bukamata.id – Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majalengka untuk membatalkan investasi sebesar Rp150 miliar di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati memicu perhatian publik. Namun, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memilih untuk bersikap santai dan menilai hal itu sebagai keputusan otonom pemerintah daerah.
Diketahui, dana investasi tersebut telah disiapkan sejak 2014 melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Majalengka. Namun, menurut Bupati Eman Suherman, proyek tersebut kini dievaluasi ulang karena bandara dinilai belum memberikan dampak ekonomi nyata bagi daerah.
“Sejak awal, kita siapkan dana Rp150 miliar untuk investasi ke BIJB. Tapi sampai sekarang, bandara itu belum menggeliat. Kita melihat belum ada potensi profit yang bisa didapat,” kata Eman, Selasa (1/7/2025).
Menanggapi rencana pembatalan tersebut, Gubernur Dedi Mulyadi tidak mempersoalkan keputusan Pemkab Majalengka. Ia bahkan mengaku tidak meragukan kemampuan keuangan daerah tersebut.
“Ya, enggak apa-apa, ya investasi aja. Tapi saya enggak ragu kalau Pemkab punya 150 miliar untuk investasi di situ,” ujar Dedi kepada awak media, Rabu (2/7/2025).
Terkait isu bahwa minimnya aktivitas penerbangan di Kertajati menjadi alasan investasi urung dilakukan, Dedi menyebut bahwa perhatian utama pemerintah provinsi kini terfokus pada pengembangan fasilitas ibadah.
“Sampai hari ini belum tahu. Sampai hari ini yang saya tahu adalah Pemprov Jabar berencana untuk membangun pondok asrama haji di dalam bandara,” jelasnya.
Ia menambahkan, pembangunan asrama haji menjadi langkah strategis untuk mengoptimalkan pemanfaatan kawasan BIJB, sembari menunggu perkembangan lain yang lebih konkret.
“Tapi nanti kita lihat. Kemudian yang paling utama, saya targetkan di awal Agustus MoU dengan Kementerian Agama dan Badan Pengelola Haji dan Umroh, sudah dilakukan itu dulu tahap pertama,” ungkapnya.
Gubernur juga menegaskan bahwa rencana kerja sama tersebut sudah mendapat lampu hijau dari para pemangku kepentingan di tingkat pusat.
“Sudah harus ada kepastian dulu kerja sama. Tapi kalau saya, sudah ketemu dengan para menteri, sudah dipastikan bahwa itu dilaksanakan,” tegasnya.
Saat disinggung soal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menaungi BIJB, Dedi meluruskan bahwa tantangan utama bukan pada lembaga pengelolanya. “Bukan BUMD yang sepi, tapi bandaranya,” katanya.
Menyoal gaji dan honorarium karyawan BUMD yang beroperasi di BIJB, Dedi memilih untuk tidak memberikan pernyataan lebih jauh. “Tanyakan ke direktur BUMD, jangan ke saya,” tutupnya.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
