- Heboh Link Video ‘Bandar Membara Bergetar’ di Telegram, Polisi Ingatkan Ancaman UU ITE
- Butiran Pakan Kucing di Tas Ain: Kebaikan Terakhir Sang Pejuang Keluarga Sebelum Tragedi KRL
- Miris! Bocah Disabilitas di Bandung Barat Makan Rumput, Keluarga Ungkap Tak Pernah Sentuh Bansos
- Rumor Transfer Persib: Eliano Reijnders Dilirik Klub Eropa, Harapan Gaet Kiper Belanda Pupus?
- Intip Kemeriahan ‘Sehari di Giri Prianka’: Kolaborasi Strategis Podomoro Park Bandung dan BRI untuk Hunian Impian
- Heboh Draf Raperda Kesehatan Cianjur Gunakan Zona WITA, Diduga Hasil Copas dari Daerah Lain
- Victor Luiz Masuk Radar Persib Bandung, Persaingan Tiga Raksasa Liga Memanas
- Heboh Bandar Membara Viral! Konten Pribadi Diduga Tersebar, Ini Respons Polisi
Penulis: Muhammad Rafki Razif Kiransyah
bukamata.id – Anggota DPRD Jawa Barat, Rafael Situmorang, menilai bahwa persoalan dalam penegakan hukum di Indonesia tidak semata-mata terletak pada individu, melainkan pada sistem yang membentuk perilaku di dalamnya. Hal itu ia sampaikan saat menjadi pembicara dalam Seminar Nasional di Rooftop DPRD Jawa Barat. “Saya melihat ini sebagai persoalan kultur dan sistem. Bisa jadi di KPK itu sistemnya lebih baik, sehingga memengaruhi perilaku orang di dalamnya,” ujarnya. Menurut Rafael, kualitas sistem memiliki pengaruh besar terhadap integritas individu di dalam lembaga penegak hukum. “Ada ungkapan, sehebat apa pun orang, kalau sistemnya buruk, dia akan ikut buruk. Sebaliknya, sebaik apa pun orang,…
bukamata.id – Anggota DPRD Jawa Barat, Rafael Situmorang, menyoroti sejumlah tantangan mendasar dalam upaya reformasi kepolisian, mulai dari persoalan kultur hingga lemahnya sistem pengawasan. Hal tersebut disampaikannya saat mengisi Seminar Nasional di Rooftop DPRD Jawa Barat. Rafael menilai, salah satu tantangan utama terletak pada kultur internal kepolisian yang masih dipengaruhi pola lama, termasuk pendekatan yang beririsan dengan kultur militer. “Tantangan pertama adalah soal kultur di kepolisian, yang menurut saya masih ada pengaruh dari pola lama, termasuk dari kultur militer,” ujarnya. Ia mencontohkan, dalam praktik di lapangan masih ditemukan pendekatan yang mengedepankan tekanan dalam proses pemeriksaan. “Bagaimana mengejar pengakuan tersangka yang…
bukamata.id – Anggota DPRD Jawa Barat, Rafael Situmorang, menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia serta reformasi internal dalam tubuh kepolisian, khususnya dalam menghadapi dinamika masyarakat yang semakin kompleks. Menurutnya, aparat penegak hukum harus memahami bahwa dinamika sosial merupakan bagian dari sistem demokrasi, bukan ancaman terhadap pemerintah. “Harus dipahami betul bahwa ini bagian dari prinsip negara demokrasi. Jangan dianggap sebagai musuh pemerintah,” ujarnya. Rafael menyoroti bahwa pendekatan berbasis pendidikan dan peningkatan kualitas SDM menjadi kunci dalam membangun pemahaman tersebut. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap kelompok rentan yang kerap menjadi korban dalam konflik sosial. Kelompok rentan yang dimaksud…
bukamata.id – Anggota DPRD Jawa Barat, Rafael Situmorang, menegaskan bahwa dalam sistem presidensial, posisi kepolisian berada secara ideal di bawah kendali presiden sebagai penanggung jawab utama negara. Hal tersebut disampaikannya dalam Seminar Hukum yang digelar di Rooftop DPRD Jawa Barat. Menurut Rafael, dalam sistem presidensial, presiden memiliki tanggung jawab penuh terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari keamanan hingga kesejahteraan. “Presiden menjadi penanggung jawab penuh terhadap hajat hidup orang banyak, dari makan, keamanan, kesejahteraan, pendidikan, sampai kesehatan,” ujarnya. Rafael menjelaskan, secara konstitusi, kepolisian memang berada di bawah presiden sebagai bagian dari instrumen negara dalam menegakkan hukum. “Secara konstitusi jelas, kepolisian…
bukamata.id – Pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin akhirnya memberikan klarifikasi resmi terkait insiden bayi milik Ny. NS yang sempat diserahkan kepada orang lain di ruang NICU. Direktur Utama RSHS, Rachim Dinata Marsidi, menyampaikan bahwa kejadian tersebut terjadi akibat kekeliruan petugas di tengah situasi pelayanan. Rachim menjelaskan, bayi Ny. NS awalnya datang ke IGD pada 5 April 2026 dengan kondisi kuning, kemudian dirawat di ruang NICU selama beberapa hari hingga kondisinya membaik dan dinyatakan boleh pulang pada 8 April 2026. Sebelum proses kepulangan, petugas telah melakukan edukasi serta identifikasi ulang terhadap bayi. Namun, saat proses serah terima berlangsung, terjadi situasi yang…
