bukamata.id – DPRD Jawa Barat bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi resmi menyepakati Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2027.
Kesepakatan tersebut ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD Jawa Barat yang berlangsung pada Rabu (5/8/2026) di Kota Bandung.
Pengesahan rancangan KUA-PPAS APBD Jabar 2027 menjadi tahapan penting dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat tahun 2027.
Dokumen tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Jawa Barat 2027 sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.
DPRD Jabar Sebut KUA-PPAS Jadi Landasan Penyusunan APBD 2027
Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Buky Wibawa, yang memimpin rapat paripurna menyampaikan bahwa penyusunan Rancangan KUA-PPAS merupakan bagian penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah.
Menurutnya, dokumen tersebut wajib dibahas bersama antara DPRD Jawa Barat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebelum memasuki tahap penyusunan Rancangan APBD.
DPRD Jabar juga mengapresiasi kerja sama dan sinergi yang terbangun bersama Pemprov Jabar selama proses pembahasan dokumen anggaran tersebut.
“Alhamdulillah kita telah memiliki landasan dalam membahas Ranperda tentang APBD tahun 2027. Kami berharap Bapak Gubernur dapat menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Buky Wibawa.
DPRD Jabar Dorong APBD 2027 Transparan dan Berorientasi Masyarakat
Melalui kesepakatan Rancangan KUA-PPAS APBD Jawa Barat 2027, DPRD Jabar menegaskan komitmennya untuk menjalankan fungsi penganggaran secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Tahapan berikutnya akan difokuskan pada pembahasan Ranperda APBD Jawa Barat 2027 dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, serta keberpihakan terhadap kebutuhan masyarakat.
DPRD berharap kebijakan anggaran yang disusun dapat memperkuat pelayanan publik, mempercepat pembangunan daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.
Sinergi DPRD dan Pemprov Jabar Jadi Kunci Pembangunan
Kesepakatan antara DPRD Jawa Barat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat diharapkan mampu menghasilkan kebijakan anggaran yang berkualitas dan sesuai dengan arah pembangunan daerah.
Melalui APBD Jawa Barat 2027, pemerintah daerah menargetkan berbagai program prioritas dapat berjalan secara efektif, terutama yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.
Sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif menjadi faktor penting agar anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat langsung bagi warga Jawa Barat.
Proses Pembahasan KUA-PPAS APBD Jabar 2027
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi telah menyampaikan Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 kepada DPRD Jawa Barat melalui Badan Anggaran pada 10 Juli 2026.
Setelah itu, DPRD Jawa Barat melakukan pembahasan secara menyeluruh melalui komisi-komisi dan Badan Anggaran.
Pembahasan tersebut dilakukan untuk memastikan arah kebijakan anggaran Provinsi Jawa Barat tetap selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah serta aspirasi masyarakat.
Dengan disepakatinya Rancangan KUA-PPAS APBD Jabar 2027, tahapan penyusunan APBD Jawa Barat memasuki fase berikutnya menuju pembahasan dan penetapan anggaran tahun 2027.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
