bukamata.id – Pemerintah (Pemkab) Bandung Barat telah menyampaikan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2025 dalam Rapat Paripurna bersama DPRD Bandung Barat di Grand Hani Hotel, Kecamatan Lembang, pada Kamis (10/10/2024).
Berdasarkan RAPBD KBB 2025, terdapat defisit antara pendapatan dan belanja sebesar Rp72,78 miliar. Kendati demikian, Pemkab Bandung Barat optimis bisa menutupi defisit tersebut mengingat penyusunannya baru berdasarkan asumsi pendapatan yang secara nyata bisa diperoleh.
“Secara garis besar total APBD kita di angka Rp2,64 triliun. Adapun belanjanya Rp2,71 triliun sehingga ada defisit Rp72,78 miliar. Tapi ini belum menghitung pendapatan dari DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik, seperti DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) dan lainnya,” kata Pj Bupati Bandung Barat, Ade Zakir usai Rapat Paripurna.
Ade mengatakan, rencana pendapatan daerah masih bersumber dari dua pendapat yakni Pendapat Asli Daerah (PAD) sebesar Rp787.50 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp1,85 triliun.
“Jadi (RAPBD tahun 2025) ini betul-betul dari transfer antar daerah dari pusat dan provinsi,” ujarnya.
Untuk menutupi devisit tahun 2025 tersebut, kata Ade, bisa dengan mensubtitusi kegiatan atau dirasionalisasikan untuk jadi chip plus.
Menurutnya, RAPBD KBB Tahun 2025 ini bisa dikatakan mulai membaik dibandingkan dengan tahu sebelumnya yang memiliki beban utang piutang cukup besar.
“Kalau lihat beban pengeluaran (utang piutang) tahun ini di Bulan September, sudah selesai semua. Ke PT SMI Rp285 miliar sudah kita selesaikan. Hutang bayar 2023 sebesar Rp157 miliar juga sudah kita lunasi,” ungkapnya.
Selain itu, beban yang dihadapi hibah ke KPU untuk penyelenggaraan Pilkada yang Rp40 miliar dan Bawaslu hampir Rp15 miliar dan pengamanan Pilkada juga sudah rampung.
“Jadi artinya tahun depan kita tidak ada beban. Dan mudah-mudahan ini lebih bagus untuk APBD kita,” imbuhnya.
Jika APBD KBB mulai menunjukan peningkatan, kata Ade, program pembangunan pun bisa berjalan sesuai harapan.
Ade menyebut, berbicara program pembangunan tahun 2025, masih fokus ke insfratruktur dan peningkatan ekonomi, pembangunan pelayanan dasar melalui pengembangan sumberdaya manusia dan pembangunan insfratruktur.
Karena RAPBD ini ditetapkan sampai tahun 2026 mendatang, lanjut Ade, bupati dan wakil bupati Bandung Barat yang akan terpilih harus merealisasikannya.
“Kita rundingkan bersama. Kebutuhan-kebutuhan dinas kita coba penuhi sesuai dengan kemampuan yang ada di APBD. Ini RAPBD sampai 2026 artinya bupati yang akan datang itu penyusunan untuk 2026. Jadi mau tidak mau harus menjalankan RAPBD ini,” tandasnya. (Diskominfotik KBB)
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
