Penulis: Putra Juang

bukamata.id – Mengapa setelah membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui layanan digital ada masyarakat yang masih harus datang ke Samsat, sementara ada juga yang tidak? Hal tersebut terletak pada output atau dokumen yang diterbitkan oleh masing-masing kanal layanan. Meski sama-sama digunakan untuk membayar pajak kendaraan secara online, setiap layanan memiliki fungsi yang berbeda sehingga dokumen yang diterima masyarakat setelah pembayaran juga tidak sama. Perbedaan inilah yang menentukan apakah masih diperlukan tahapan administrasi lanjutan atau tidak. Sebagai pengingat, pengurusan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Indonesia dikelola oleh sistem terpadu yang terdiri dari tiga unsur utama atau dikenal dengan sebutan Samsat atau…

bukamata.id — Program Beasiswa Jabar Juara yang menjadi salah satu tumpuan pembiayaan pendidikan bagi siswa di Jawa Barat berada dalam hitungan mundur. Anggaran yang tersedia saat ini diperkirakan hanya mampu bertahan hingga bulan September. Anggota DPRD Jabar, Rafael Situmorang, menyebutkan bahwa ketersediaan dana murni saat ini tidak sanggup menutupi kebutuhan riil hingga akhir tahun ajaran. “Beasiswa Jabar Juara yang ada sekarang, untuk dua bulan ini (Agustus–September) masih bisalah menutupi. Tapi untuk bulan September ke sana kan harus ada tambahan anggaran,” jelas Rafael saat ditemui di Bandung, Sabtu (18/7/2026). Kondisi ini membuat pengesahan APBD Perubahan menjadi sangat krusial. Jika ketok palu…

bukamata.id — DPRD Jawa Barat memberikan peringatan keras kepada eksekutif terkait konsistensi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Barat 2025–2030. Anggota DPRD Jabar, Rafael Situmorang, mengungkapkan indikasi awal adanya sejumlah target kinerja pembangunan yang dipatok dalam RPJMD tidak tercapai pada pelaksanaannya di lapangan. “Sekilas memang ada yang tidak tercapai di RPJMD, salah satu pemicunya karena pendapatan daerah yang tertekan. Ini akan kami lakukan evaluasi total mulai minggu ini,” ujar Rafael saat ditemui di Bandung, Sabtu (18/7/2026). Rafael mengimbau agar dalam penyusunan KUA-PPAS mendatang, rancangan program Gubernur tetap harus mengacu penuh pada RPJMD yang telah disepakati bersama antara eksekutif…

bukamata.id — Postur keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dipastikan terpukul usai menerima koreksi alokasi anggaran dari pemerintah pusat. Anggaran dana transfer pusat untuk Jabar dipangkas hingga Rp2,48 triliun. Anggota DPRD Jabar, Rafael Situmorang, membeberkan bahwa pemotongan dana pusat dalam jumlah fantastis ini berdampak langsung pada skema Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan target pembangunan di Jawa Barat. “Uang Jawa Barat dari pusat dikurangi Rp2,48 triliun. Ini sangat mempengaruhi target pendapatan kita,” kata Rafael saat ditemui di Bandung, Jumat (17/7/2026). Padahal, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Pemprov Jabar telah mematok kenaikan target pendapatan sebesar 3%. Namun, dengan adanya pemangkasan dari…

bukamata.id — Kondisi perekonomian Jawa Barat memicu paradoks. Meski angka pertumbuhan ekonomi Jabar tercatat berada di atas rata-rata nasional, tingkat kemiskinan di tanah Pasundan justru masih tergolong tinggi. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jabar, Rafael Situmorang, menyatakan bahwa kejanggalan ini akan menjadi fokus utama evaluasi dewan dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). “Pertumbuhan ekonomi kita memang di atas rata-rata nasional, dan Indeks Gini Rasio sedikit menurun. Tapi angka kemiskinan masih lumayan tinggi. Kami di Banggar akan kaji sejauh mana APBD Jabar benar-benar mampu menekan kemiskinan,” ungkap Rafael saat ditemui di Bandung, Jumat (17/7/2026). DPRD bakal…

