bukamata.id – Sikap tegas Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait pembiayaan utang proyek kereta cepat Whoosh menjadi sorotan publik. Ia dengan jelas menyatakan bahwa pemerintah tidak akan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menanggung kewajiban utang proyek tersebut.
Pernyataan Purbaya ini juga mendapatkan respons dari Istana. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah memang tidak memiliki rencana untuk memakai APBN dalam menyelesaikan kewajiban keuangan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
“Beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema ya, skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar,” ujar Prasetyo usai rapat terbatas di kediaman Presiden Prabowo Subianto, Kertanegara, Jakarta, Minggu malam (12/10/2025).
Meski demikian, Prasetyo menjelaskan bahwa pembahasan soal utang proyek Whoosh tidak termasuk dalam agenda rapat malam tersebut. “Malam ini tidak, malam ini tidak sempat. Whoosh bukan salah satu pembahasan malam ini,” katanya.
Ia menilai keberadaan proyek kereta cepat memiliki manfaat strategis dalam meningkatkan konektivitas wilayah. Pemerintah bahkan mempertimbangkan untuk memperluas jaringannya ke sejumlah daerah lain. “Justru, kita ingin sebenarnya kan itu berkembang ya, tidak hanya ke Jakarta dan sampai ke Bandung, mungkin juga kita sedang berpikir untuk sampai ke Jakarta, ke Surabaya,” tambahnya.
Purbaya: Jangan Bebani APBN, Danantara Harus Kelola Sendiri
Purbaya Yudhi Sadewa secara terbuka menolak ide agar utang KCIC dilunasi dengan dana negara. Ia menegaskan bahwa tanggung jawab tersebut berada di tangan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia sebagai pihak yang menaungi proyek kereta cepat.
“Utang KCIC dibiayai APBN, saya belum dihubungi untuk masalah itu, nanti begitu ada saya di jumpa pers mingguan, saya kasih tahu updatenya seperti apa,” ujarnya dalam Media Gathering Kemenkeu 2025 di Novotel Bogor, Jumat (10/10/2025).
Ia juga mengungkapkan bahwa hingga kini Kementerian Keuangan belum menerima usulan resmi dari pihak manapun untuk menggunakan dana APBN dalam menyelesaikan utang proyek tersebut.
Menurut Purbaya, Danantara memiliki kapasitas finansial yang kuat untuk menangani kewajiban ini tanpa melibatkan APBN. “Yang jelas sekarang saya belum dihubungi tentang masalah itu. Tapi kalau ini kan di bawah Danantara kan ya. Kalau di bawah Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp80 triliun atau lebih,” jelasnya.
Purbaya menegaskan bahwa tanggung jawab pengelolaan keuangan proyek Whoosh seharusnya dikelola dari sumber daya internal Danantara, bukan dari anggaran negara. “Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Karena kalau enggak ya semuanya ke kita lagi termasuk dividennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya pemisahan peran antara pemerintah dan swasta dalam proyek infrastruktur skala besar seperti Whoosh. “Jangan kalau enak swasta, kalau enggak enak government. Posisi saya sekarang yang saya tahu seperti mana saya belum disusunin sama mereka,” tutupnya.
Skema Penyelesaian Utang Masih Dibahas
BPI Danantara diketahui tengah menyiapkan dua opsi penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung yang kini membebani neraca keuangan PT Kereta Api Indonesia (KAI). Opsi pertama adalah menambah penyertaan modal kepada KAI, sedangkan opsi kedua berupa penyerahan infrastruktur kereta cepat kepada pemerintah.
Proyek Whoosh sendiri digarap oleh PT KCIC, perusahaan patungan antara konsorsium BUMN Indonesia melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan mitra dari China. Sekitar 75 persen pembiayaan proyek berasal dari pinjaman China Development Bank, sementara sisanya ditopang oleh modal pemegang saham, termasuk KAI, Wijaya Karya, PTPN I, dan Jasa Marga.
Dengan sikap tegas Purbaya dan arahan pemerintah untuk mencari skema alternatif, nasib penyelesaian utang Whoosh kini bergantung pada keputusan korporasi dan badan pengelola investasi, bukan APBN
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
