bukamata.id – Polemik SDN 026 Bojongloa, Kota Bandung, masih berlanjut. Sehari setelah gerbang sekolah sempat digembok akibat sengketa lahan, Pemerintah Kota Bandung memutuskan merelokasi sementara sekitar 900 siswa ke SDN 148 secara bertahap. Namun, rencana pembangunan sekolah permanen di Cibaduyut Kidul masih mendapat penolakan dari warga sekitar lokasi.
Di sisi lain, kegiatan belajar mengajar di SDN 026 Bojongloa telah kembali berlangsung normal pada Jumat (7/8/2026). Kepala SDN 026 Bojongloa, Agus Mohamad Fajari, mengatakan proses pembelajaran kembali berjalan seperti biasa sambil menunggu tindak lanjut hasil koordinasi bersama Pemerintah Kota Bandung.
“Sekarang sudah biasa lagi. Ke depan insyaallah hasil koordinasi dengan Pak Wali, untuk menyelamatkan siswa nanti akan dipindahkan ke SDN 148 secara bertahap,” ujarnya.
Menurut Agus, waktu pelaksanaan relokasi belum dipastikan karena pihak sekolah masih harus menggelar rapat bersama orang tua siswa maupun pihak SDN 148 agar proses perpindahan tidak menimbulkan persoalan baru.
“Belum tahu, kita akan rapat dulu dengan orang tua. Orang tua di SDN 148 juga harus mengadakan rapat supaya tidak terjadi penolakan seperti yang pernah terjadi di sekolah lain. Insyaallah hari Senin kami rapat lagi minimal dengan perwakilan setiap kelas,” katanya.
Ia menambahkan, pemerintah juga telah menyiapkan langkah antisipasi agar peristiwa penggembokan sekolah tidak kembali terjadi.
“Tadi Pak Wali sudah menyampaikan bahwa Pak Camat akan mengerahkan Satpol PP termasuk kepolisian untuk berjaga karena dikhawatirkan ada penggembokan lagi,” ucapnya.
Orang Tua Prioritaskan Anak Tetap Bersekolah
Sejumlah orang tua siswa mengaku lega karena aktivitas belajar sudah kembali normal. Mereka juga menyatakan bersedia apabila anak-anak dipindahkan sementara ke SDN 148 selama proses penyelesaian sengketa berlangsung.
Salah seorang orang tua siswa, Eva Agustaviani (43), mengatakan lokasi relokasi bukan menjadi persoalan selama anaknya tetap dapat memperoleh pendidikan.
“Rutinitasnya sekarang bisa normal lagi. Kalau pindah juga tidak masalah, jalan kaki masih bisa, naik angkot juga bisa. Yang penting anaknya bisa sekolah,” katanya.
Meski demikian, Eva mengaku masih khawatir apabila kejadian penggembokan sekolah kembali terulang.
“Khawatir, apalagi ini di pinggir jalan raya. Takut kalau ada apa-apa, anak-anak jadi korban atau terjadi hal yang tidak diinginkan,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Irma Aprianti (31). Ia berharap kedatangan Wali Kota Bandung ke SDN 026 dapat menghasilkan solusi terbaik bagi para siswa.
“Semoga ada jalan keluarnya. Pak Farhan sudah ke sini, semoga hasilnya baik untuk SDN 026 Bojongloa,” katanya.
Irma mengaku sedih ketika anaknya harus pulang karena sekolah digembok sehari sebelumnya.
“Sedih sekali. Anak saya sampai bertanya kenapa sekolah tutup. Saya bilang sabar saja, semoga ada jalan keluarnya. Anak saya baru kelas satu, kasihan, yang penting mereka tetap bisa belajar,” tuturnya.
Ia pun tidak keberatan jika proses belajar dipindahkan sementara ke SDN 148 meski jaraknya lebih jauh.
“Tidak masalah, asal ada tempat yang layak dan anak bisa sekolah. Memang jaraknya lebih jauh, tapi mau bagaimana lagi karena sekolah sekarang sedang bersengketa,” ujarnya.
Warga Cibaduyut Kidul Tetap Menolak Pembangunan Sekolah Baru
Sementara itu, rencana pembangunan sekolah baru di lahan relokasi di kawasan Cibaduyut Kidul masih ditolak warga setempat.
Warga RW 02 Cibaduyut Kidul, Sutrisno Nasuhi (72), menegaskan penolakan bukan karena menolak pendidikan, melainkan karena khawatir lingkungan tempat tinggal mereka semakin padat dan kehilangan kenyamanan.
“Kami bukan menolak pendidikan. Kami mendukung pendidikan. Tetapi kami juga ingin ketenangan di lingkungan kami. Di sini sudah ada TK, SD, SMP, puskesmas. Kalau ditambah sekolah baru dengan sekitar seribu siswa, lalu lintas akan semakin padat dan lingkungan menjadi semakin ramai,” katanya.
Menurut Sutrisno, warga juga merasa tidak pernah dilibatkan sejak awal dalam rencana pembangunan sekolah tersebut.
“Kami baru mengetahui rencana ini setelah ada sosialisasi pada akhir Juli. Sebelumnya tidak pernah diajak bicara,” ujarnya.
Ia mengatakan warga telah menyampaikan surat keberatan kepada Wali Kota Bandung, DPRD Kota Bandung, Gubernur Jawa Barat hingga Ombudsman dan menyerahkan persoalan tersebut kepada kuasa hukum.
“Kami hanya meminta pemerintah menjalankan proses sesuai prosedur dan menghargai hak warga. Kami bukan anti pendidikan, tetapi ingin solusi yang baik bagi semua pihak,” katanya.
Ketua RW 02 Cibaduyut Kidul, Irfan Arvianto, juga menegaskan penolakan berawal dari tidak adanya sosialisasi sejak awal kepada warga.
“Kami baru dipanggil Dinas Pendidikan tanggal 24 Juli. Saat itu baru diketahui proyek ini bahkan seharusnya sudah dimulai sejak 15 Juli. Tidak ada sosialisasi dari awal,” ujarnya.
Menurut Irfan, lingkungan RW 02 sudah dipenuhi berbagai fasilitas pendidikan sehingga penambahan sekolah baru dinilai akan memperparah kepadatan kawasan.
“Di lingkungan kami sudah ada TK, SD, SMP negeri, SMK sampai SMA. Yang kami tolak bukan proses pembangunannya, tetapi dampaknya setelah sekolah itu berdiri. Lingkungan kami yang hanya sekitar 120 kepala keluarga sudah terlalu berat bebannya jika ditambah sekolah lagi,” katanya.
Ia menegaskan warga tetap mendukung dunia pendidikan, namun meminta pemerintah mencari lokasi yang dinilai lebih tepat.
“Kami bukan tidak peduli terhadap pendidikan ataupun SDN 026 Bojongloa. Kami peduli, tetapi lingkungan ini seharusnya tidak dibebani lagi dengan sekolah baru. Itu yang menjadi sikap warga sampai saat ini,” pungkasnya.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
