bukamata.id – Rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama DPRD untuk kembali memungut Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di sekolah negeri menuai gelombang kritik tajam dari masyarakat. Wacana yang menyasar siswa dari keluarga kategori menengah ke atas (desil 6 hingga 10) ini seketika memicu “perang” opini di media sosial, di mana publik secara terbuka membandingkan kebijakan ini dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digalakkan Presiden Prabowo Subianto.
Benturan Kebijakan yang Picu Amarah Publik
Alih-alih fokus pada urgensi operasional sekolah, netizen justru menyoroti kontradiksi yang dirasakan di lapangan. Banyak warga Jabar merasa kebijakan ini tidak sejalan dengan janji pendidikan gratis yang selama ini digaungkan oleh pemimpin daerah, termasuk Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi.
Di kolom komentar media sosial, suara penolakan membahana. Banyak warganet yang secara terang-terangan mendesak agar prioritas anggaran dievaluasi kembali.
“Hentikan MBG di Jabar, balikkan lagi dana pendidikan untuk semua sekolah di Jabar pak @dedimulyadi71 katanya semua anak di Jabar diharuskan sekolah pak,” tulis salah satu warganet.
Kritik serupa terus mengalir, bahkan beberapa netizen mencoba memberikan kalkulasi alternatif kepada pemerintah. “Saya warga Jabar menolak. Lebih baik tidak ada MBG, Pendidikan Gratis sampe kuliah,” ujar salah satu akun.
Ada pula yang secara spesifik mengusulkan pengalihan anggaran pusat: “Misal nih ya MBG DI STOP DANA NYA DI ALIHKAN KE PENDIDIKAN GRATIS. 15 RIBU x 26 hari = 390 RIBU. MENDING GINI KAN YA?,” timpal netizen lainnya.
Mengapa SPP Diwacanakan Kembali?
Terlepas dari keriuhan di media sosial, Pemerintah Provinsi Jabar berdalih bahwa sekolah saat ini mengalami tekanan biaya operasional yang nyata. Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jawa Barat Purwanto, sebagai pihak yang terlibat dalam pembahasan, mengungkapkan bahwa usulan ini muncul dari kebutuhan sekolah yang mendesak.
“Masih menjadi pembahasan. Jadi nanti kita lihat seperti apa, apakah harapan-harapan yang lahir dari pembicaraan tersebut,” kata Purwanto, Rabu (15/7/2026). Ia menambahkan, “Ya karena pertama muncul aspirasi bahwa sekolah-sekolah ini kan membutuhkan supporting anggaran yang mencukupi ya.”
Senada dengan hal tersebut, Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Yomanius Untung, memaparkan data bahwa biaya operasional sekolah saat ini memang timpang dengan bantuan yang diterima. Pemerintah diklaim baru mampu menanggung sekitar 40 persen dari kebutuhan riil siswa SMA yang mencapai Rp4,5 juta per tahun.
“Poin pokoknya adalah semua sepakat bahwa di rancangan itu harus mampu mengakomodir semangat pendidikan yang berkualitas. Salah satu yang disampaikan adalah kesenjangan pendapatan sekolah dengan unit cost yang layak per siswa per tahun,” jelas Yomanius.
Menurutnya, kondisi ini membuat sekolah sulit beroperasi secara ideal jika hanya mengandalkan anggaran saat ini. “Maksimal pemerintah hanya mampu membiayai kira-kira 40 persen dari unit cost biaya layak per siswa per tahun. Yang untuk SMA itu sekitar Rp4,5 juta kurang lebihnya. Dalam semangat untuk proses pembelajaran yang berkualitas, itu dipastikan tidak akan tercapai,” tambahnya.
Janji Keadilan Proporsional
Meski menuai kritik, DPRD Jabar menegaskan bahwa reaktivasi SPP ini tidak akan membebani kelompok rentan. Yomanius menjamin akan ada sistem seleksi yang ketat berdasarkan data ekonomi (desil).
“Tetapi kebijakan nanti rancangan kebijakannya terkait dengan reaktivasi SPP itu harus selektif. Yang pertama, harus ada jaminan bahwa anak dari keluarga siswa miskin atau rentan miskin, desil 1 sampai desil 5 lah ya, itu tidak dipungut biaya apa pun, termasuk SPP,” tegasnya.
Untuk keluarga di atas desil 5, ia menjanjikan sistem gradasi atau perbedaan besaran biaya sesuai kemampuan ekonomi. “Baru kemudian SPP itu diberlakukan bagi anak dari desil 6, 7, 8, 9, 10. Dan itu pun harus angkanya tidak sama, gradasi. Jadi anak dari keluarga desil 10 itu harus lebih besar SPP-nya ketimbang anak dari keluarga desil 6. Itu prinsip keadilan yang proporsional di sana terjadi,” pungkasnya.
Catatan di Balik Layar: Efisiensi Nasional
Keresahan warga Jabar ini terjadi di tengah klaim Presiden Prabowo Subianto mengenai efisiensi anggaran negara yang mencapai Rp308 triliun di tahun pertama pemerintahannya. Prabowo berulang kali menekankan bahwa anggaran dari program yang dianggap tidak produktif, seperti seminar atau perjalanan dinas, telah dialihkan ke program prioritas seperti MBG.
“Uang yang pasti akan habis untuk hal-hal yang tidak produktif kita alihkan ke hal-hal yang produktif. Kita mengeluarkan semua yang bersifat tidak produktif, perjalanan luar negeri, seremoni-seremoni yang tidak perlu, rapat seminar, FGD dan sebagainya. Kajian-kajian, analisa-analisa sudah tidak perlu banyak kajian dan analisa,” tegas Prabowo dalam Indonesia Economic Outlook 2026, Rabu (13/2/2026).
Kini, publik Jawa Barat menanti apakah “nasib” pendidikan di daerah mereka akan tetap menjadi prioritas utama atau justru akan terus berbenturan dengan kebijakan besar di tingkat pusat.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
