bukamata.id – Sejak resmi menerima mandat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Berkarya Provinsi Jawa Barat, Nuke Purwani langsung tancap gas. Ia menyatakan komitmennya untuk merapikan barisan dan menggerakkan seluruh kekuatan partai di tingkat provinsi hingga akar rumput guna menghadapi seluruh tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2029.
Langkah awal yang ditempuh adalah mempercepat pembentukan kepengurusan di tingkat kabupaten dan kota. Targetnya jelas: 27 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Berkarya di seluruh Jawa Barat harus solid sebelum mesin politik dinyalakan penuh.
“Alhamdulillah setelah saya dipercaya Ketua Umum Partai Berkarya Bapak Mayjend. TNI (Purn.) Muchdi Purwopranjono sebagai Ketua Wilayah DPW Partai Berkarya terhitung sejak 26 Januari 2026, kurang dari 1 bulan sudah terbentuk 27 pengurus DPD Kabupaten/Kota Partai Berkarya se-Provinsi Jawa Barat. Hal itu merupakan soliditas kerjasama dan fokus Pengurus DPW,” ujar Nuke.
Menurutnya, capaian tersebut bukan sekadar angka administratif, melainkan bukti kerja kolektif yang terbangun di internal partai. Konsolidasi dilakukan dengan menggandeng berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh budaya hingga tokoh agama.
“Para tokoh budayawan, tokoh agama, tokoh masyarakat dan unsur lainnya di Jawa Barat secara bersama-sama bergabung dan mendukung Partai Berkarya, hal ini dibuktikan para tokoh bergabung sebagai Pengurus DPD Partai Berkarya di masing-masing Kabupaten/Kota. Untuk itu saya konsentrasi dan akan memperkuat struktur kepengurusan dari tingkat Provinsi, tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Kecamatan, tingkat Desa/Kelurahan, tingkat RW dan RT dan masyarakat pada umumnya,” imbuh Nuke Purwani.
Ia menegaskan bahwa penguatan struktur hingga level terbawah menjadi fondasi penting dalam meraih target politik pada 2029. Bagi Nuke, keberadaan DPD yang kokoh akan menjadi penggerak utama kerja-kerja politik partai.
“Sebagai mesin Partai,” ujarnya.
Terkait isu pengunduran diri sejumlah mantan pengurus DPW serta 16 DPD kabupaten/kota di Jawa Barat, Nuke menilai dinamika tersebut sebagai bagian wajar dalam kehidupan politik.
“dalam politik itu hal biasa, dan Partai Berkarya dapat menerima itu sebagai nilai dasar yang dianut dan dijunjung tinggi oleh Partai Berkarya, yaitu demokrasi. Penerimaan tersebut merupakan kematangan Partai Berkarya dalam berpolitik dan sebaiknya kepada pihak-pihak yang telah menyatakan mengundurkan diri segera berbenah diri, menata internal mereka masing-masing, ketimbang sibuk mengurusi Partai Politik lain. Dengan segera move on, itu menunjukkan kematangan dalam berdemokrasi dan berpolitik, kedewasaan dalam berorganisasi serta bentuk penghormatan atas perbedaan dalam sikap dan pilihan,” pungkas Nuke.
Di sisi lain, Sekretaris Wilayah (Sekwil) DPW Partai Berkarya Jawa Barat, Frangky Lucas Manahutu, turut memberikan klarifikasi mengenai isu polemik di tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
“Sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Berkarya, Bapak Muhammad Alkahfi Try Dalle, tidak benar isu polemik tersebut, hal ini dibuktikan dengan telah terbitnya Surat Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia tentang perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan perubahan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya Periode 2025 – 2030. Sebagaimana arahan Sekretaris Jenderal DPP Partai Berkarya, Partai Berkarya solid dan fokus untuk revitalisasi kepengurusan di semua tingkatan dan penyelenggaraan tata kelola Partai yang baik dan benar untuk mencapai target dan tujuan sebagaimana telah digariskan oleh Ketua Umum DPP Partai Berkarya,” tegas Frangky.
Dengan struktur yang diklaim telah terbentuk di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat, DPW Partai Berkarya kini mengarahkan fokus pada penguatan organisasi dan konsolidasi berjenjang. Target 2029 pun mulai dipasang, seiring upaya membangun soliditas internal dan memperluas dukungan masyarakat.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
