bukamata.id – Di balik kemeriahan iring-iringan Kirab Budaya Mahkota Binokasih yang melintasi Kabupaten Garut, terselip suara lantang dari sekelompok pemuda. Kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Garut menggelar aksi protes tepat saat perayaan berlangsung pada Selasa (5/5/2026) malam.
Aksi ini bukan sekadar unjuk rasa, melainkan tamparan keras bagi pengambil kebijakan mengenai skala prioritas pembangunan di Jawa Barat.
Bukan Anti-Budaya, Tapi Soal Urgensi
Ketua HMI Cabang Garut, Yusup Saepul Hayat, menegaskan bahwa gerakan ini sama sekali tidak bermaksud merendahkan tradisi Sunda. Namun, menurutnya, ada ketimpangan antara kemegahan seremoni dengan realita kesulitan yang dihadapi masyarakat kecil.
“Kami ingin meluruskan persepsi terlebih dahulu, bahwa HMI Garut tidak anti terhadap tradisi dan budaya Sunda. Justru kami mencintai itu sebagai bagian dari jati diri. Tapi hari ini, persoalannya adalah perbedaan pandangan soal prioritas,” tegas Yusup.
Ia menilai, wajah Garut saat ini lebih membutuhkan sentuhan nyata di sektor fundamental daripada panggung hiburan. “Kebutuhan masyarakat Garut hari ini bukan pertunjukan. Bukan soal hiburan, tapi bagaimana sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan bisa disentuh secara nyata,” tambahnya.
Menyoal Manfaat untuk 2,9 Juta Warga
Kritik tajam juga mengarah pada efektivitas kegiatan yang dianggap hanya dinikmati segelintir orang. Yusup mempertanyakan apakah euforia kirab ini benar-benar menjadi solusi bagi jutaan warga Garut yang masih berjuang demi kebutuhan pokok.
“Kalau kita hitung, berapa persen masyarakat yang menikmati? Apakah itu benar-benar menjawab kebutuhan 2,9 juta warga Garut? Ini yang menjadi pertanyaan kami,” ungkapnya dengan nada retoris.
Dalam analogi yang cukup menohok, Yusup menggambarkan kondisi daerah saat ini dengan perbandingan kebutuhan pangan. “Garut ini bukan butuh kue, tapi butuh beras,” cetusnya.
Desakan Alokasi Anggaran yang Lebih ‘Membumi’
Senada dengan Yusup, Kepala Bidang PTKP HMI Garut, Respi Malik Abdul Aziz, menekankan bahwa aksi ini adalah pengingat bagi Pemkab Garut dan Pemprov Jabar agar lebih selektif dalam menggunakan sumber daya daerah.
“Kami ingin kegiatan yang sifatnya pertunjukan dan seremonial digeser ke program yang lebih menyentuh kebutuhan masyarakat, seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, dan penanganan kemiskinan,” jelas Respi.
Ia menutup aksinya dengan pesan mendalam bahwa hiburan adalah hal yang wajar, namun menjadi ironi jika dipaksakan di tengah kondisi masyarakat yang sedang sulit.
“Garut tidak butuh raja, Garut butuh perbaikan di sektor nyata,” pungkas Respi.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
