bukamata.id – Selasa, 14 Juli 2026, mungkin akan dicatat sebagai salah satu hari paling dramatis dalam sejarah politik Kabupaten Gowa. Ruang sidang Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Gowa yang biasanya menjadi tempat perdebatan kebijakan, mendadak berubah menjadi panggung ketegangan. Di sana, Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, yang hadir sebagai terperiksa, justru mengambil langkah yang memicu gelombang perdebatan publik: meninggalkan ruangan sidang (walk out) sebelum proses klarifikasi tuntas.
Atmosfer di sekitar gedung DPRD Gowa sejak pagi sudah terasa tidak biasa. Kehadiran Husniah pada pukul 10.15 WITA disambut oleh massa dari organisasi kemasyarakatan Laskar Garuda Indonesia. Mengenakan seragam serba hitam, mereka dengan lantang meneriakkan dukungan bagi sang bupati, menciptakan kontras yang tajam dengan keseriusan agenda di dalam gedung. Teriakan “Hidup Bupati Gowa!” menggema, memberi kesan bahwa Husniah tidak datang sendirian—ia membawa opini publik sebagai perisainya.
Debat Prosedural: Pertaruhan Harga Diri Politik
Di balik pintu ruang sidang yang tertutup rapat, suasana justru jauh dari kata hangat. Agenda hari itu sangat krusial: mengklarifikasi dugaan penyalahgunaan wewenang, mulai dari pencabutan beasiswa doktoral, penyimpangan pengadaan seragam sekolah gratis, hingga isu perbuatan tercela yang menyeret nama sang bupati.
Namun, alih-alih memulai sesi tanya-jawab, Husniah melayangkan permintaan yang membuat para anggota Pansus tertegun. Ia meminta agar seluruh pertanyaan tidak diajukan satu per satu, melainkan dikumpulkan secara kolektif untuk kemudian dijawab sekaligus dalam satu kesempatan.
“Izin pimpinan, saya bisa minta kepada seluruh anggota pansus untuk menyampaikan secara kolektif kepada saya untuk langsung kami selesaikan jawabannya,” ujar Husniah di tengah forum.
Permintaan ini segera memicu perdebatan sengit. Anggota Pansus yang sedang bersiap menyampaikan pandangannya terpaksa terhenti. Bagi para legislator, metode tanya-jawab langsung adalah instrumen pengawasan yang melekat pada fungsi hak angket. Ketika seorang anggota mencoba memberikan pandangan, Husniah memotong pembicaraan, bersikukuh bahwa ia memiliki hak sebagai terperiksa untuk tidak ‘dikeroyok’ dengan pertanyaan yang datang secara sporadis.
“Izin saya juga ingin menyampaikan hak saya. Saya akan menjawab dengan tuntas dan lugas. Saya meminta kepada seluruh anggota pansus untuk bisa memberikan pertanyaan secara kolektif kepada saya,” tegas Husniah.
Ketua Pansus Hak Angket, Kasim Sila, mencoba menengahi, namun kebuntuan tak terelakkan. Ketika suasana semakin panas, Husniah merasa haknya sebagai subjek pemeriksaan tidak terpenuhi. Dengan gestur yang menunjukkan ketegasan, ia pun pamit. “Mohon maaf saya tidak bisa melanjutkan pansus ini, karena rekan-rekan DPRD tidak memberikan hak saya sebagai terperiksa. Saya mohon izin meninggalkan tempat ini,” ujarnya sebelum benar-benar melangkah keluar.
Reaksi Netizen: Panggung Kedua yang Tak Kalah Panas
Aksi walk out ini tidak hanya menjadi pembicaraan di gedung dewan. Detik-detik kepergian sang bupati langsung menyebar luas melalui potongan video siaran langsung di media sosial. Netizen pun tumpah ruah di kolom komentar, dengan reaksi yang sangat kritis terhadap sikap pemimpin mereka.
Kritik tajam meluncur deras. Banyak yang menyoroti etika dan prosedur yang diabaikan. “Kan minta izin, tapi kan belum diizinkan, kok sudah keluar?” ujar seorang netizen dengan nada sindiran yang kental.
Banyak pihak menganggap bahwa tindakan meninggalkan ruangan adalah bentuk ketidaksiapan dalam menghadapi realita politik. “Hadir untuk tanya jawab, bukan hadir tapi kabur,” timpal netizen lain.
Kekecewaan publik juga diarahkan pada pola komunikasi Bupati. Beberapa warganet mencium adanya upaya pengalihan isu ke ranah media sosial ketimbang memberikan penjelasan transparan di forum resmi. “Bagaimana ini kok bupati seperti ini? Tidak mau mengklarifikasi di pansus tapi hanya mau bermain di medsos gerakkan buzzer,” tulis netizen lainnya. Kalimat tersebut menjadi representasi dari keresahan sebagian masyarakat yang merasa bahwa transparansi di ruang sidang lebih penting daripada perang opini di dunia maya.
