bukamata.id – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Rafael Situmorang, menyoroti maraknya keluhan masyarakat kelas bawah terkait penonaktifan sepihak kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Masalah ini dipicu oleh perubahan status data desil ekonomi warga yang mendadak naik, sehingga fasilitas jaminan kesehatan gratis dari pemerintah secara otomatis terputus.
Fenomena penonaktifan BPJS PBI ini secara massif ditemui saat jajaran anggota dewan turun ke lapangan menyerap aspirasi konstituen. Banyak warga kaget ketika berobat ke fasilitas kesehatan dan mendapati status kartu mereka sudah tidak aktif lagi.
Kondisi tersebut menimbulkan keresahan luas di tengah masyarakat. Hal ini disebabkan sebagian besar warga yang terdampak sejatinya masih tergolong miskin atau rentan miskin, sehingga sangat bergantung pada bantuan pembiayaan negara untuk mengakses layanan medis dasar.
Menanggapi permasalahan tersebut, timbul wacana bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat berniat mengambil alih penanganan pembiayaan kesehatan secara langsung. Pemprov berencana menjalin kerja sama dengan rumah sakit-rumah sakit di Jawa Barat agar warga kurang mampu dapat langsung berobat tanpa melalui mekanisme BPJS Kesehatan.
Meski menyambut baik niat pemerintah daerah, Rafael Situmorang menegaskan perlunya kejelasan regulasi dan skema anggaran yang pasti. Menurutnya, pembiayaan langsung oleh pemprov membutuhkan alokasi dana yang sangat besar dan tata kelola yang terukur.
“Rata-rata memang mengeluhkan soal banyaknya BPJS PBI yang tiba-tiba hilang. Tiba-tiba naik desil tiba-tiba. Padahal mereka merasa bahwa mereka masih butuh BPJS yang PBI,” tegas Rafael Situmorang belum lama ini.
Politisi tersebut menekankan bahwa kepastian mengenai mekanisme baru ini harus benar-benar tuntas dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kejelasan skema perlindungan kesehatan warga tidak boleh dibiarkan mengambang tanpa kepastian hukum dan dana.
Ia menambahkan bahwa momentum pembahasan Perubahan APBD Provinsi Jawa Barat yang tengah bergulir saat ini merupakan saat yang paling krusial untuk mengunci alokasi anggaran kesehatan bagi masyarakat miskin.
“Yang saya tahu ke depan Pemprov akan bekerjasama dengan rumah sakit, kalau sakit nanti akan ditanggung oleh langsung pemerintah provinsi tidak melalui BPJS. Ini saya pengen tahu nanti di perubahan APBD itu bagaimana pengurusan kesehatan, anggarannya,” tambah Rafael.
Proses pembahasan anggaran Perubahan APBD tersebut dijadwalkan berlangsung intensif selama dua minggu ke depan di DPRD Jawa Barat. Seluruh anggota dewan berkomitmen untuk mengawal agar pos anggaran kesehatan masyarakat rentan tidak terabaikan.
“Mulai hari ini mulai dibahas, ya sekitar dua minggu lah,” pungkas legislator dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
