bukamata.id – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengumumkan rencana restrukturisasi Bank BJB sebagai respons terhadap dugaan korupsi dalam pengadaan iklan di bank tersebut.
Pemprov Jabar, selaku pemegang saham mayoritas, akan membahas langkah ini dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).
“Restrukturisasi tidak hanya menyangkut pergantian pejabat, tetapi juga mencakup perubahan dalam struktur organisasi tata kerja (SOTK),” ujar Dedi di Balai Kota Depok, Selasa (11/3/2025).
Dedi menjelaskan bahwa perubahan SOTK akan melibatkan pemangkasan jabatan yang dianggap tidak esensial serta pengurangan jumlah cabang Bank BJB.
“Sebagai contoh, jumlah direktur cukup tiga orang, komisaris tiga orang, dan posisi wakil direktur utama tidak harus ada. Selain itu, jumlah cabang akan dirampingkan,” tuturnya.
Selain perubahan struktur organisasi, Gubernur Dedi juga berencana memangkas biaya operasional Bank BJB hingga 45 persen.
“Saat ini, biaya operasional Bank BJB hampir mencapai 90 persen. Itu harus diturunkan hingga 45 persen agar lebih efisien,” jelasnya.
Dedi menambahkan bahwa dengan struktur yang lebih ramping dan biaya operasional yang lebih rendah, diharapkan kepercayaan publik terhadap Bank BJB akan meningkat.
Sebelumnya diberitakan, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengonfirmasi bahwa lembaganya telah menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) terkait dugaan korupsi di Bank BJB.
“Kami sudah menerbitkan surat perintah penyidikan,” kata Setyo di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi, Jakarta, Rabu (5/3/2025).
Kasus ini juga turut menyeret nama mantan Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, yang rumahnya di Bandung telah digeledah oleh KPK sebagai bagian dari penyelidikan.
Hingga saat ini, KPK telah menetapkan lima tersangka yang berasal dari kalangan penyelenggara negara dan pihak swasta.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
