- Pikiran yang Anggun, Keberanian yang Tajam: Mengenal Lebih Dekat Fatimah Azzahra, Singa Intelektual dari Salemba
- Tragedi di Tengah Pesta Gol! Kaki Ismael Kone Diduga Patah Usai Tekel Brutal Lawan Qatar
- Banjir Diskon Akhir Pekan! Cek Promo JSM Alfamart 19–21 Juni 2026, Minyak dan Sembako Murah Meriah
- Pemadaman Listrik Bandung 19 Juni 2026, Ini Daftar Wilayah Terdampak PLN UP3
- Sengkarut Transfer Persib: Hukuman FIFA di Depan Mata, Skuad Maung Bandung Bakal Dirombak Total?
- Simulasi KUR Mandiri 2026: Rincian Tabel Angsuran Pinjaman Rp100 Juta dan Pilihan Tenornya
- Penghapus Dosa Setahun: Catat Jadwal Puasa Tasua & Asyura Juni 2026, Lengkap dengan Panduan Niatnya!
- Meksiko Lolos ke 32 Besar Piala Dunia 2026 Usai Kalahkan Korea Selatan 1-0
Penulis: Muhammad Rafki Razif Kiransyah
bukamata.id – Wacana penghutanan permanen di kawasan rawan longsor Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, tak hanya menyentuh isu keselamatan, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak ekonomi, mulai dari inflasi pangan hingga lonjakan pengangguran, jika dilakukan tanpa skema transisi yang matang. Pakar ekonomi Universitas Islam Nusantara, Mochammad Rizaldy Insan Baihaqqy, menyebut Pasirlangu selama ini dikenal sebagai salah satu sentra paprika. Karena itu, penutupan aktivitas budidaya secara mendadak berisiko mengganggu rantai pasok. “Yang artinya dampak yang paling mungkin adalah harga paprika dalam jangka pendek. Terutama kalau pasokannya turun mendadak, pasti harga ikut naik. Perubahan jalur pasok juga pasti terjadi karena pasar…
bukamata.id – Wacana penghutanan permanen di kawasan rawan longsor Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, yang digulirkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, dinilai dapat menjadi langkah efisien secara ekonomi jika benar-benar didasarkan pada tingkat risiko kebencanaan. Pakar ekonomi Universitas Islam Nusantara (Uninus), Mochammad Rizaldy Insan Baihaqqy, menegaskan bahwa efisiensi tidak boleh dimaknai sempit sebagai penghematan anggaran, melainkan sebagai upaya mencegah kerugian sosial dan ekonomi yang terus berulang. “Kalau lahannya memang terbukti zona merah atau rawan tinggi berulang, maka secara ekonomi itu bisa efisien karena kita menghindari kerugian besar yang kemungkinan berulang, untuk para warga atau petani yang sedang melakukan…
bukamata.id – Pasca bencana longsor yang meluluhlantakkan Kampung Babakan, Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengambil sikap tegas. Ia mengusulkan agar kawasan permukiman terdampak dialihfungsikan sepenuhnya menjadi hutan, demi mencegah tragedi serupa terulang. Diketahui, longsor yang terjadi pada Sabtu (24/1/2026) dini hari itu menghancurkan sedikitnya 30 rumah warga setelah material tanah dari lereng Gunung Burangrang menerjang permukiman. Saat meninjau lokasi bencana, Dedi menegaskan bahwa keselamatan warga harus menjadi pertimbangan utama dalam penataan wilayah ke depan. “Saya lebih cenderung daerah ini dihutankan saja. Warga di sekitar sini segera direlokasi karena potensi terjadi lagi sangat tinggi.…
bukamata.id – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyampaikan duka mendalam atas musibah tanah longsor yang menimpa wilayah Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. “Alfaatihah untuk para korban longsor di Pasirlangu, Cisarua, Bandung Barat,” tulis Dedi Mulyadi dalam Instagram pribadinya, Minggu (25/1/2026). Sebagai bentuk solidaritas dan doa bagi para korban, pria yang akrab disapa Kamg Dedi Mulyadi (KDM) itu mengimbau seluruh warga Jabar untuk melaksanakan Shalat Ghaib. Instruksi ini ditujukan bagi seluruh lapisan masyarakat, baik untuk mendoakan korban yang telah ditemukan maupun yang masih dalam proses pencarian. Dedi Mulyadi mengajak warga untuk melaksanakan Shalat Ghaib secara berjamaah di masjid-masjid maupun secara…
bukamata.id – Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, Rafael Situmorang, menyoroti keras kebijakan anggaran Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Bandung yang tercatat nol rupiah. Menurutnya, kondisi tersebut bukan sekadar kekeliruan administratif, tetapi mencerminkan persoalan serius dalam cara pandang pemerintah terhadap krisis lingkungan perkotaan. Hal itu disampaikan Rafael usai kegiatan Sosialisasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026 di Bandung, Jumat (23/1/2026). Rafael menyebut, anggaran RTH nol rupiah adalah bentuk fallacy anggaran atau kekeliruan berpikir dalam perencanaan kebijakan publik. “Itu menurut saya persoalan fallacy anggaran yang harus dievaluasi. Dan itu bahaya,” tegas Rafael. Ia menilai, kebijakan tersebut sangat tidak sejalan dengan kondisi…
