bukamata.id – Anggota DPRD Jawa Barat, Rafael Situmorang, menilai bahwa persoalan dalam penegakan hukum di Indonesia tidak semata-mata terletak pada individu, melainkan pada sistem yang membentuk perilaku di dalamnya.
Hal itu ia sampaikan saat menjadi pembicara dalam Seminar Nasional di Rooftop DPRD Jawa Barat.
“Saya melihat ini sebagai persoalan kultur dan sistem. Bisa jadi di KPK itu sistemnya lebih baik, sehingga memengaruhi perilaku orang di dalamnya,” ujarnya.
Menurut Rafael, kualitas sistem memiliki pengaruh besar terhadap integritas individu di dalam lembaga penegak hukum.
“Ada ungkapan, sehebat apa pun orang, kalau sistemnya buruk, dia akan ikut buruk. Sebaliknya, sebaik apa pun orang, kalau sistemnya korup, dia pasti akan ikut korup,” katanya.
Ia menilai, perbaikan sistem menjadi kunci utama dalam membangun institusi penegak hukum yang bersih dan profesional.
Dalam kesempatan itu, Rafael juga menyinggung Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai contoh lembaga yang dinilai memiliki sistem yang relatif kuat, terutama pada periode awal pembentukannya.
“Menurut saya, di KPK sistemnya memang lebih kuat. Sehingga ketika ada personel dari kepolisian yang ditempatkan di sana, mereka bisa bekerja lebih baik,” ungkapnya.
Ia menambahkan, meskipun sempat ada beberapa kasus, namun jumlahnya tidak signifikan jika dibandingkan dengan kompleksitas penegakan hukum secara keseluruhan.
“Saya juga mengapresiasi sistem KPK, terutama pada periode awal hingga periode berikutnya, yang menurut saya cukup baik,” lanjutnya.
Rafael menegaskan bahwa secara kapasitas, sumber daya manusia di lembaga penegak hukum sebenarnya sudah memadai.
“Secara kemampuan dan kompetensi, teman-teman di penegak hukum, termasuk kepolisian, sebenarnya sangat baik,” ujarnya.
Namun, ia kembali menekankan bahwa tantangan utama terletak pada pembenahan sistem yang harus dilakukan secara menyeluruh.
“Artinya, persoalannya lebih kepada sistem yang harus diperbaiki,” pungkasnya.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
