bukamata.id – Momentum hari jadi ke-19 Kabupaten Bandung Barat (KBB) diwarnai gelombang evaluasi pahit. Alih-alih dipenuhi euforia perayaan, pemerintah daerah justru dihantam rapor merah dari masyarakat yang menilai kebijakan yang ada belum menyentuh akar permasalahan publik. Kesejahteraan kolektif yang menjadi ruh utama pemekaran wilayah dua dekade silam dinilai masih berupa angan-angan.
Kritik pedas ini ditiupkan langsung oleh jajaran tokoh deklarator pemekaran KBB, salah satunya tokoh senior Asep Ado. Para inisiator yang dahulu bertaruh keringat demi memisahkan wilayah ini agar pembangunan lebih cepat, kini berbalik arah mempertanyakan arah kompas pembangunan daerah yang stagnan. Urusan klasik seperti jalan rusak, sempitnya lapangan kerja, hingga birokrasi yang lamban menjadi coretan hitam yang terus berulang setiap tahunnya.
“Masyarakat KBB hari ini tidak butuh pejabat yang pandai bersilat lidah di media massa atau pamer pencapaian semu di media sosial. Rakyat butuh bukti nyata,” kata Asep Ado, Jumat (19/6/2026).
Fenomena Pejabat “Amnesia” Usai Pemilu
Dalam ruang refleksi publik kali ini, warga juga menumpahkan kekecewaan mereka terhadap tabiat para pemangku kebijakan. Hubungan antara pejabat dan konstituen dinilai hanya bersifat transaksional menjelang pesta demokrasi, yang seketika berubah dingin begitu kursi kekuasaan berhasil direbut.
“Dulu saat butuh suara, ketuk pintu rumah warga sampai pelosok pun dilakoni. Sekarang, jangankan menemui rakyat yang menagih janji, melihat keluar dari kaca mobil dinas yang gelap saja mungkin mereka enggan,” ujar Asep.
Melalui momentum ini, komite pendiri wilayah menegaskan kembali bahwa KBB berdiri di atas fondasi aspirasi rakyat yang mendambakan pemerataan pembangunan dan kemudahan akses pelayanan. Oleh sebab itu, para elite lokal diingatkan untuk menanggalkan arogansi kekuasaan dan kembali pada khitah mereka sebagai pelayan rakyat.
Gugatan Terhadap Tujuan Pemekaran Wilayah
Para tokoh menilai, jika di usia yang hampir menginjak kepala dua ini Bandung Barat masih saja terjebak dalam pusaran problem mendasar serta tumpukan janji kampanye yang berdebu, maka sangat wajar jika masyarakat mulai bersikap skeptis.
“Apakah pemekaran daerah ini dulu diperjuangkan untuk menyejahterakan rakyat, atau hanya untuk membuka fasilitas mewah bagi segelintir elite?” sindir Asep.
Ulang tahun ke-19 ini seyogianya menjadi alarm keras bagi birokrat di Pemkab Bandung Barat untuk menghentikan panggung pencitraan dan fokus menelurkan program kerja yang berdampak instan pada isi dompet dan urusan perut warga.
“Rakyat KBB sudah cerdas; mereka tidak bisa lagi dikenyangkan hanya dengan janji-janji manis yang menguap begitu saja setelah pemilu usai. Saatnya turun ke lapangan, realisasikan janji Anda, atau bersiaplah dicatat sejarah sebagai pejabat yang gagal amanah,” tandasnya.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
