bukamata.id – Lembang selama ini dikenal sebagai destinasi wisata andalan di Kabupaten Bandung Barat (KBB), dengan udara sejuk dan lanskap pegunungan yang memanjakan mata. Namun di balik pesona itu, tersimpan krisis lingkungan yang makin mencemaskan.
Data dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat menunjukkan bahwa kondisi alam di Kawasan Bandung Utara (KBU), termasuk Lembang, mengalami kerusakan signifikan. Dari total 40.000 hektare lahan di kawasan ini, sekitar 70 persen atau 28.000 hektare dinyatakan rusak.
“Alih fungsi lahan di KBU ini sangat masif. Bahkan banyak terjadi di kawasan lindung dan resapan air. Ini pelanggaran tata ruang dan berdampak pada keselamatan masyarakat,” ujar Wahyudin Iwang, Direktur Eksekutif Walhi Jawa Barat, saat diwawancarai Senin (2/6/2025).
Dampak Nyata: Banjir dan Longsor Tak Terhindarkan
Kerusakan lingkungan ini bukan sekadar catatan statistik. Dampaknya mulai dirasakan langsung oleh masyarakat. Pada pertengahan Mei 2025, bencana hidrometeorologi melanda. Sedikitnya 13 desa di Lembang terdampak banjir dan tanah longsor.
“Lembang itu dulunya daerah resapan. Sekarang malah jadi langganan banjir karena vegetasi di hulu sudah rusak. Air yang dulu terserap kini jadi limpasan yang merusak,” jelas Wahyudin.
Menurut data yang dihimpun dari berbagai sumber, sekitar 63 persen wilayah Bandung Barat masuk dalam zona KBU, mencakup daerah seperti Cikalongwetan, Parongpong, Cisarua, hingga Lembang. Sepanjang 10 tahun terakhir, alih fungsi lahan diperkirakan mencapai 200 hektare.
Pemerintah Dinilai Melegalkan Perusakan Lingkungan
Walhi menuding kerusakan lingkungan ini tak lepas dari campur tangan pemerintah daerah dan provinsi. Penerbitan izin usaha di kawasan lindung dianggap sebagai bentuk pembiaran terhadap pelanggaran tata ruang.
“Pemerintah seolah-olah melegalkan perusakan lingkungan. Ini kesalahan fatal,” tegas Wahyudin.
Di sisi lain, pembangunan komersial terus menggeliat. Di kawasan Cikole, misalnya, wisata kuliner dan akomodasi tumbuh bak jamur di musim hujan. Dari kafe-kafe estetik hingga vila eksklusif—semuanya tampak berlomba memanfaatkan daya tarik Lembang.
Namun di balik geliat ekonomi tersebut, risiko lingkungan semakin menggunung. Tidak hanya karena banjir dan longsor, tetapi juga karena potensi gempa dari Sesar Lembang yang membentang dari Kabupaten Bandung hingga Padalarang.
“Sebagian besar bangunan berdiri di atas zona sesar aktif. Ini sangat berbahaya,” ujar Wahyudin memperingatkan.
Respons Lambat, Reaksi Setelah Bencana
Ketika bencana terjadi, barulah perhatian pemerintah muncul. Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, akhirnya turun langsung ke lapangan pasca-bencana tanah longsor yang melanda Desa Wangunsari hingga Cikahuripan.
“Tentunya nanti kita cek izin pembangunan, akan diperketat. Apalagi ini masuk wilayah KBU. Kita akan kaji semuanya,” kata Jeje saat ditemui di Lembang, Sabtu (24/5/2025).
Meskipun pernyataan itu menunjukkan komitmen awal, masyarakat dan pengamat lingkungan berharap tindakan konkret segera dilakukan, bukan sekadar reaksi sesaat setiap kali bencana datang.
Daya Tarik Wisata vs Kelestarian Alam
Kini Lembang berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, geliat pariwisata menjadi sumber pendapatan daerah dan penggerak ekonomi lokal. Di sisi lain, pembangunan yang tidak terkendali telah mengorbankan ekosistem dan menempatkan ribuan warga dalam ancaman bencana.
Jika tidak ada upaya serius untuk memperbaiki tata kelola ruang dan pengawasan lingkungan, maka ancaman di Lembang bukan lagi sekadar kemungkinan, melainkan keniscayaan yang hanya menunggu waktu.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
