bukamata.id – Fenomena kepemimpinan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM) kembali menuai sorotan tajam. Gaya politik yang berfokus pada konten media sosial kini memicu kritik tajam mengenai pola klaim prestasi dan konsistensi sikap sang kepala daerah saat berhadapan langsung dengan warga di lapangan.
Sorotan publik ini salah satunya diulas oleh akun media sosial @republiktikus.co. Mereka menyoroti sindrom “Bapak Aing”, sebuah fenomena di mana prestasi infrastruktur atau keberhasilan pembangunan di tingkat kabupaten/kota sering kali ditarik ke panggung utama untuk melambungkan citra sang gubernur.
Namun, ketika warga mengadukan masalah infrastruktur yang hancur, pola respons pimpinan daerah ini dinilai berubah drastis.
Politik Klaim dan Fenomena “Gubernur Konten”
Dalam ulasannya, @republiktikus.co menyentil dinamika komunikasi politik Jabar yang dinilai menerapkan pola “klaim tanpa batas”. Saat sebuah daerah menikmati jalan mulus hasil kerja keras bupati, wali kota, hingga camat setempat, narasi pendukung kerap dengan cepat mengklaimnya sebagai keberhasilan gubernur.
“Prestasi administratif bawahan ditarik ke pusat sebagai piala kemenangan citra sang pemimpin tertinggi,” tulis ulasan @republiktikus.co dikutip Sabtu (17/10/2026).
Ironisnya, saat gubernur kerap membanggakan diri sebagai “gubernur konten” dengan klaim bahwa media sosial adalah jembatan aspirasi rakyat, realitas di lapangan kerap berbanding terbalik.
KDM yang biasanya tidak segan melompati porsi wewenang teknis—mulai dari menertibkan pedagang kaki lima hingga mencampuri urusan tingkat lurah dan camat—justru dinilai bersikap defensif saat warga menagih janji pengaduan secara langsung.
Insiden Tegang di Lakbok Ciamis: Diadang Jalan Rusak
Sorotan tersebut menguat pasca-insiden tegang yang melibatkan KDM dengan warga di Desa Cintajaya, Kecamatan Lakbok, Kabupaten Ciamis.
Saat melintas dalam rangkaian kegiatan Abdi Nagri Nganjang ka Warga di Ciamis, rombongan mobil gubernur diadang dan sengaja dibelokkan oleh warga menuju akses jalan yang mengalami kerusakan cukup parah.
Warga setempat memanfaatkan momentum melintasnya pimpinan provinsi tersebut untuk memperlihatkan kondisi nyata jalan di wilayah mereka.
Namun, situasi di lapangan berubah memanas. Dedi Mulyadi tampak emosional dan meluapkan kekesalannya kepada warga yang mencegat rombongannya.
“Jangan marah sama bupati ditimpain sama gubernur. Ada kewajibannya, ada jalan desa, ada jalan kabupaten, ada jalan provinsi, ada jalan nasional. Itu ada kewajibannya masing-masing, enggak boleh juga warga itu seenaknya,” tegur Dedi Mulyadi kepada warga di lokasi.
Sikap emosional tersebut memicu gelombang kritik dari publik. Mereka menilai reaksi marah-marah sambil berlindung di balik pembagian wewenang birokrasi mencerminkan pengingkaran terhadap fungsi pembinaan dan pengawasan gubernur.
“Giliran ditagih tanggung jawab atas masalah nyata, ia berlindung di balik batas birokrasi. Mengajak pejabat merasakan penderitaan jalan rusak bukan bentuk kurang etika, melainkan ujian kejujuran: apakah jabatan ini benar-benar untuk melayani rakyat, atau sekadar konten pencitraan semata?” sebut kritik @republiktikus.co.
Klarifikasi dan Respons Dedi Mulyadi
Menanggapi video viral yang memicu polemik luas tersebut, Dedi Mulyadi memberikan klarifikasi dan menyampaikan permohonan maaf melalui media sosialnya.
Dedi menjelaskan bahwa kekesalannya dipicu oleh rasa lelah karena jadwal kegiatan yang padat sejak pagi. Ia berniat memanfaatkan waktu perjalanan untuk beristirahat sejenak di dalam mobil, namun perjalanannya justru dihentikan dan diarahkan ke jalur lain oleh warga.
“Saya tadi habis marah ke orang Cintajaya. Punya waktu satu jam, ah mau rebahan di mobil. Tapi ternyata dicegat mobil, dibelokin (jalannya). ‘Lihat jalan kami rusak’. Kenapa kamu, jalan desa yang jelek marahnya ke saya,” ujar Dedi dalam penjelasannya.
Meski sempat emosional, Dedi menyatakan memahami emosi warga dan menganggap aksi cegat tersebut sebagai bentuk perhatian.
“Itu tandanya rakyat cinta ke Kang Dedi. Kalau dengan menekan saya, kadang saya tidak respect. Tapi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas ketidaknyamanannya,” tambahnya.
Sebagai tindak lanjut, Dedi menyebut telah menerjunkan tim Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk menghitung kebutuhan perbaikan jalan di kawasan tersebut yang diperkirakan mencapai Rp16 miliar (Rp11 miliar jalan kabupaten dan Rp5 miliar jalan desa).
Dia berjanji akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Ciamis agar pengalokasian perbaikan jalan tersebut masuk dalam perencanaan anggaran mendatang.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
