bukamata.id – Di panggung politik Pulau Dewata, sulit menemukan sosok yang begitu piawai memantik riak publik layaknya Arya Wedakarna. Pria pemilik nama lengkap—dan amat panjang—Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa III ini seolah tak pernah benar-benar menjauh dari sorotan media. Namun, alih-alih dilirik atas torehan prestasi legislatif yang mengagumkan, namanya justru lebih sering berhembus kencang bersama angin puyuh kontroversi.
Yang terbaru, Agustus 2026 ini, panggung politik kembali dihangatkan oleh manuver sang senator. Polemik lama yang melibatkan seorang penjahit di Bali dan pelanggan perempuan asal Lombok bernama Hilda kembali memanas. Bukannya membawa kesejukan, kehadiran Arya dalam proses mediasi justru memperuncing keadaan. Intimidasi verbal, tuduhan bernada menyudutkan, hingga gertakan hukum kembali diperagakan di depan kamera, menyulut kemarahan para legislator dari Nusa Tenggara Barat (NTB) yang berujung pada aduan resmi ke Badan Kehormatan DPD RI.
Bagi mereka yang mengikuti rekam jejak politisi ini, pola tersebut terasa sangat familier. Karier Arya Wedakarna memang seperti sekeping koin dengan dua sisi yang tajam: di satu sisi ia menampilkan citra benteng pertahanan kebudayaan Bali, namun di sisi lain, jejak langkahnya dipenuhi remah gesekan SARA, tuduhan penganiayaan, hingga pemecatan dari keanggotaan DPD RI.
Mula Karier: Dari Panggung Hiburan hingga Gemerlap Radio
Sebelum mengenakan pin emas sebagai wakil rakyat di Senayan, Arya Wedakarna bukanlah sosok yang asing dengan sorot lampu kamera. Pemuda kelahiran Denpasar ini memulai perjalanannya dari dunia hiburan tanah air—sebuah panggung yang kelak membentuk gaya komunikasinya yang dramatis dan amat sadar kamera.
Pada usia mudanya, paras dan postur Arya membawanya masuk ke industri modeling. Namanya kerap menghiasi halaman majalah remaja ternama era 1990-an hingga awal 2000-an, Aneka. Dari dunia peragaan busana, Arya melangkah ke industri musik. Tak tanggung-tanggung, ia sempat menjadi salah satu personil grup vokal pria (boyband) bernama FBI, berdampingan dengan figur-figur yang kelak menjadi pesohor papan atas Indonesia, seperti Indra Bekti dan Roy Jordy.
Dunia seni peran pun sempat dicicipinya. Arya tercatat membintangi beberapa judul sinetron, seperti Janji Hati dan Dancing With Colors, serta sebuah film pendek berjudul Angga. Meski kariernya di layar lebar tak sesegera dan selanggeng para aktor profesional papan atas, pengalaman tersebut mengukuhkan fleksibilitasnya di media visual. Di luar panggung layar kaca, Arya melatih kelincahan olah vokalnya melalui udara sebagai penyiar radio di Cassanova FM Denpasar (1996–1998) dan berlanjut ke Indika FM Jakarta (2000–2001).
Fleksibilitas media inilah yang kelak dibawanya saat bertransisi ke panggung politik. Gaya komunikasinya yang lugas, cenderung konfrontatif, dan tajam di media sosial menjadikannya magnet bagi para pendukung setianya di Bali, sekaligus sasaran empuk kritik dari masyarakat luas.
Drama Mediasi Sintya Tailor: Mengulang Pola Intimidasi?
Kuasanya di kursi senator kerap menjadi persoalan ketika bertabrakan dengan hak-hak warga sipil. Kasus yang meletus pada pertengahan 2026 ini menjadi bukti sahih.
Awalnya, perselisihan terjadi antara seorang konsumen asal Lombok bernama Hilda dengan Ni Made Tiadnyani (Bu Sintya), pemilik usaha Sintya Tailor di Badung, Bali. Video percekcokan yang menyenggol isu SARA sempat viral. Namun, tensi sebenarnya telah mereda tatkala kedua belah pihak sepakat berdamai secara kekeluargaan di Polsek Abiansemal, Badung, pada 19 Juli 2026 melalui surat pernyataan formal.
Persoalan yang mestinya rampung justru kembali membara ketika Arya Wedakarna ikut campur dan mempertemukan kembali kedua pihak pada pertengahan Agustus 2026. Dalam rekaman video berdurasi 1 menit 35 detik yang menyebar cepat di jagat maya, Arya terlihat menekan Hilda dengan nada bicara yang menuduh.
