bukamata.id – Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2026 mengalami penurunan signifikan.
Wakil Ketua II DPRD Jabar, MQ Iswara, mengungkapkan bahwa koreksi ini disebabkan oleh kebijakan transfer ke daerah (TKD) dari Kementerian Keuangan yang berkurang sebesar Rp2,458 triliun.
“Kalau tahun lalu kita sudah kehilangan Rp5,9 triliun karena Undang-Undang HKPD, tahun ini kita kembali dikurangi. Volume APBD yang semula Rp37 triliun, sekarang hanya sekitar Rp29,1 triliun,” ujar Iswara usai pembacaan Nota RAPBD 2026 di Gedung DPRD Jawa Barat, Rabu (5/11/2025) malam.
Ia menjelaskan, pembahasan RAPBD 2026 telah melalui proses panjang dan mendalam di tingkat komisi, fraksi, hingga Badan Anggaran. Tiga versi angka sempat bergulir, mulai dari Rp31 triliun, Rp28 triliun, hingga akhirnya disepakati sementara di angka Rp29,1 triliun.
“Pembahasan sudah cukup detail. Kami tetap mengakomodasi program-program prioritas sesuai RPJMD dan RKPD Jawa Barat. Yang kami pangkas hanyalah belanja penunjang seperti perjalanan dinas, makan minum, ATK, dan kunjungan luar provinsi,” jelas Iswara.
Meski terjadi pemangkasan anggaran, indikator makro pembangunan tetap menjadi prioritas utama DPRD. “Indeks pendidikan, indeks kesehatan, daya beli masyarakat, pertumbuhan ekonomi, investasi, hingga kemantapan jalan semuanya tetap dijaga. Tidak ada yang dikurangi,” tegasnya.
Menurut Iswara, efisiensi dilakukan secara hati-hati tanpa mengorbankan capaian pembangunan. RAPBD 2026 masih dalam tahap pembahasan dan akan terus dikaji bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan seluruh unsur DPRD Jawa Barat.
“Ini bukan sekadar soal angka, tapi komitmen kami menjaga pelayanan publik dan keberlanjutan pembangunan di tengah tantangan fiskal yang cukup berat,” tutupnya.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