bukamata.id – Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, Rafael Situmorang, menekankan pentingnya peran kepemimpinan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam merespons persoalan banjir yang kembali menghantui sejumlah wilayah, termasuk Kota Bandung dan kawasan Bandung Raya, seiring meningkatnya intensitas hujan dalam beberapa waktu terakhir. Hal itu disampaikannya usai kegiatan Sosialisasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Bandung, Jumat (23/1/2026). Menurut Rafael, persoalan banjir di Bandung tidak bisa lagi ditangani secara parsial oleh pemerintah kota dan kabupaten masing-masing. Dibutuhkan orkestrasi lintas wilayah yang dipimpin langsung oleh Pemprov Jawa Barat. “Pemprov Jabar sebagai pemerintah yang berada di atas pemerintah kota dan…
bukamata.id – Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, Rafael Situmorang, menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap arah dan manfaat belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada Tahun Anggaran 2026, khususnya pada sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan perlindungan sosial masyarakat. Hal itu disampaikannya dalam kegiatan Sosialisasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Bandung, Jumat (23/1/2026). Dalam pemaparannya, Rafael menyebut fungsi pengawasan DPRD tidak hanya berhenti pada aspek administratif dan kesesuaian program dengan RPJMD, tetapi juga menyentuh aspek paling substansial: apakah anggaran yang digelontorkan benar-benar terasa manfaatnya oleh masyarakat. “Termasuk kita melihat manfaatnya, betul atau tidak anggaran Rp6,32 triliun itu digunakan…
bukamata.id – Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, Rafael Situmorang, menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan penggunaan anggaran pada Tahun Anggaran 2026. Hal itu disampaikannya dalam kegiatan Sosialisasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang digelar di Bandung, Jumat (23/1/2026). Dalam kegiatan tersebut, Rafael memaparkan peran DPRD dalam memastikan arah pembangunan daerah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, mulai dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) hingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai turunan program tahunan. “Hari ini kita membicarakan dan menyalakan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. Saya memaparkan soal skala prioritas program Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang ditargetkan, dari…
bukamata.id – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyebut penanganan banjir tahunan di Desa Karangligar, Kabupaten Karawang, tidak bisa lagi dilakukan dengan pendekatan biasa. Menurutnya, kondisi geografis wilayah yang berbentuk cekungan membuat berbagai rekayasa teknis hanya akan menjadi solusi sementara. Dedi menilai, dibutuhkan langkah radikal dan permanen. Salah satunya dengan relokasi warga serta mengubah kawasan permukiman menjadi danau retensi atau kolam penampungan air. “Banjir Karawang itu saya hafal betul daerahnya. Untuk kasus pertama, kalau luapan sungai BBWS, itu penanganannya sudah jalan. Saya langsung kontak Bupati Karawang, lalu terkoordinasi dengan BBWS, PJT, dan PSDA, itu bisa selesai,” ujar Dedi di Bandung, Kamis…
bukamata.id – Angka pemutusan hubungan kerja (PHK) di Jawa Barat yang tercatat sebagai tertinggi di Indonesia kembali menjadi sorotan. Isu ini mencuat dalam pertemuan di Hotel Holiday Inn, Kamis (22/1/2026), saat Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memberikan penjelasan panjang mengenai dinamika ketenagakerjaan di provinsi dengan basis industri terbesar di Tanah Air tersebut. Menurut Dedi, persoalan PHK tidak bisa dibaca secara hitam-putih. Ia menilai, perlu ada pembedaan tegas antara perusahaan yang menghentikan operasional dan mem-PHK pekerja, dengan arus investasi baru yang justru membuka lapangan kerja. “PHK itu adalah perusahaan yang sudah berdiri lalu menghentikan lapangan kerja. Sementara investasi adalah dana yang…













