bukamata.id – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat menyerahkan tiga orang tersangka dalam kasus korupsi Pasar Cigasong serta alat bukti ke Tim Penuntut Umum Kejaksaan Negeri (Kejari) Majalengka.
Adapun tiga orang tersangka yang dipindahkan ini yaitu, anak mantan Bupati Majalengka, Karna Sobahi, sekaligus Kepala BPKSDM Pemkab Majalengka, Irfan Nur Alam inisial, Andi Nurmawan dan Maya.
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jabar, Nur Sricahyawijaya mengatakan, perkara korupsi Pasar Cigasong kini akan ditangani oleh Kejari Majalengka.
“Terkait tahap penuntutan, mereka sudah dilakukan tahap dua atau penyerahan tersangka dan barang bukti pada kemarin (Rabu, 26 Juni 2024) kepada Kejari Majalengka,” ucap Nur, Kamis (27/6/2024).
Meski begitu, ada satu tersangka lain yang masih belum dilakukan penahanan, yaitu mantan Pj Bupati Kabupaten Bandung Barat, Arsan Latif. Nur memastikan, berkas penanganan Arsan Latif juga akan ditangani oleh Kejari Majalengka.
“Ya semuanya akan diserahkan secara administrasi penanganan perkara tetap Kejari Majalengka,” ujarnya.
Setelah pelimpahan ini, Nur memastikan dua dari tiga orang tersangka ini sudah dalam masa penahanan. Adapun satu orang tersangka lainnya, Maya dilakukan penahanan kota. Artinya tidak dimasukkan dalam ruang tahanan.
“Penahanan di Rutan Kelas 1 Bandung Kebon Waru Kota Bandung selama 20 hari ke depan terhitung sejak hari Rabu 26 Juni 2024 sampai dengan Senin 15 Juli 2024 dan untuk tersangka Maya dilakukan penahanan kota,” jelasnya.
Seperti diketahui, dalam kasus ini total ada empat orang tersangka, mereka diduga telah bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan secara sistematis dalam kegiatan bangun guna serah (Build, Operate and Transfer/BOT) Pasar Sindang Kasih Cigasong Kabupaten Majalengka.
Para tersangka ini dikenakan Pasal 5, Pasal 12 huruf e, Pasal 11, Pasal 12 B Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
