bukamata.id – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan program sekolah swasta gratis akan mulai dijalankan untuk membantu puluhan ribu siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri pada proses Penerimaan Calon Murid Baru (PCMB) tahun 2026.
Program tersebut disiapkan melalui kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan ratusan sekolah swasta yang telah menyatakan kesediaannya menerima siswa penerima bantuan pendidikan.
“Nanti mereka disalurkan ke sekolah swasta yang sudah ada MoU dengan pemerintah provinsi, yang dia mendapat beasiswa, yaitu nanti ada uang pangkal sekolahnya dan uang bulanan,” kata Dedi Mulyadi saat ditemui di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis (18/6/2026).
Dedi menjelaskan, program tersebut ditujukan bagi siswa yang sebelumnya mendaftar ke sekolah negeri namun belum mendapatkan kursi. Berdasarkan data PCMB, terdapat lebih dari 70 ribu siswa yang belum terjamin masuk ke sekolah negeri.
Menurutnya, pemerintah tidak akan membiarkan siswa-siswa tersebut kehilangan akses pendidikan hanya karena keterbatasan daya tampung sekolah negeri.
“Yang kita lindungi adalah masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Mereka harus bersekolah,” ujarnya.
Saat ini, kata Dedi, sekitar 700 sekolah swasta telah menjalin kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mendukung pelaksanaan program tersebut.
Ia menegaskan bantuan yang diberikan akan mencakup biaya uang pangkal atau uang bangunan serta iuran bulanan sekolah selama masa pendidikan berlangsung.
“Komponennya uang pangkal, uang bangunan, dan uang bulanan. Totalnya sekitar Rp2,7 juta per siswa,” katanya.
Dedi menambahkan, bantuan tersebut akan diberikan selama tiga tahun masa pendidikan dengan standar yang telah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Artinya semua gratis selama tiga tahun. Tetapi nanti juga ada item-item yang harus dipenuhi oleh calon siswanya,” ucapnya.
Meski demikian, ia menegaskan penerima bantuan wajib mematuhi aturan yang ditetapkan pemerintah dan sekolah. Evaluasi akan dilakukan secara berkala selama program berjalan.
“Dia harus berkomitmen. Mendapat subsidi dari kita cukup besar, tetapi dia juga harus menaati aturan, menjadi anak baik dan tidak tawuran. Nanti begitu melanggar, kita cabut subsidinya,” tegas Dedi.
Ia juga menanggapi adanya kritik dari sebagian sekolah swasta yang menilai nilai bantuan dana sumbangan pendidikan (DSP) masih relatif kecil. Menurut Dedi, sekolah yang bergabung dalam program ini merupakan sekolah yang secara sukarela menjalin kerja sama dengan pemerintah.
“Kalau yang tidak mau tanda tangan MoU tidak ada masalah. Sekarang yang bekerja sama sudah sekitar 700 sekolah, menurut saya itu cukup,” katanya.
Dedi menegaskan tujuan utama program tersebut bukan untuk mencari keuntungan bagi lembaga pendidikan, melainkan memastikan seluruh anak di Jawa Barat tetap dapat mengakses pendidikan menengah.
“Pendidikan dibuat bukan untuk cari untung. Pendidikan dibuat untuk menyelamatkan anak-anak Indonesia agar bisa bersekolah,” pungkasnya.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
