bukamata.id – Besaran gaji dan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat kembali menimbulkan perbincangan hangat di tengah masyarakat. Publik menyoroti angka fantastis yang diterima para wakil rakyat, di mana setiap anggota dewan bisa membawa pulang pendapatan hingga sekitar Rp90 juta per bulan. Dari berbagai pos tunjangan yang melekat, tunjangan perumahan menjadi salah satu yang paling banyak menyita perhatian.
Porsi APBD untuk Tunjangan Perumahan
Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, dana yang digelontorkan khusus untuk tunjangan perumahan DPRD Jabar mencapai Rp89,53 miliar. Anggaran ini berasal dari total belanja daerah sebesar Rp32,23 triliun.
Angka tersebut menunjukkan betapa besarnya porsi APBD yang dialokasikan untuk menopang fasilitas dewan. Padahal, dana APBD sejatinya juga harus menopang berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari infrastruktur hingga layanan dasar publik.
Rincian Gaji Pimpinan dan Anggota DPRD Jabar
Jika dirinci, besaran gaji dan tunjangan DPRD Jabar sangat bervariasi tergantung jabatannya. Untuk Ketua DPRD Jabar, komponen penghasilannya mencakup:
- Gaji pokok Rp3 juta per bulan
- Tunjangan jabatan Rp4,35 juta
- Tunjangan komunikasi Rp21 juta
- Tunjangan perumahan Rp71 juta
- Tunjangan transportasi Rp17,5 juta
- Jaminan kesehatan keluarga Rp4 juta
Jika ditotal, Ketua DPRD Jabar bisa menerima lebih dari Rp100 juta setiap bulannya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jabar mendapatkan:
- Gaji pokok Rp2,4 juta
- Tunjangan perumahan Rp65 juta
- Ditambah paket tunjangan lainnya yang membuat total pendapatan bulanannya hampir menyentuh Rp100 juta.
Sedangkan anggota biasa DPRD Jabar menerima:
- Gaji pokok Rp2,25 juta
- Tunjangan jabatan Rp3,26 juta
- Tunjangan komunikasi Rp21 juta
- Tunjangan perumahan Rp62 juta
- Tunjangan transportasi Rp17,5 juta
- Tunjangan reses dan jaminan kesehatan
Jika seluruh komponen dihitung, pendapatan mereka rata-rata berada di kisaran Rp90 jutaan per bulan.
Penjelasan Sekretaris DPRD Jabar
Meski angka tunjangan perumahan mencapai Rp62 juta per anggota, Sekretaris DPRD Jabar Dodi Sukmayana menegaskan bahwa jumlah tersebut bukanlah uang bersih yang langsung masuk ke rekening anggota dewan.
Menurutnya, terdapat potongan pajak progresif yang cukup besar, yakni sekitar 30 persen. “Kalau dilihat di atas kertas memang Rp62 juta. Tapi setelah dipotong pajak, yang diterima dewan hanya sekitar Rp44 juta,” jelas Dodi saat dikonfirmasi, Sabtu (6/9/2025).
Ia menambahkan, dasar penetapan tunjangan perumahan tidak dibuat sepihak oleh dewan, melainkan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017. Aturan tersebut memberikan kerangka hukum bagi pemberian tunjangan kepada anggota legislatif di seluruh daerah.
“Jadi, bukan keinginan dewan. Angka Rp62 juta itu muncul karena ada ketentuan dari pusat. Dengan pajak progresif, nilai bersihnya yang mereka terima hanya Rp44 juta,” katanya.
Nominal Bersih Take Home Pay
Jika digabungkan dengan gaji pokok dan tunjangan lain, Dodi menyebut jumlah akhir yang bisa dibawa pulang anggota DPRD Jabar berada di kisaran Rp90 jutaan per bulan. “Kalau dihitung secara keseluruhan, sekitar Rp90-an juta. Angkanya memang besar, tapi tidak sampai menembus Rp100 juta,” ujarnya.
Pernyataan ini ditujukan untuk merespons persepsi publik bahwa anggota dewan menerima uang tunai dalam jumlah besar tanpa potongan apa pun. Faktanya, ada komponen pajak dan aturan yang membatasi jumlah bersih yang mereka nikmati.
Tidak Ada Rencana Kenaikan
Di tengah sorotan publik, Dodi memastikan bahwa DPRD Jabar tidak memiliki rencana untuk menaikkan tunjangan perumahan maupun fasilitas lainnya. Menurutnya, kontroversi yang mencuat belakangan ini, terutama terkait kasus tunjangan perumahan DPR RI, menjadi bahan evaluasi penting bagi lembaga legislatif di tingkat daerah.
“Kami pastikan tidak ada niat untuk menaikkan tunjangan perumahan. Justru kami akan melakukan appraisal ulang, mungkin saja nilainya bisa diturunkan. Tapi yang jelas, tidak ada semangat untuk menaikkan,” ucapnya.
Ia juga menegaskan bahwa kenaikan tunjangan transportasi maupun fasilitas lainnya sudah dihentikan. “Kita stop semua rencana kenaikan tunjangan perumahan dan transportasi. Itu sudah jadi keputusan,” tegas Dodi.
Publik Menunggu Langkah Nyata
Meski penjelasan teknis soal pajak progresif dan aturan pusat sudah disampaikan, polemik gaji DPRD Jabar tetap menjadi bahan diskusi masyarakat. Sebab, di tengah kondisi ekonomi yang tidak mudah, pendapatan anggota dewan yang mencapai puluhan juta rupiah per bulan dianggap tidak sebanding dengan kesejahteraan rakyat.
Transparansi anggaran menjadi salah satu tuntutan publik agar pengeluaran APBD lebih berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Terlebih, dana Rp89,53 miliar yang dialokasikan hanya untuk tunjangan perumahan dianggap terlalu besar jika dibandingkan dengan kebutuhan lain yang lebih mendesak, seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur dasar.
Di sisi lain, adanya wacana untuk meninjau kembali besaran tunjangan memberi harapan bahwa akan ada langkah konkret untuk menyeimbangkan kebutuhan dewan dan masyarakat. Bagaimanapun, DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah diharapkan lebih sensitif terhadap suara publik dan mampu menunjukkan komitmen nyata dalam mengutamakan kepentingan warga Jawa Barat.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
