bukamata.id – Pemerintah Kota Bandung menyiapkan program nikah massal gratis bagi warga sebagai bagian dari rangkaian Hari Jadi Kota Bandung (HJKB) sekaligus peringatan ulang tahun Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Bandung.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, program tersebut telah direncanakan dan diharapkan dapat menjadi bagian dari rangkaian kegiatan HJKB. Namun, kepastian waktu pelaksanaannya masih menunggu informasi dari pihak terkait.
“Mudah-mudahan. Saya belum tahu persis, tetapi mereka sudah menyampaikan rencananya kepada saya,” ujar Farhan saat ditemui di Balai Kota Bandung, Kamis (20/8/2026).
Farhan memastikan seluruh fasilitas dalam program tersebut akan diberikan secara gratis kepada pasangan yang terpilih.
“Gratis semuanya, sampai jadi kartu keluarga,” katanya.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung Eric Mohamad Atthauriq menjelaskan, nikah massal tersebut merupakan bagian dari upaya mengoptimalkan fungsi MPP sebagai pusat pelayanan masyarakat.
Menurut Eric, MPP Kota Bandung saat ini memiliki 32 tenant dengan 314 jenis layanan, termasuk KUA, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), hingga Pengadilan.
“Jadi, kegiatan nikah massal itu sebetulnya adalah sebuah ide atau gagasan awal dalam rangka mengoptimalkan fungsi dan peran Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kota Bandung,” ujar Eric.
Kuota 10 Pasangan
Eric menyebut nikah massal tahun ini direncanakan berlangsung pada September 2026. Untuk tahap awal, Pemkot Bandung menyiapkan kuota sekitar 10 pasangan warga Kota Bandung.
Peserta program masih dalam tahap pendataan. Eric mengatakan, gagasan awalnya memang menyasar penyandang disabilitas, tetapi pihaknya masih melihat perkembangan dan kemungkinan memperluas sasaran kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) maupun masyarakat umum.
“Kita masih menginventarisasi. Tadinya gagasannya untuk disabilitas, tetapi kita lihat perkembangannya apakah khusus disabilitas, MBR, atau umum,” katanya.
Program tersebut tidak hanya menyediakan tempat untuk melangsungkan pernikahan. Pemkot Bandung juga menyiapkan berbagai kebutuhan administrasi bagi pasangan peserta.
Fasilitas yang diberikan meliputi pelayanan KUA, buku nikah, serta pengurusan dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga (KK) dan KTP baru.
“Fasilitas yang disiapkan antara lain tempat, KUA, buku nikah, serta Kartu Keluarga dan KTP baru,” ujar Eric.
Ada Fasilitas Honeymoon
Tak berhenti pada layanan pernikahan dan administrasi, Pemkot Bandung juga menggandeng sejumlah pihak untuk memberikan fasilitas tambahan bagi pasangan peserta.
Salah satunya melalui kerja sama dengan Riung Priangan, asosiasi perhotelan di Kota Bandung. Kolaborasi tersebut memungkinkan peserta mendapatkan fasilitas menginap untuk bulan madu.
“Khusus nikah massal di tempat kami, kita bekerja sama dengan Riung Priangan, asosiasi perhotelan di Kota Bandung. Mereka menyiapkan satu kamar untuk satu pasangan berbulan madu di hotel berbintang di Kota Bandung,” kata Eric.
Untuk sementara, fasilitas honeymoon tersebut diupayakan bagi 10 pasangan sesuai dengan kuota program.
Pemkot Bandung juga berkolaborasi dengan Baznas dan pelaku usaha katering untuk mendukung pelaksanaan nikah massal.
Eric mengatakan, seluruh fasilitas yang diberikan kepada peserta diupayakan tanpa biaya, mulai dari prosesi pernikahan hingga dokumen kependudukan.
“Fasilitasnya gratis, mulai dari pernikahan, tempat, KUA, dokumen KTP dan KK baru, honeymoon, dan mudah-mudahan sampai maharnya,” ucapnya.
Berawal dari Balai Nikah di MPP
Eric menjelaskan, program nikah massal tersebut berawal dari pembangunan Balai Nikah di MPP Kota Bandung pada tahun sebelumnya.
Balai tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi pasangan Muslim untuk melangsungkan akad nikah, tetapi juga dapat dimanfaatkan masyarakat nonmuslim untuk keperluan pencatatan sipil melalui Disdukcapil.
Menurutnya, konsep nikah massal dibuat agar keberadaan fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan secara lebih optimal sekaligus memudahkan masyarakat dalam mengurus berbagai kebutuhan administrasi.
“Kalau kita hanya membuat sosialisasi biasa atau surat edaran, kan kurang menggigit. Makanya tahun kemarin kita gagas bersama Disdukcapil dan Kementerian Agama untuk melaksanakan nikah massal sekaligus pencatatan sipil,” tuturnya.
Dengan konsep tersebut, Pemkot Bandung berharap program nikah massal dapat menjadi bentuk pelayanan publik yang lebih terintegrasi sekaligus membantu warga mendapatkan kemudahan dalam mengurus pernikahan dan dokumen kependudukan.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
