bukamata.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mencuat di tengah masyarakat setelah sebuah video pembagian bahan makanan mentah kepada siswa sekolah dasar viral di media sosial. Dalam video yang diunggah akun X (dulu Twitter) @TrinityTraveler, terlihat paket MBG berisi beras, kacang hijau, jeruk, telur puyuh, hingga suwiran ayam mentah. Padahal, program ini dirancang untuk menyediakan makanan siap saji yang sehat bagi anak-anak sekolah.
Peristiwa ini memicu diskusi luas di kalangan publik dan mendorong tanggapan langsung dari Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Letjen (Purn) AM Putranto. Ia menegaskan bahwa esensi dari program MBG yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto adalah penyediaan makanan bergizi yang matang dan siap dikonsumsi, bukan bahan mentah.
“Saya sudah tinjau langsung ke beberapa daerah, seperti Bengkulu dan Malang. Anak-anak di sana sangat antusias dan dapurnya berfungsi baik,” ujar Putranto saat meninjau dapur MBG di Kota Malang, Jumat (20/6/2025).
Melibatkan Ibu-Ibu Lokal untuk Menjaga Kualitas
Menurut AM Putranto, salah satu kekuatan program MBG adalah partisipasi aktif para ibu rumah tangga setempat dalam proses memasak. Dengan melibatkan warga lokal, pemerintah berharap tercipta rasa tanggung jawab yang lebih besar terhadap kualitas makanan yang disajikan.
“Saya sampaikan kepada para ibu, ini untuk anak-anak kalian sendiri, jadi masaklah dengan hati-hati dan sepenuh cinta,” ujarnya.
Namun, ia menegaskan bahwa jika ditemukan distribusi bahan mentah sebagai pengganti makanan siap konsumsi, maka evaluasi menyeluruh perlu segera dilakukan.
Kunjungan Kerja dan Tinjauan Langsung
Dalam rangka memastikan program berjalan sesuai harapan, AM Putranto melakukan kunjungan ke beberapa titik, termasuk dapur MBG di Kelurahan Tlogowaru dan Politeknik Kota Malang (Poltekom) yang mendukung pengembangan sekolah rakyat. Ia juga dijadwalkan untuk meninjau rumah calon siswa dan kesiapan dapur MBG di Kota Batu.
Program MBG menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam upaya memerangi stunting dan meningkatkan gizi anak sekolah. Namun, polemik yang muncul dari kasus Tangerang Selatan menunjukkan perlunya pengawasan dan standarisasi yang ketat agar tujuan mulia program ini tidak melenceng dari implementasi di lapangan.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
