bukamata.id – Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin menegaskan bahwa reformasi birokrasi harus berdampak terhadap tuntasnya isu-isu pembangunan dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat.
Bey menyampaikan bahwasannya upaya penguatan reformasi birokrasi yang terencana dan terpadu antara provinsi dan kabupaten/kota di Jabar serta pembinaan yang intens dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi beserta kementerian teknis lainnya telah memberikan peningkatan signifikan atas indeks reformasi dan birokrasi di Jabar.
“Kita tahu bahwa Provinsi Jawa Barat adalah salah satu dari lima pemerintah provinsi dengan capaian terbaik di Indonesia, namun itu bukan tujuan akhir kita,” ucap Bey Machmudin pada acara Anugerah Reformasi Birokrasi Jawa Barat di Aula Barat, Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (6/3/2024).
“Tujuan akhir kita adalah menuntaskan isu peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat,” imbuhnya.
Maka dari itu, Bey mengatakan, prinsip jemput bola dalam menyelesaikan permasalahan yang ada diiringi inovasi yang sesuai dengan tata kelola akan memiliki nilai lebih bila dibandingkan dengan angka-angka penilaian saja.
“Akan sangat tidak adil bagi masyarakat yang melihat kita sebagai aparatur pemerintah daerah berbangga diri dengan hasil penilaian, sementara di sisi lain permasalahan yang ada di sekitar kita tak kunjung terselesaikan,” tambahnya.
Oleh karena itu solusi yang konkret harus dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Aparatur di daerah harus mampu mengurangi permasalahan, bukan menambah permasalahan.
Apalagi harus disadari bahwa permasalahan di masyarakat tak akan ada habisnya karena itulah perangkat daerah harus lebih responsif dan lebih sensitif.
“Selesaikan hari ini untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Di samping itu, pemerintah pusat, telah mendorong untuk menyelesaikan bersama isu-isu seperti pengentasan kemiskinan, digitalisasi stunting, peningkatan realisasi investasi, pengendalian inflasi hingga peningkatan produk dalam negeri.
Adapun isu-isu di Jabar yang masih harus segera diselesaikan mulai dari pembenahan sampah, kemacetan perkotaan hingga penanganan bencana.
“Kita harus terintegrasi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Jika kita memecahkan masalah dengan pendekatan parsial sulit bagi kita untuk mewujudkan harapan masyarakat agar lebih diperhatikan kesejahteraannya,” tutur Bey.
Sementara itu, Deputi Menteri Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto, dalam video sambutannya mengucapkan selamat kepada para penerima Anugerah Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Barat.
Menurutnya, keberhasilan yang diraih merupakan hasil kerja sama dan komitmen yang kuat dalam menghasilkan perubahan positif bagi masyarakat.
“Tanpa kerja sama dan dedikasi semua pencapaian ini tidak mungkin bisa diraih dan diwujudkan,” ucap Erwan.
Erwan juga mengapresiasi kabupaten/kota yang mendapatkan penghargaan atas capaian RB terbaik tahun 2023. Menurutnya, capaian itu tak hanya mencerminkan kemajuan dalam proses administratif, tetapi juga menggambarkan komitmen dan inovasi yang telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas reformasi birokrasi.
“Kabupaten/kota berprestasi menjadi teladan bagi Kabupaten/kota lain dalam upaya menuju birokrasi yang lebih efektif dan responsif,” tuturnya.
Ia juga mengapresiasi perangkat daerah yang memiliki kontribusi besar atas capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemdaprov Jabar. Menurutnya, kontribusi yang signifikan dari perangkat daerah meningkatkan kinerja birokrasi bagi Pemda Provinsi Jabar.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
