bukamata.id – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti kondisi sejumlah ruas jalan nasional yang rusak di wilayah Jawa Barat setelah adanya laporan seorang pengemudi ojek online (ojol) meninggal dunia akibat kecelakaan di kawasan Pasteur, Kota Bandung.
Menurut Dedi, persoalan jalan rusak di jalur nasional menjadi perhatian serius karena berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan. Ia bahkan mengusulkan agar sejumlah jalan nasional yang berada di kawasan perkotaan diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah daerah agar perbaikannya dapat dilakukan lebih cepat.
“Jalan nasional hari ini di Jawa Barat banyak yang rusak,” kata Dedi Mulyadi saat ditemui di Gedung Pakuan, Bandung, Kamis (18/6/2026).
Dedi menjelaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengirimkan surat kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terkait usulan penyerahan kewenangan sejumlah ruas jalan nasional yang berada di dalam wilayah kota kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.
Menurutnya, selama status jalan masih menjadi kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah tidak dapat langsung melakukan perbaikan secara menyeluruh.
“Dari sisi kebijakan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah berkirim surat ke Kementerian PU untuk menyerahkan jalan-jalan nasional yang ada di kota, yang menjadi jalur jalan kota, diserahkan ke provinsi dan ke kota,” ujarnya.
Ia menilai pemerintah daerah sebenarnya memiliki kemampuan untuk menangani perbaikan jalan apabila kewenangan tersebut diberikan. Salah satu contohnya adalah Kota Bandung yang memiliki kapasitas anggaran cukup besar untuk melakukan penanganan infrastruktur jalan.
“Saya pikir jalan nasional diserahkan ke Kota Bandung juga bisa ditangani. Anggaran Kota Bandung kan cukup besar,” katanya.
Dedi mengatakan, skema pengalihan kewenangan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai opsi, termasuk menukar sebagian ruas jalan kota yang saat ini ditangani provinsi dengan jalan nasional yang membutuhkan penanganan lebih cepat.
Menurutnya, langkah tersebut penting agar kerusakan jalan tidak terus berlarut dan menimbulkan korban jiwa di kemudian hari.
“Saya lebih cenderung jalan nasionalnya diserahkan ke kota, kemudian sebagian jalan kota diambil provinsi. Atau sebaliknya, mana yang paling memungkinkan untuk ditangani lebih cepat,” ucapnya.
Terkait respons pemerintah daerah terhadap usulan tersebut, Dedi menyebut Kota Depok menjadi salah satu daerah yang telah memberikan tanggapan positif. Namun, hingga kini masih ada sejumlah daerah lain yang belum memberikan jawaban.
“Kota Depok sudah. Tapi yang lain belum,” katanya.
Dedi berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan usulan tersebut demi mempercepat penanganan jalan rusak di Jawa Barat. Ia menegaskan keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama, terutama pada ruas-ruas jalan yang setiap hari dilalui ribuan kendaraan.
“Jalan-jalan yang rusak dan tidak terbiayai oleh Kementerian PU, saya harapkan bisa diserahkan saja ke daerah masing-masing agar bisa segera ditangani,” pungkasnya.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
