bukamata.id – Sejumlah mahasiswa dari Universitas Langlangbuana (Unla) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Rabu (21/10/2026). Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa tiga tuntutan utama yang menyoroti persoalan lingkungan, penegakan hukum, demokrasi, hingga kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran.
Berdasarkan pantauan di lokasi, para mahasiswa duduk di tengah jalan dan membentuk lingkaran besar. Mereka menyampaikan orasi secara bergantian menggunakan pengeras suara untuk menyuarakan aspirasi.
Sejumlah personel kepolisian juga bersiaga mengamankan jalannya demonstrasi. Penjagaan di lokasi terlihat lebih ketat dibandingkan aksi sebelumnya.
Dalam rilis yang diterima, mahasiswa menilai kondisi ekonomi saat ini belum mampu membawa masyarakat menuju kesejahteraan. Mereka menyoroti kebijakan fiskal yang dinilai agresif, rencana dan implementasi kenaikan pajak di tengah stagnasi upah riil, serta gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor industri.
Selain persoalan ekonomi, mahasiswa menyoroti penegakan hukum yang mereka nilai kehilangan marwah akibat kompromi politik dan korupsi struktural. Mereka juga mempertanyakan respons serta pernyataan para pemangku kebijakan dalam menghadapi berbagai persoalan publik.
Mahasiswa turut menilai kebebasan berpendapat dan iklim demokrasi semakin tergerus. Ruang digital yang seharusnya menjadi wadah pertukaran gagasan, menurut mereka, kini dibayangi rasa takut.
Adapun tiga tuntutan yang disampaikan mahasiswa dalam aksi tersebut meliputi:
- Hentikan Kerusakan Ekologis dan Selesaikan Konflik Agraria
Mahasiswa mendesak pemerintah memperkuat mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), mulai dari pencegahan dini, pengelolaan lahan gambut, kesiapsiagaan wilayah rawan, keterbukaan data, hingga perlindungan masyarakat terdampak.
Mereka juga menuntut penegakan hukum yang transparan dan berkeadilan terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab atas kebakaran. Tuntutan tersebut mencakup pemulihan ekosistem serta pengawasan terhadap pemegang izin.
Dalam persoalan agraria, mahasiswa meminta penyelesaian konflik secara adil, perlindungan hak masyarakat atas tanah dan ruang hidup, serta evaluasi kebijakan penguasaan dan pemanfaatan lahan yang berpotensi menimbulkan ketimpangan.
- Selamatkan Hukum, Konstitusi, dan Ruang Demokrasi
Pada tuntutan kedua, mahasiswa mendesak penghormatan terhadap konstitusi, supremasi hukum, independensi penegakan hukum, serta prinsip kesetaraan di hadapan hukum tanpa tebang pilih.
Mereka menolak segala bentuk pembatasan kebebasan berpendapat, berekspresi, berkumpul, dan menyampaikan aspirasi secara damai. Mahasiswa juga meminta negara menjamin ruang demokrasi serta melindungi gerakan masyarakat sipil.
Selain itu, mereka mendesak evaluasi terhadap kebijakan dan tindakan penyelenggara negara yang dinilai berpotensi melemahkan mekanisme pengawasan, keseimbangan kekuasaan, dan perlindungan hak konstitusional masyarakat.
- Pertanggungjawaban Politik atas Krisis Kepemimpinan dan Kegagalan Tata Kelola
Tuntutan ketiga diarahkan pada evaluasi menyeluruh dan terbuka terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Mahasiswa menyoroti sejumlah bidang, mulai dari penanganan krisis ekologis, konflik agraria, penegakan hukum, pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan kepentingan rakyat.
Mereka juga meminta evaluasi kebijakan ekonomi berdasarkan dampaknya terhadap daya beli masyarakat, biaya hidup, kesempatan kerja, kualitas pekerjaan, ketimpangan kesejahteraan, serta kemampuan warga memenuhi kebutuhan dasar.
Menurut tuntutan tersebut, arah kebijakan ekonomi pemerintah tidak seharusnya hanya berorientasi pada indikator pertumbuhan, tetapi juga perlu memperhatikan kondisi dan kesejahteraan masyarakat.
Terakhir, mahasiswa mendesak pertanggungjawaban politik para penyelenggara negara melalui mekanisme konstitusional yang berlaku. Mereka menekankan bahwa pertanggungjawaban tersebut harus didasarkan pada evaluasi kinerja, bukti yang dapat diuji, serta perlindungan kepentingan publik.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
