bukamata.id – Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus memperkuat sektor pendidikan melalui berbagai kebijakan strategis, mulai dari penambahan ruang kelas hingga pembangunan sekolah baru.
Hal ini disampaikan Anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Jawa Barat, Hasbullaah Rahmad, saat ditemui di Bandung.
Hasbullaah menjelaskan, kebijakan pendidikan yang dijalankan pemerintah daerah merupakan respons terhadap sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2025–2026.
Menurutnya, langkah ini penting untuk memastikan akses pendidikan tetap terbuka bagi seluruh lulusan SMP.
“Pendidikan menjawab kebijakan SPMB tahun ajaran 2025–2026,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, masih terdapat potensi sekitar 25 persen lulusan SMP di Jawa Barat yang tidak melanjutkan ke jenjang SMA atau sederajat, terutama karena keterbatasan biaya. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah provinsi.
“Ada potensi 25 persen lulusan SMP di Jawa Barat tidak melanjutkan ke SMA atau sederajat karena biaya,” katanya.
Sebagai solusi, pemerintah daerah mendorong sekolah negeri, baik SMA maupun SMK, untuk meningkatkan kapasitas penerimaan siswa. Salah satu kebijakan yang diambil adalah membuka ruang kelas lebih banyak dan menambah jumlah siswa per kelas.
“Untuk menjawab itu, Pak Gubernur mengeluarkan kebijakan agar SMA dan SMK negeri membuka ruang kelas hingga 12 rombel dan jumlah siswa per kelas bisa lebih dari 36,” jelasnya.
Namun, Hasbullaah menekankan, peningkatan jumlah siswa juga diimbangi dengan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan. Pemerintah provinsi telah mengalokasikan anggaran sejak APBD 2025 untuk pembangunan ruang kelas baru serta penyediaan mebeler.
“Untuk mengatasi overload, APBD 2025 sudah mengalokasikan pembangunan ruang kelas baru dan mebeler,” ungkapnya.
Upaya tersebut akan terus berlanjut pada tahun berikutnya. Pada 2026, pemerintah daerah juga berencana membangun puluhan sekolah baru guna memperluas akses pendidikan.
“Tahun 2026 akan dibangun lagi, termasuk sekitar 25 sekolah baru SMA, SMK, dan SLB negeri,” tambahnya.
Ia berharap kebijakan ini mampu menekan angka putus sekolah sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Jawa Barat.
Selain itu, DPRD juga akan terus mengawal agar program pendidikan berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