bukamata.id — Polemik dan perdebatan seputar rencana operasional bus Trans Metro yang melintasi kawasan padat lalu lintas seperti Jalan Diponegoro dan Jalan Dago, Kota Bandung, mulai menemui titik terang. Anggota DPRD Jabar, Rafael Situmorang, menyatakan bahwa Fraksi PDIP maupun dewan secara garis besar tidak akan menghambat pengoperasian moda transportasi publik tersebut, selama kajian akademisnya telah dirampungkan oleh dinas terkait. “Kalau sepanjang kajiannya sudah selesai sih enggak ada masalah. Yang kemarin ramai itu kan karena harus ada kajian lengkap, berpengaruh atau tidak terhadap sistem lalu lintas di sekitar Diponegoro dan Dago,” ujar Rafael saat ditemui di Bandung, Kamis (16/7/2026). Ia menekankan…

bukamata.id — Isu wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat yang belakangan menyita perhatian publik akhirnya diluruskan oleh DPRD Jawa Barat. Dewan menegaskan belum ada keputusan resmi apapun terkait hal tersebut. Anggota DPRD Jabar, Rafael Situmorang, menjelaskan bahwa kehebohan ini bermula saat rombongan masyarakat yang dipimpin mantan Rektor Unpad, Prof. Ginanjar Kartasasmita, datang ke dewan untuk menyampaikan usulan tersebut. “Kami Komisi 1 didisposisi oleh pimpinan untuk menerima aspirasi. DPRD kan tidak boleh menolak aspirasi warga. Kami terima, tapi tidak ada sama sekali persetujuan untuk langsung menyetujui perubahan nama,” tegas Rafael saat ditemui di Bandung, Kamis (16/7/2026). Rafael menambahkan, secara regulasi, proses…

bukamata.id — Bagi para orang tua siswa di Jawa Barat yang gagal mengantarkan anaknya masuk SMA/SMK Negeri, diimbau untuk lebih teliti sebelum mendaftar ke sekolah swasta. Pasalnya, tidak semua sekolah swasta di Jabar menggratiskan biaya pendidikan. Anggota DPRD Jabar, Rafael Situmorang, membeberkan bahwa sejauh ini baru ada 1.057 sekolah swasta di seluruh wilayah Jawa Barat yang resmi menjalin kerja sama dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar untuk program pembebasan biaya tersebut. “Jadi tidak semua sekolah swasta. Memang tidak ada pilihan, bagi siswa yang tidak masuk negeri dan mau sekolah swasta gratis, ya pilihannya di 1.057 sekolah yang bekerja sama itu,” terang…

bukamata.id — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Barat menyentil pola perencanaan Pemprov Jabar dalam mengeksekusi program sekolah swasta gratis bagi siswa korban sistem PPDB. Anggota DPRD Jabar dari Fraksi PDIP, Rafael Situmorang, menegaskan bahwa partainya pada dasarnya mendukung penuh setiap kebijakan yang berpihak pada rakyat, terutama agar anak-anak Jabar tidak ada yang putus sekolah. Namun, ia menyayangkan pola eksekusi kebijakan yang terkesan ‘jalan dulu, anggaran belakangan’. “Kami dari PDI Perjuangan kalau untuk supaya siswa masuk sekolah swasta gratis, pasti sepakat. Nanti di (APBD) Perubahan pasti kami setujui,” kata Rafael saat ditemui di Bandung, Rabu (15/7/2026). Meski begitu, Rafael memberikan catatan…

bukamata.id — Program sekolah swasta gratis yang digagas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat rupanya tak bisa mencakup seluruh sekolah. Sejumlah sekolah swasta ternama memilih absen dari program ini karena besaran bantuan yang dinilai jauh dari biaya operasional ideal. Anggota DPRD Jabar, Rafael Situmorang, membeberkan bahwa hitungan ideal komponen biaya pendidikan untuk satu orang siswa sebenarnya mencapai Rp10 juta. Namun, anggaran Pemprov Jabar saat ini baru mampu menanggung sekitar Rp2,7 juta per siswa. “Kalau ditambah dana BOS sekitar Rp1,4 juta, total yang ditanggung baru sekitar Rp4,1 sampai Rp4,2 juta per anak. Memang belum ideal,” kata Rafael saat ditemui di Bandung, Selasa…