bukamata.id – Lampu kristal Ballroom Djakarta Theater, Jakarta Pusat, memancarkan kemewahan yang kontras dengan narasi yang digaungkan di atas panggung pada Jumat malam (7/8/2026). Dalam acara peluncuran buku biografi bertajuk “10 Karya Nyata untuk Negeri: Setengah Abad Bahlil Lahadalia”, elit politik tanah air berkumpul merayakan perjalanan seorang pejabat negara. Namun, pesan paling mencolok malam itu tidak datang dari tebalnya lembaran buku tersebut, melainkan dari panggung retorika Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang secara terbuka mendiskreditkan pentingnya institusi pendidikan formal dalam membentuk kecerdasan dan kepemimpinan.
Di hadapan para tamu undangan, Presiden Prabowo menegaskan pandangannya bahwa kecerdasan dan keberanian seseorang sama sekali tidak dapat diukur dari sekolah atau perguruan tinggi tempat mereka belajar. Untuk memperkuat argumentasinya, sang Presiden menunjuk langsung Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, sebagai contoh nyata.
“Jadi, tadi keberanian, kecerdasan. Dan kecerdasan itu bukan dari sekolah menurut saya. Kecerdasan bukan dari sekolah,” kata Prabowo diiringi anggukan sejumlah pejabat yang hadir.
Dengan nada berseloroh yang disambut tawa riuh para hadirin, Prabowo menambahkan, “Dan ini sudah kita buktikan berkali-kali. Hari ini sekarang kita buktikan lagi, Pak Bahlil. Saya kira sekolahnya enggak terlalu terkenal Pak Bahlil. Kalau dicari di Google kampusnya sudah enggak ada.”
Pernyataan ini sekilas terdengar seperti sanjungan sentimental mengenai street smarts atau kearifan hidup yang ditempa oleh penderitaan. Namun, jika dibedah secara kritis dari sudut pandang kebijakan publik dan pembangunan SDM nasional, narasi yang dilemparkan oleh kepala negara ini menyisakan paradoks tajam. Di satu sisi, pemerintah kerap mengagungkan anggaran pendidikan sebesar 20 persen APBN dan terus menuntut peningkatan kualitas sekolah hingga perguruan tinggi nasional. Di sisi lain, pucuk pimpinan eksekutif justru melegitimasi gagasan bahwa sekolah formal—bahkan keberadaan almamater yang terverifikasi—tidak terlalu penting dalam membentuk seorang pemimpin bangsa.
Mitos Penderitaan dan Bahaya Romantisasi Kemiskinan
Dalam pidatonya, Prabowo menduga bahwa kecerdasan Bahlil terbentuk dari gemblengan mental keluarga dan kondisi ekonomi yang begitu sederhana di masa kecilnya. Presiden mengutip idiom keagamaan untuk menggambarkan peran seorang ibu yang bersusah payah membesarkan anak di tengah kemelaratan.
“Jadi memang bagaimanapun ya ajaran agama kita ya, bahwa surga ada di telapak kaki ibu. Saya kira itu benar. Mungkin Pak Bahlil itu menjadi seperti sekarang karena pengorbanan Ibu. Dengan susah payah bagaimana memberi makan, mengurus anak ini,” tutur Prabowo.
Prabowo bahkan menyimpulkan bahwa penderitaan adalah syarat mutlak untuk melahirkan seorang pemimpin yang tangguh. “Hampir bisa dikatakan, orang yang tidak menghadapi hambatan, tidak hadapi kesulitan, tidak mengalami penderitaan, hampir bisa dikatakan enggak jadi, enggak jadi pemimpin. Itu kenyataan,” tegasnya.
Logika ini mencerminkan fenomena klasik yang sering dirujuk para pengamat sosial sebagai poverty romanticism—romantisasi kemiskinan. Menjadikan penderitaan dan latar belakang serba kekurangan sebagai romantisme keberhasilan seorang figur elite berisiko menutupi kegagalan struktural negara dalam menyediakan akses pendidikan yang merata dan berkualitas. Ketika negara memuji-muji kecerdasan yang lahir dari “penderitaan tanpa sekolah terkenal”, ada pesan terselubung yang meremehkan urgensi pembenahan standar akademis dan integritas pendidikan nasional.
Apalagi, rekam jejak akademis pejabat di panggung politik Indonesia kerap menjadi sorotan publik akibat isu integritas gelar, komersialisasi pendidikan tinggi, hingga kontroversi akademis. Pernyataan bahwa “kampusnya sudah tidak ada di Google” mungkin bermaksud mencairkan suasana, namun dalam konteks akuntabilitas publik, klaim mengenai rekam jejak pendidikan seorang menteri strategis yang mengurus hajat hidup orang banyak—seperti minyak, gas, dan mineral—seharusnya disikapi secara serius, bukan dijadikan bahan selorohan politik.
Pengakuan Bahlil dan Standar Ganda Meritokrasi
Di tempat yang sama, Bahlil Lahadalia kembali memaparkan narasi sentimental mengenai asal-usulnya. Pria kelahiran Maluku yang besar di Fakfak, Papua Barat ini mengaku tidak pernah membayangkan dirinya akan duduk di jajaran kabinet pemerintahan di Jakarta.
