bukamata.id – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menunjukkan sikap tegas dan tak terduga menyikapi pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat untuk tahun anggaran 2026.
Alih-alih mengeluh, Dedi menegaskan bahwa pengurangan dana tidak akan menghambat semangat pembangunan di Bumi Pasundan. Pernyataan ini disampaikan saat menghadiri Hari Jadi ke-498 Indramayu di Gedung DPRD Indramayu, Selasa (7/10/2025).
Pemprov Jawa Barat diperkirakan kehilangan Rp 2,458 triliun akibat kebijakan tersebut. Namun, Dedi memilih bersikap optimistis dan berkomitmen meningkatkan alokasi anggaran khusus untuk pembangunan infrastruktur.
“Kalau pengurangan pasti memiliki dampak ya, tetapi kita tidak boleh mengeluh,” ujar Dedi. Ia menambahkan, meski dana transfer menurun, pembangunan di Jawa Barat justru akan ia tingkatkan.
Dalam kesempatan itu, Gubernur juga menyampaikan komitmennya terkait infrastruktur jalan. Ia bersumpah bahwa anggaran untuk jalan akan dinaikkan menjadi Rp 3,5 triliun, meski ada pemotongan dana dari pusat. Filosofinya jelas: agar dana pemerintah lebih banyak diarahkan untuk pembangunan yang langsung dirasakan masyarakat.
“Biarkan birokrasi berpuasa, tetapi masyarakat bisa berpesta,” tegas Dedi.
Kenaikan signifikan anggaran jalan ini diharapkan mendorong perbaikan infrastruktur di seluruh Jawa Barat, salah satu fokus utama pembangunan Pemprov Jabar. Dedi menekankan bahwa pembangunan jalan dan tata kelola air merupakan sektor vital untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di bidang ekonomi dan pertanian.
Gubernur juga menyoroti prinsip keadilan anggaran. Pajak kendaraan bermotor, kata Dedi, harus sepenuhnya digunakan untuk perbaikan jalan.
“Kenapa? Karena yang bayar pajak adalah yang punya motor dan punya mobil, mereka bayar pajak agar dilayani dengan jalan yang baik,” jelasnya.
Untuk merealisasikan anggaran Rp 3,5 triliun, Dedi meminta jajaran birokrasi hidup lebih hemat. Penghematan ketat akan dilakukan, mulai dari belanja non-esensial, pemeliharaan gedung, perjalanan dinas, jamuan makan, hingga penggunaan AC di kantor pemerintahan. Bahkan, pada perayaan Hari Jadi Provinsi Jawa Barat tahun depan, suguhan bagi birokrat kemungkinan hanya air putih.
Dedi menegaskan, langkah ini bukan semata penghematan, tetapi strategi agar dana pemerintah dapat dialokasikan ke proyek pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Dengan “puasa” birokrasi, pengurangan TKD senilai Rp 2,458 triliun tidak akan mengurangi komitmen Pemprov Jabar dalam memberikan layanan publik dan infrastruktur yang lebih baik.
Reaksi tegas namun konstruktif ini menegaskan bahwa Jawa Barat siap menghadapi tantangan fiskal 2026. Fokus pada efisiensi anggaran dan prioritas pembangunan, khususnya infrastruktur jalan dan tata kelola air, menjadi kunci agar pemangkasan dana tidak menjadi hambatan, melainkan pemicu inovasi dan fokus pada kepentingan rakyat.
Dedi Mulyadi juga sempat menyindir kebijakan pemotongan TKD saat meresmikan aplikasi ketenagakerjaan Nyari Gawe di Indramayu, menegaskan pentingnya tetap kreatif dan inovatif meski menghadapi keterbatasan fiskal
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
