bukamata.id – Kondisi keuangan daerah di Kabupaten Bandung Barat (KBB) tahun 2025 diprediksi bakal sehat setelah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat berhasil melunasi utang Rp285 miliar ke PT Sarana Multi Insfrastruktur (SMI) Persero.
Diketahui, pinjaman daerah untuk perbaikan jalan di wilayah selatan KBB sepanjang sekitar 71 kilometer memang kerap jadi penyabab defisit neraca keuangan APBD Bandung Barat pada tahun 2021-2023. Dengan pelunasan utang ini, APBD tahun depan tak punya lagi beban untuk membayar cicilan.
“Beban pengeluaran utang sudah selesai semua, seperti ke PT SMI Rp285 miliar sudah bisa diselesaikan. Maka tahun depan kita tidak ada beban, dan semoga ini lebih bagus untuk APBD KBB,” ucap Pj Bupati Bandung Barat, Ade Zakir usai rapat paripurna di Grand Hani Hotel, Lembang, Jumat (11/10/2024).
Pelunasan utang itu tertuang dalam surat Direktur PT SMI Persero Faaris Pranawa Nomor: S-1017/SMI/DU/1024 kepada Pj Bupati Bandung Barat, Ade Zakir. Perihal keterangan lunas atas fasilitas pembiayaan (pokok, bunga, dan biaya-biaya) Pemda KBB kepada PT SMI, tertanggal 7 Oktober 2024.
Seperti diketahui, selama ini utang Pemda KBB ke PT SMI begitu membebani APBD. Di satu sisi pendapatan asli daerah KBB sempat berada di titik nadir, terutama dimasa Covid-19 dimana sektor pariwisata yang jadi andalan sempat mati suri selama kurang lebih dua tahun.
Utang Pemda KBB ke PT SMI dimulai saat ditandatanganinya MoU perjanjian pinjaman daerah pada Jumat (28/2/2020) senilai Rp285.500.400.000. Anggaran itu digunakan untuk membiayai pembangunan jalan sepanjang 71 km di wilayah selatan KBB.
Proyek itu dibagi menjadi dua yaitu jalan sepanjang 52,5 km dengan biaya Rp177 miliar dan jalan 19,5 km dengan anggaran Rp78 miliar.
Seluruh biaya perbaikan jalan itu dibiayai utang dari PT SMI. Sehingga selama tiga tahun sejak saat itu, Pemda KBB harus mencicil pinjaman dengan bunga 6,26% atau sekitar Rp98 miliar/tahun.
Ruas jalan yang dibangun adalah Jalan Selacau-Cililin; Cililin-Sindangkerta; Sindangkerta-Celak; Celak-Gununghalu; Bunijaya-Cilangari; Cilangari-Cisokan. Kemudian Jalan Rancapanggung-Cijenuk; Cijenuk-Sarinagen; dan Sarinagen-Baranangsiang. Termasuk pembangunan Jembatan Tajim diperbatasan Celak dan Sindangkerta.
Perjanjian pinjaman daerah bersama salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah Kementerian Keuangan, PT SMI Persero itu, merupakan salah satu obsesi dari pemerintahan Aa Umbara-Hengki Kurniawan (Akur) kala itu.
Mereka ingin merealisasikan percepatan pembangunan insfrastruktur jalan, melalui program “Jalan Leucir” yang digaungkan selama kampanyenya.
Awalnya Pemda KBB mengusulkan pinjaman senilai Rp323.000.000.000. Namun satu ruas jalan dibatalkan, karena diperbaiki pihak Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), maka nominal pinjaman menjadi berkurang.
Saat itu, Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna mengatakan, langkah pinjaman daerah dilakukan untuk menjadikan jalan kabupaten ‘Leucir’ dalam waktu singkat.
Ini dikarenakan kalau mengandalkan dana dari APBD KBB, maka perlu waktu sekitar lima tahun untuk mewujudkannya. Ketika itu, Aa Umbara meyakini pinjaman akan terbayarkan dalam waktu tiga tahun atau sebelum masa pemerintahan Akur berakhir. Namun dikarenakan berbagai kendala akhirnya pelunasan utang itu baru bisa selesai di tahun 2024.
Atas capaian itu, Ade Zakir merasa bersyukur karena pinjaman ke PT SMI bisa terselsaikan. Apalagi utang bayar 2023 sebesar Rp157 miliar juga sudah dilunasi.
Termasuk, beban hibah ke KPU untuk penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 sebesar Rp40 miliar, Bawaslu hampir Rp15 miliar serta pengamanan Pilkada juga sudah rampung.
Sehingga saat APBD KBB mulai menunjukan peningkatan, maka program pembangunan pun bisa berjalan sesuai harapan. Tahun depan berbicara program pembangunan masih fokus ke insfratruktur dan peningkatan ekonomi.
Kemudian pembangunan pelayanan dasar melalui pengembangan sumberdaya manusia dan pembangunan insfratruktur. Hanya karena Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) ini ditetapkan sampai tahun 2026, sehingga Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat terpilih yang merealisasikannya.
“Ini RAPBD sampai 2026 artinya bupati yang akan datang itu penyusunan untuk 2026, jadi harus menjalankan RAPBD ini,” ucapnya.
Lebih lanjut, Ade Zakir mengungkapkan, RAPBD KBB tahun 2025 masih terdapat defisit antara pendapatan dan belanja sebesar Rp72,78 miliar. Yakni dari total APBD itu di angka Rp2,64 triliun sedangkan untuk belanjanya Rp2,71 triliun. Kendati begitu, pihaknya tetap optimistis bisa menutupi defisit tersebut.
Mengingat penyusunannya baru berdasarkan asumsi pendapatan yang secara nyata bisa diperoleh. Itu pun belum menghitung pendapatan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, seperti DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) dan yang lainnya.
Ade mengatakan, rencana pendapatan daerah masih bersumber dari dua pendapat yakni Pendapat Asli Daerah (PAD) sebesar Rp787.50 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp1,85 triliun. Sehingga RAPBD tahun 2025 ini betul-betul dari transfer antar daerah dari pusat, dan provinsi.
“Menutupi defisit itu bisa dengan mensubtitusikan kegiatan atau dirasionalisasi. Tapi pastinya RAPBD KBB Tahun 2025 bisa dikatakan mulai membaik dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang memiliki beban utang piutang cukup besar,” tandasnya. (Diskominfotik KBB)
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
