bukamata.id – Kasus kematian dua anak harimau di Kebun Binatang Bandung kembali memicu perhatian serius dari legislatif daerah.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat meminta semua pihak terkait segera menyelesaikan persoalan yang menyangkut pengelolaan lembaga konservasi tersebut.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu ikut terlibat aktif dalam menyelesaikan polemik yang terjadi, terutama terkait status pengelolaan Kebun Binatang Bandung pasca perubahan lembaga konservasi.
MoU Pengelolaan Akan Berakhir, April Jadi Momentum Penting
Ono Surono mengungkapkan bahwa terdapat nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Kehutanan dan Pemerintah Kota Bandung yang akan berakhir pada 6 Mei 2026.
Dalam skema tersebut, Pemerintah Kota Bandung memiliki tanggung jawab utama dalam pengelolaan kebun binatang setelah pencabutan status lembaga konservasi dari pengelola sebelumnya.
Menurutnya, bulan April menjadi periode krusial untuk menentukan langkah lanjutan, termasuk penempatan satwa agar tetap berada dalam pengawasan yang sesuai standar konservasi.
Ia menyebutkan, sebagian satwa dilindungi kemungkinan perlu dipindahkan ke lembaga konservasi lain di wilayah Jawa Barat dan sekitar Bandung, dengan dukungan dari kementerian terkait.
Desakan Penyelesaian Status Satwa dan Karyawan
Selain persoalan satwa, DPRD Jabar juga menyoroti ketidakjelasan status para pekerja di Kebun Binatang Bandung. Menurut Ono, keberlangsungan pengelolaan satwa sangat bergantung pada tenaga kerja yang merawatnya setiap hari.
“Dua hal ini harus berjalan bersama, yaitu pengelolaan satwa dan kejelasan status pegawai. Kalau status pegawai tidak jelas, tentu akan berdampak pada perawatan hewan,” ujarnya di Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (30/3/2026).
Ia menambahkan, Pemerintah Kota Bandung diminta segera mengambil keputusan terkait status kepegawaian, termasuk rencana pengangkatan tenaga harian agar operasional di lapangan tidak terganggu.
Koordinasi Lintas Lembaga Dinilai Belum Optimal
Ono juga menyoroti belum optimalnya koordinasi antara pihak pengelola, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), dan instansi terkait lainnya. Kondisi tersebut dinilai menghambat penyelesaian persoalan secara menyeluruh.
Ia menyebutkan perlunya penunjukan kepemimpinan sementara di kebun binatang agar koordinasi dapat berjalan lebih efektif dan tidak menimbulkan kebingungan di lapangan.
DPRD Minta Pemkot Bandung Bertindak Cepat
DPRD Jawa Barat menegaskan pentingnya langkah cepat dari Wali Kota Bandung dalam mengambil keputusan strategis terkait pengelolaan kebun binatang.
Menurut Ono, penyelesaian masalah tidak boleh berlarut-larut karena berdampak langsung terhadap kesejahteraan satwa dan operasional lembaga konservasi.
Ia menekankan bahwa kewenangan pengelolaan sudah jelas diatur dalam MoU yang berlaku, sehingga semua pihak diharapkan fokus pada solusi, bukan saling menyalahkan.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
