bukamata.id – Persoalan sampah makanan menjadi tantangan lingkungan yang semakin serius di kawasan Bandung Raya. Tingginya jumlah penduduk dan aktivitas wisata membuat volume sisa pangan terus bertambah dan memberikan tekanan terhadap sistem pengelolaan sampah.
Sebagai salah satu kawasan metropolitan terbesar di Indonesia, Bandung Raya diperkirakan dihuni sekitar 9,3 juta penduduk pada 2025. Kawasan ini juga mencatat hingga 7,7 juta wisatawan pada 2023.
Besarnya aktivitas masyarakat dan sektor pariwisata tersebut berkontribusi terhadap timbulan sekitar 1,5 juta ton sisa pangan setiap tahun.
Kondisi tersebut turut memberikan tekanan terhadap TPA Sarimukti, yang menjadi salah satu lokasi utama pemrosesan sampah dari kawasan Bandung Raya. Kapasitas TPA yang semakin terbatas membuat persoalan sampah organik, khususnya sisa makanan, menjadi perhatian pemerintah.
Sampah Makanan Dominasi Sampah yang Masuk TPA
Asisten Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Jawa Barat, Sumasna, mengatakan sebagian besar sampah yang masuk ke tempat pemrosesan akhir berasal dari aktivitas konsumsi masyarakat.
Menurutnya, sisa makanan memiliki porsi yang cukup besar dalam komposisi sampah yang berakhir di TPA.
“Di urusan hilir, sampah yang masuk ke TPA itu ternyata 45 sampai 50 persen itu merupakan sampah dari makanan, sisa makanan,” kata Sumasna.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan sampah makanan tidak hanya harus diselesaikan di hilir. Pengurangan timbulan sampah juga perlu dilakukan sejak dari sumbernya, mulai dari proses produksi hingga konsumsi.
Jabar Luncurkan Program FLOWER
Merespons persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas dan Global Green Growth Institute (GGGI) meluncurkan Rencana Aksi Daerah (RAD) Ekonomi Sirkular serta program Food Loss and Waste Reduction (FLOWER) 2025–2045.
Peluncuran berlangsung di Kantor Bappeda Jawa Barat, Bandung, Selasa (29/9/2026).
Program tersebut diarahkan untuk mengurangi susut dan limbah pangan sekaligus mendorong penerapan prinsip ekonomi sirkular di Jawa Barat.
Data studi Bappenas pada 2024 menunjukkan, susut pangan atau food loss di Jawa Barat menyumbang 47,79 persen dari total food loss and waste (FLW) di tingkat provinsi.
Secara nasional, estimasi FLW Indonesia sepanjang 2000 hingga 2019 berada pada kisaran 1,44–31,8 persen dari total pangan yang diproduksi pada berbagai kelompok komoditas, termasuk hortikultura, perikanan, dan peternakan.
Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemborosan pangan. Akumulasi susut dan sampah makanan juga memiliki dampak terhadap lingkungan serta perubahan iklim.
Sampah Makanan Ikut Picu Emisi Global
Secara global, food loss and waste diperkirakan menyumbang sekitar 8–10 persen emisi gas rumah kaca.
Di sisi lain, hampir 30 persen lahan pertanian dan air tawar dunia digunakan untuk menghasilkan pangan yang pada akhirnya tidak termanfaatkan secara optimal.
Karena itu, program FLOWER menggunakan pendekatan foodshed, yakni melihat sistem pangan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir.
Pendekatan tersebut mencakup seluruh rantai nilai pangan, mulai dari produksi, distribusi, pengolahan, hingga konsumsi.
Program percontohan ini merupakan bagian dari program regional yang mendapat pendanaan dari IKEA Foundation dan dilaksanakan secara berjejaring dengan sejumlah wilayah di India, Meksiko, dan Uganda.
Bappenas Dorong Ekonomi Sirkular di Jawa Barat
Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Teguh Sambodo, mengatakan program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran sekaligus mendorong inovasi masyarakat dalam mengelola limbah pangan.
Menurut Teguh, pengelolaan pangan perlu dilakukan secara terintegrasi dari hulu hingga hilir agar limbah yang dihasilkan dapat ditekan.
Bappenas sebelumnya telah meluncurkan Peta Jalan dan Rencana Aksi Nasional Ekonomi Sirkular (RAN-ES) 2025–2045.
Program nasional tersebut menetapkan lima sektor prioritas, yakni pangan, konstruksi, elektronik, tekstil, dan retail.
Kelima sektor tersebut disebut memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia. Pada 2019, sektor-sektor tersebut menyumbang hampir sepertiga PDB nasional sekaligus menyediakan lapangan kerja bagi lebih dari 43 juta orang.
Untuk Jawa Barat, pemerintah menambahkan dua sektor unggulan daerah, yakni kertas dan otomotif, karena dinilai memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian provinsi.
Jawa Barat Jadi Proyek Percontohan
Jawa Barat dipilih sebagai salah satu wilayah percontohan dalam penerapan ekonomi sirkular. Pemerintah daerah diharapkan dapat menjadi contoh bagi wilayah lain dalam mengembangkan kebijakan pengelolaan sumber daya yang lebih berkelanjutan.
“Kami mengapresiasi dari Provinsi Jawa Barat yang sudah menjadi, bersedia menjadi pilot, menjadi lighthouse untuk provinsi yang lain dalam mengembangkan, menerapkan ekonomi sirkular,” ujar Teguh.
Untuk memastikan pelaksanaan program berjalan terarah, pemerintah menyiapkan Project Steering Committee (PSC) sebagai komite pengarah proyek.
Pelaksanaan program juga akan dikoordinasikan dengan Circular Economy Steering Group (CESG) lintas kementerian di bawah arahan Bappenas dan Bappeda Jawa Barat.
Melalui program tersebut, persoalan sisa makanan di Bandung Raya diharapkan tidak hanya ditangani ketika sampah sudah berada di TPA. Pengurangan sampah dari sumber, pemanfaatan kembali sumber daya, serta perubahan pola produksi dan konsumsi menjadi bagian penting dalam upaya membangun sistem pangan dan lingkungan yang lebih berkelanjutan.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
