bukamata.id – Kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalami kemunduran pada pertengahan tahun 2025. Di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi, Jawa Barat, yang sebelumnya langganan puncak nasional dalam hal realisasi pendapatan dan belanja daerah, kini harus rela turun ke peringkat ketiga.
Sorotan tajam datang dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Senin (7/7/2025), yang disiarkan melalui kanal YouTube resmi Kemendagri. Tito menyampaikan keprihatinannya terhadap penurunan kinerja fiskal Jawa Barat, yang kini berada di bawah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nusa Tenggara Barat (NTB).
“Dulu Jawa Barat nomor satu, sekarang Kang Dedi Mulyadi (KDM) kalah sama Ngarso Dalem Sri Sultan. Dan Pak Lalu Iqbal dari NTB sekarang di atas Jawa Barat,” ujar Tito, dikutip Rabu (9/7/2025).
Berdasarkan data Kemendagri per Juni 2025, Jawa Barat mencatat realisasi pendapatan sebesar 44,72 persen dan belanja 38,79 persen. Angka tersebut masih tergolong baik secara nasional, namun belum cukup untuk mempertahankan posisi puncak. Sebagai perbandingan, Yogyakarta memimpin dengan pendapatan 57,43 persen dan belanja 41,92 persen. NTB menyusul di posisi kedua dengan pendapatan 46,26 persen dan belanja 38,99 persen.
Menanggapi penurunan tersebut, Gubernur Dedi Mulyadi membeberkan kondisi fiskal Jabar yang terbebani oleh kewajiban masa lalu. Menurutnya, sekitar sepertiga dari total APBD Jabar 2025 yang mencapai Rp31 triliun tidak bisa dialokasikan untuk program baru karena harus digunakan untuk membayar utang dan kewajiban yang belum tuntas.
“Banyak yang tanya, berapa anggaran Jabar tahun ini? Rp31 triliun. Tapi jangan dikira semuanya bisa dipakai. Kami harus bayar dulu utang PEN, BPJS, operasional Kertajati, sampai Masjid Al Jabbar,” ujar Dedi Mulyadi dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, dikutip Kamis (10/7/2025).
Tak hanya itu, Dedi juga menyoroti masalah sosial yang belum selesai, termasuk kasus ijazah siswa di sekolah swasta yang masih tertahan karena belum dilunasi. Pemprov Jabar masih menanggung beban Rp1,2 triliun untuk menyelesaikan masalah ini, dengan separuhnya telah dibayarkan melalui program Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU).
“Uangnya terbatas, tapi kebutuhan rakyat tetap harus dilayani. Jalan harus bagus, bencana harus ditangani, anak sekolah harus bisa lanjut, santri tetap dapat beasiswa. Itu komitmen saya,” tegas Dedi.
Di tengah tekanan fiskal, Pemprov Jabar terpaksa mengetatkan belanja. Namun Dedi memastikan langkah efisiensi ini tidak akan mengorbankan pelayanan publik dan kebutuhan masyarakat.
“Mohon doa dari masyarakat. Kami akan terus bekerja meski dengan napas fiskal yang pendek,” pungkasnya.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