Labirin Dugaan Kasus yang Menjerat
Tindakan walk out ini tentu tidak berdiri sendiri. Ia hadir sebagai puncak dari gunung es masalah yang selama ini menumpuk. Sitti Husniah Talenrang, yang dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025, kini tengah terjerat dalam pusaran dugaan yang kompleks:
- Dugaan Perselingkuhan: Isu ini muncul ke permukaan melalui keterangan mantan suami Husniah, Khaerul Aco, di hadapan Pansus. Isu mengenai hubungan pribadi dengan mantan konsultan politik berinisial BK menjadi santapan media. Meski Husniah membantah keras dan menyebut ini adalah ranah privat yang dipolitisasi, Pansus tetap melihatnya sebagai indikasi maladministrasi yang berpotensi mencederai etika kepemimpinan daerah.
- Tragedi Beasiswa Doktoral: Kisah Dr. Rizqillah Amran menjadi simbol ketidakadilan bagi banyak orang. Sebagai penerima beasiswa doktoral Ilmu Hukum, Rizqillah yang lulus dengan IPK 3,98 justru mendapati beasiswanya diputus sepihak oleh Pemkab Gowa tanpa alasan yang jelas. Kasus ini telah memicu simpati luas, karena dianggap sebagai tindakan sewenang-wenang terhadap anak daerah yang berprestasi.
- Skandal Seragam Gratis Rp16 Miliar: Ini adalah kasus yang paling berat. Penyelidikan oleh Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan menunjukkan adanya aroma penyimpangan dalam pengadaan 20.000 lembar seragam. Temuan selisih anggaran sebesar Rp1 miliar antara nilai yang dibayarkan ke penyedia dan pagu anggaran menjadi fokus utama. Keterangan Kepala Dinas Pendidikan Gowa, Taufiq Mursad, yang mengaku mendapat instruksi langsung dari bupati untuk memenangkan pihak tertentu tanpa lelang, semakin memperkeruh posisi sang bupati.
Profil Sitti Husniah Talenrang: Antara Karier dan Kontroversi
Sitti Husniah Talenrang lahir di Parepare, 20 Maret 1977. Perjalanan kariernya bukanlah hal yang singkat. Ia adalah politikus tangguh dari Partai Amanat Nasional (PAN) yang pernah memimpin DPD PAN Gowa hingga DPW PAN Sulawesi Selatan. Ia juga sempat menjabat sebagai Ketua DPW Perempuan Amanat Nasional (PUAN) Sulsel.
Sebagai sosok yang memiliki latar belakang pendidikan mumpuni—Sarjana Ekonomi dari STIEM Bongaya dan Magister Manajemen serta Doktor dari Universitas Muslim Indonesia (UMI)—Husniah dikenal sebagai sosok yang ambisius. Sebelum menjabat bupati, ia adalah anggota DPRD Gowa periode 2019–2024 dan terpilih menjadi anggota DPRD Sulsel pada Pemilu 2024, sebelum akhirnya memenangkan kursi Gowa-1.
Selain jabatan politik, ia memegang banyak peran simbolis: Bunda PAUD, Bunda Literasi, Ketua Majelis Pembimbing Cabang Pramuka, hingga Ketua Perbasi Gowa. Namun, akumulasi jabatan dan prestasi ini sekarang seolah tertutup oleh kabut persoalan hukum yang melilitnya.
Penutup: Antara Kedaulatan Dewan dan Pembelaan Diri
Respon Ketua Pansus Hak Angket, Kasim Sila, setelah sidang bubar menunjukkan betapa dalamnya kekecewaan dewan. Meski berasal dari partai yang sama (PAN), Kasim tidak sungkan menunjukkan ketegasannya. “Sangat kecewa. Alasannya sangat sepele. Hal yang tidak substansi. Hanya meminta agar teman-teman bertanya secara kolektif, kemudian beliau menjawab secara kolektif,” ujarnya.
Kepergian Husniah dari ruang sidang memang menjadi haknya secara pribadi sebagai individu, namun sebagai bupati, itu adalah bentuk pengabaian terhadap institusi pengawasan rakyat. Di Rujab Bupati, saat menyambut para relawan Laskar Garuda Indonesia, Husniah memberikan instruksi yang cukup provokatif: “Bagikan ke sosial media. Jangan mau dikalah.”
Instruksi ini menegaskan bahwa Husniah memilih untuk bertarung di ruang publik. Baginya, Pansus adalah arena yang mungkin tidak adil, dan media sosial adalah tempat di mana ia bisa membangun narasi pembelaannya sendiri.
Namun, di tengah keriuhan di media sosial, ada satu hal yang tidak bisa dihindari oleh seorang bupati: pertanggungjawaban hukum. Dengan aparat penegak hukum yang sudah mulai masuk ke proyek seragam sekolah, aksi walk out ini mungkin hanya akan menunda jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Pansus. Rakyat Gowa kini menunggu, apakah sang Bupati akan terus berjalan keluar dari masalah, atau ia akan berani kembali duduk di kursi sidang dan menjawab semua keraguan dengan bukti yang nyata.
Untuk saat ini, drama Gowa masih berlanjut. Dan publik, dengan gawai di tangan, tetap memantau setiap langkah sang bupati, menuntut satu hal: transparansi yang tak bisa lagi dihindari oleh sepotong aksi walk out.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