bukamata.id – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa pembangunan di Jawa Barat akan tetap berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur. Hal tersebut disampaikannya saat ditemui di Gedung Pakuan dalam agenda Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). “Prioritas tetap di layanan kebutuhan dasar, yaitu mengoptimalkan layanan pendidikan agar seluruh masyarakat Jawa Barat bisa bersekolah sampai SMA dan SMK,” ujarnya. Dalam sektor pendidikan, Dedi menyebut dua langkah utama yang akan dilakukan pemerintah, yakni pembangunan ruang kelas baru serta pemberian subsidi pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. “Dengan dua kebijakan yang pertama, membangun ruang kelas baru; dua, memberikan subsidi…
bukamata.id – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menjelaskan rencana penataan ulang kawasan Gedung Sate yang mencakup integrasi halaman dengan kawasan Gasibu. Menurut Dedi, penataan ini bukan sekadar perubahan fisik, tetapi upaya menghadirkan ruang publik yang lebih tertata sekaligus mengurangi dampak kemacetan saat terjadi aktivitas besar, termasuk aksi unjuk rasa. “Pertanyaannya, kenapa harus dipisahkan? Tujuannya agar akses halaman Gedung Sate-nya terbangun dengan baik,” ujarnya saat ditemui di Gedung Pakuan pada Rabu (15/04/2026) Dedi mengungkapkan, selama ini setiap aksi demonstrasi di kawasan tersebut kerap berdampak pada penutupan Jalan Diponegoro, yang berujung pada kemacetan panjang di Kota Bandung. “Setiap terjadi unjuk rasa itu…
bukamata.id – Anggota DPRD Jawa Barat, Rafael Situmorang, menegaskan dukungannya terhadap kebijakan perpanjangan pajak kendaraan bermotor tanpa KTP pemilik pertama yang digagas Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pernyataan tersebut disampaikan Rafael melalui unggahan video di akun Instagram pribadinya pada Senin (13/4/2026), sebagai respons atas beredarnya informasi yang dinilai tidak utuh di media sosial. Ia menyebut, kebijakan tersebut memiliki tujuan yang baik, yakni mendorong peningkatan pendapatan daerah guna mendukung pembangunan. “Saya juga sadari bahwa ini dilakukan oleh Pak Gubernur dalam rangka supaya pajak kendaraan bermotor secepatnya bisa menjadi sumber untuk pembiayaan pembangunan. Saya menyetujui itu,” ujarnya. Meski mendukung, Rafael menekankan pentingnya koordinasi…
bukamata.id – Anggota DPRD Jawa Barat, Rafael Situmorang, memberikan klarifikasi terkait informasi yang beredar di media sosial mengenai sikapnya terhadap kebijakan perpanjangan pajak kendaraan bermotor tanpa KTP pemilik pertama. Dalam video yang diunggah melalui akun Instagram pribadinya pada Senin (13/4/2026), Rafael menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menolak kebijakan tersebut. “Beredar informasi di TikTok, Instagram, Facebook, dan media lain yang menyatakan saya menolak surat edaran gubernur. Itu tidak benar, informasi tersebut sesat,” ujarnya. Rafael menjelaskan, sikap yang ia sampaikan sebelumnya bukanlah penolakan, melainkan masukan agar kebijakan tersebut dikomunikasikan terlebih dahulu dengan pihak terkait, khususnya Korlantas Polri. Menurutnya, langkah koordinasi menjadi penting…
bukamata.id – Menjadi legislator bukan sekadar soal politik, tetapi juga soal pemahaman yang utuh terhadap berbagai aspek kehidupan. Hal ini disampaikan Anggota DPRD Jawa Barat, Rafael Situmorang, saat ditemui di UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada Selasa (14/4/2026) Rafael menegaskan, mahasiswa yang memiliki cita-cita menjadi legislator harus mempersiapkan diri sejak dini, dimulai dari hal paling dasar: belajar. “Pertama tentu harus belajar. Kedua, harus memperluas pemahaman di berbagai aspek, baik pendidikan, sosiologis, maupun politik,” ujarnya. Menurutnya, hal ini penting karena produk utama dari lembaga legislatif adalah produk hukum tertulis, seperti undang-undang dan peraturan daerah. Rafael menjelaskan, proses pembentukan produk hukum tidak…