“Baju kamu sudah semua dikerjakan, salahnya beliau apa lagi. Emang ibunya salah, sekarang maunya gimana? Maunya (warungnya) ditutup? Bapak ibu ini suami istri sama-sama penjahit lho, punya anak masih sekolah. Kalau kamu emosi, warungnya ditutup misalkan, mau kamu kasih makan? Mau tanggung jawab gak? Ayo dong ngomong depan kami,” ujar Arya dalam video tersebut.
Tak berselang lama, Arya bahkan menggertak Hilda dengan ancaman pasal-pasal pidana. “Kalau pihak keluarga mau melaporkan UU ITE boleh, walaupun hari ini udah damai, tapi pihak keluarga berhak ngelaporin kamu, karena kamu nyebarin video orang,” lanjutnya.
Sikap konfrontatif sang senator mengundang reaksi keras dari korps senator tetangga. Empat anggota DPD RI asal Nusa Tenggara Barat (NTB) secara resmi mengadukan Arya ke Badan Kehormatan (BK) DPD RI atas dugaan intimidasi terhadap warga sipil. Anggota DPD RI asal NTB, Ibnu Halil, mengonfirmasi langkah tegas tersebut. Ibnu mengungkapkan bahwa Arya sempat menghubungi dirinya untuk meminta maaf dan meminta bertemu, namun proses etik tetap bergulir.
“Tiba-tiba AWK telepon ingin ketemu langsung, tapi saya tidak ada waktu dan intinya dia mengakui kesalahannya berjanji untuk memberi kenyamanan ke Hilda,” kata Ibnu Halil, Sabtu (15/8/2026).
Deretan Kontroversi: Dari Klaim Raja hingga Pemecatan Etik
Manuver Arya pada kasus Hilda bukanlah kegaduhan yang berdiri sendiri. Jika ditarik garis waktu, rekam jejaknya dipenuhi oleh serangkaian keputusan dan pernyataan kontroversial yang berulangkali memicu kemarahan publik dari berbagai elemen.
1. Pengakuan Sebagai ‘Raja Majapahit Bali’
Pada 31 Desember 2009, di usia yang masih terbilang muda (29 tahun), Arya secara mengejutkan mengklaim dirinya sebagai keturunan Raja Majapahit Bali. Ia mengumumkan gelar megah: Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa III His Royal Majesty King of Majapahit Bali Sri Wilatikta Tegeh Kori Kresna Kepakisan XIX. Klaim yang disebut-sebut disahkan di Pura Besakih ini langsung memetik reaksi keras dan bantahan dari para pemangku adat serta tokoh Puri di Bali—salah satunya A.A. Gde Benny dari Puri Jembrana—yang menyebut klaim tersebut palsu dan mengada-ada. Puncaknya, Aliansi Masyarakat Peduli Bali sempat melaporkannya ke Polda Bali pada awal 2020.
2. Anti-Bank Syariah dan Narasi Ekonomi Adat
Sebagai figur di balik The Hindu Center of Indonesia, Arya gencar mengampanyekan moratorium perbankan syariah di Pulau Bali. Melalui unggahan media sosialnya pada 2014, ia secara terbuka mendukung aksi menolak perbankan syariah atas dalih mempertahankan ekonomi adat dan Pancasila. Sikap ini dinilai banyak pihak sebagai langkah sektarian yang mencederai prinsip keberagaman ekonomi nasional.
3. Konflik dengan Ustaz Abdul Somad (UAS)
Pada akhir 2017, nama Arya kembali bergemuruh di tingkat nasional. Ia dituduh menjadi auktor intelektual di balik penolakan dan persekusi terhadap ulama Ustaz Abdul Somad saat berdakwah di Bali. Melalui postingan Facebook-nya, Arya menuding kedatangan UAS membawa agenda politik terselubung yang bertentangan dengan Pancasila. Buntut dari insiden tersebut, Arya dilaporkan oleh Pimpinan DPR RI ke Badan Kehormatan DPD atas dugaan melanggar kode etik wakil rakyat.
4. Dugaan Penganiayaan Fisik terhadap Ajudan
Tidak hanya soal retorika di media, Arya juga pernah tersandung kasus dugaan kekerasan fisik. Pada Maret 2020, ajudan pribadinya berinisial PTDM melaporkan Arya ke Polda Bali. Dalam laporannya, korban mengaku dijambak, dipukul di bagian wajah, hingga dicekik oleh Arya hanya karena ketidaksengajaan menjatuhkan sebuah tas merah.
5. Terseret Kasus Penodaan Agama Hindu
Meski sering mengatasnamakan perlindungan terhadap kebudayaan Bali, Arya justru pernah berhadapan dengan tokoh umat Hindu sendiri. Pada Oktober 2020, Pinisepuh Perguruan Sandhi Murti, I Gusti Ngurah Harta, melaporkannya ke polisi atas tuduhan merendahkan simbol keagamaan masyarakat Nusa Penida, yakni Ida Bhatara Dalem Ped.
