjadi lokasi wacana pemindahan pusat pemerintahan Jabar.
“Jadi Ibu Kota Jabar tetap Bandung, tapi pusat pemerintahan kantornya berkumpul di tiga kawasan potensial, yaitu Tegalluar karena pusat pertumbuhan, Walini dan Kertajati,” jelas orang nomor satu di Jabar itu.
Daerah yang menjadi titik akhir pemberhentian Kereta Cepat Jakarta-Bandung tersebut dinilai strategis karena jadi simpul beberapa ruas jalan tol dan pusat ekonomi lainnya.
Kang Emil mencontohkan, kondisi ini sama seperti negara Malaysia, dimana Ibu Kota masih di Kuala Lumpur, namun pusat pemerintahannya berkumpul di Putrajaya.
“Seperti Malaysia, ibu kotanya tetap Kuala Lumpur, pusat pemerintahannya berkumpul di Putrajaya. Ini belum diputuskan, hanya kemarin Pak Presiden menanyakan, saya jawab belum pasti karena harus dimusyawarahkan,” tandasnya.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