6. Ucapan Rasis Soal Hijab yang Berujung Pemecatan
Puncak dari runtutan kontroversi tersebut meletus di penghujung tahun 2023. Saat melakukan rapat kerja bersama pihak Bea Cukai di Bandara I Gusti Ngurah Rai pada 29 Desember 2023, Arya melontarkan kata-kata yang memicu gelombang kemarahan nasional:
“Saya enggak mau yang frontline-frontline itu, saya mau gadis Bali kayak kamu, rambutnya kelihatan, terbuka. Jangan kasih yang penutup-penutup nggak jelas. This is not Middle East. Enak saja di Bali, pakai bunga kek, apa kek…”
Video tersebut viral dan dinilai merendahkan harkat wanita Muslimah. Respons masyarakat bergulir cepat bagai bola salju. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Bali bersama 25 ormas Islam melaporkan Arya ke Bareskrim Polri atas dugaan tindak pidana SARA dan penistaan agama. Puncaknya, Badan Kehormatan (BK) DPD RI mengambil tindakan tegas dengan menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap (pemecatan) terhadap Arya Wedakarna sebagai Anggota DPD RI Dapil Bali karena terbukti melanggar kode etik dan tata tertib dewan.
Riak Jagat Maya: Amarah, Sinisme, dan Spekulasi Netizen
Setiap kali nama Arya Wedakarna mencuat dalam pusaran polemik, kolom komentar di pelbagai platform media sosial hampir dipastikan langsung dibanjiri tanggapan warganet. Unggahan video mediasi kasus penjahit hingga rekam jejak kontroversinya tak pernah sepi dari penghakiman publik.
Sebagian netizen melontarkan kekesalan mendalam terkait sikap sang senator yang dinilai diskriminatif serta anti-pendatang. Tindakannya yang memblokir kritik di media sosial pun ikut disentil.
“Dia raja di Bali, tapi anti bgt sama pendatang di Bali, agak laen emang manusia rasis satu ini, emang hrs di pecat dr jabatan nya sih.. yg ngak dukung dia di IG nya auto di blokir,” ujar salah seorang netizen meluapkan kekecewaannya.
Tak sedikit pula warganet yang membaca manuver politik Arya dari kacamata oportunisme. Kehadirannya yang ngotot pasang badan dalam sengketa penjahit Bali tersebut dicurigai sebagai langkah pencitraan demi panggung politik yang lebih besar.
“Mau nyari suara buat jadi gub dia makanya mati matia bela yg salah biar ada timbal balik,” cetus netizen lainnya mengaitkan aksi Arya dengan agenda Pemilihan Gubernur.
Namun, di tengah gelombang kecaman, bermunculan pula nada skeptis dan pasrah mengenai lingkaran tak berujung politik elektoral. Banyak warganet meragukan bahwa sanksi pemecatan etik benar-benar bakal menyudahi karier politik sang politisi, mengingat basis massa emosional yang telah terbangun di daerah.
“Walaupun dipecat paling ujung-ujungnya bisa mencalonkan diri lagi, terus dipilih lagi deh sama masyarakatnya,” sindir netizen lain menanggapi realitas elektoral yang kerap berulang.
Politik Identitas dan Harga Sebuah Popularitas
Fenomena Arya Wedakarna menyajikan potret unik mengenai bagaimana politik identitas dipraktikkan di tingkat daerah. Bagi para pendukungnya, retorika Arya yang keras dianggap sebagai bentuk keberanian menjaga kearifan lokal Bali di tengah arus modernisasi dan migrasi. Namun, bagi para kritikus dan netizen yang mengamatinya, gaya politik semacam ini tak lebih dari panggung populisme sempit yang terus menerus mengorbankan toleransi demi merawat elektabilitas.
Pola perselisihan yang berulang—mulai dari melontarkan kalimat kontroversial, menuai kecaman publik, dilaporkan ke penegak hukum atau BK DPD, hingga akhirnya berdalih demi membela warga lokal—menunjukkan strategi komunikasi politik yang amat mengandalkan friksi.
Kini, dengan bergulirnya laporan baru dari para senator NTB terkait dugaan intimidasi pada kasus Hilda di pertengahan 2026 ini, panggung politik Arya kembali diuji. Publik kembali bertanya-tanya: sampai kapan dinamika politik yang mengandalkan sensasi dan benturan SARA ini akan terus bertahan di panggung elektoral? Satu hal yang pasti, sosok Arya Wedakarna telah mencatatkan dirinya dalam sejarah politik modern Bali sebagai figur paling flamboyan, penuh warna, sekaligus paling memicu perpecahan.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