“Tidak pernah terbesit sedikit pun saya yang tinggal di Papua akan berada di jantung negara, ibu kota Jakarta, dan ikut diberikan kesempatan oleh Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo dan Presiden ke-8 Bapak Presiden Prabowo untuk menjadi anggota kabinetnya,” ucap Bahlil.
“Saya jujur dalam hidup saya tidak pernah terlintas, jangankan cita-cita atau mimpi, terlintas pun tidak ada. Demi Allah saya harus menyampaikan ini,” kata Bahlil dengan suara bergetar.
Kisah keberhasilan Bahlil dari rakyat biasa menjadi penguasa kerap dipasarkan sebagai cerminan Indonesian Dream. Namun, bagi para kritikus kebijakan publik, fenomena ini melahirkan pertanyaan mendasar mengenai prinsip meritokrasi di dalam lingkaran pemerintahan.
Apakah pengangkatan menteri dalam sistem kabinet Indonesia benar-benar didasarkan pada kompetensi teknis, kapabilitas intelektual berbasis data, dan integritas akademis yang teruji? Atau justru lebih didominasi oleh kelincahan manuver politik, koneksi antar-elite, dan pragmatisme kekuasaan?
Ketika jabatan menteri yang memegang kekuasaan atas kekayaan alam triliunan rupiah diserahkan kepada figur dengan narasi “kecerdasan tak butuh sekolah formal”, publik berhak mempertanyakan standar teknokrasi negara ini. Sektor energi dan sumber daya mineral memerlukan keputusan berbasis sains, riset mendalam, kalkulasi ekologis, serta kepatuhan hukum yang ketat—hal-hal yang secara substantif dibangun melalui tradisi kedisiplinan akademis yang rigorous, bukan sekadar kelincahan politik di lapangan.
Bahlil Lahadalia: Dari Kuli Bangunan hingga Penguasa Energi dan Politik
Menelusuri profil Bahlil Lahadalia adalah menatap persimpangan antara daya tahan hidup yang ekstrem dan akselerasi karir politik yang kontroversial. Lahir di Banda, Maluku Tengah pada 7 Agustus 1976, Bahlil tumbuh dalam derita kemiskinan yang nyata. Ayahnya seorang kuli bangunan dengan penghasilan pas-pasan, sementara ibunya harus mencuci pakaian tetangga demi menopang dapur. Lingkungan yang keras di Fakfak, Papua Barat, memaksanya bekerja keras sejak kecil—menjual kue keliling, menjadi buruh angkut pasar, hingga menarik angkutan umum semasa sekolah.
Pendidikan tingginya diselesaikan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Port Numbay, Jayapura—kampus swasta lokal di Papua yang jauh dari lingkar elit akademis ibu kota. Namun, kekurangan di panggung akademis dibayar tuntas oleh Bahlil melalui pengasahan kecerdasan sosial di jalur organisasi. Tempaannya di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) membawanya memegang posisi strategis sebagai Bendahara Umum PB HMI. Jejaring aktivis ini menjadi batu pijakan utama bagi Bahlil untuk menerobos dunia usaha melalui penguasaan bisnis konstruksi, properti, dan pertambangan di bawah bendera PT Rifa Capital.
Loncatan karirnya kian tak terbendung ketika ia terpilih sebagai Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) periode 2015–2019. Di sinilah kelincahan lobinya berbuah manis saat dilirik oleh Presiden Joko Widodo. Masuk ke lingkaran eksekutif, Bahlil berturut-turut dipercaya menduduki kursi Kepala BKPM (2019), Menteri Investasi (2021), hingga menjabat Menteri ESDM di akhir era Jokowi yang kemudian dipertahankan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 2024. Puncak konsolidasi kekutannya kian sempurna setelah ia merebut kursi Ketua Umum DPP Partai Golkar secara aklamasi pada Agustus 2024.
Namun, laju karirnya yang fenomenal tak lepas dari sorotan tajam, terutama dalam menyeimbangkan antara klaim kecerdasan street smarts dan standar integritas formal. Rekam jejak akademik Bahlil sempat memicu polemik publik berskala nasional ketika proses studi doktor kilatnya di Universitas Indonesia (UI) menuai protes keras dari civitas akademika. Disertasinya yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua tahun itu tak hanya memicu sanksi pembinaan dari pihak kampus, tetapi juga sempat menyeret perguruan tinggi tertua di Indonesia itu ke dalam krisis integritas dan meja hijau Pengadilan Tata Usaha Negara. Kontroversi ini menjadi bukti nyata betapa persinggungan antara kekuasaan politik dan dunia akademik sering kali menciptakan kompromi etik yang mengkhawatirkan.
Reaksi Keras Publik: Dari Keluhan Guru hingga Tuntutan Agama
Tidak butuh waktu lama bagi pernyataan Presiden Prabowo untuk memantik gelombang kritik dari warga net di jagat media sosial. Ruang publik digital langsung dipenuhi kekecewaan, terutama dari kalangan pendidik yang merasa usaha dan profesi mereka terdegradasi oleh retorika pimpinan negara.
Seorang netizen menyinggung persoalan kesejahteraan tenaga pengajar yang hingga kini masih mengeluhkan minimnya apresiasi pemerintah. “Pantes guru dan dosen gajinya ga dinaikkan… Ternyata ini alesannya hebat hebattt,” tulisnya dengan nada sarkastik yang menusuk.
Suara kekecewaan mendalam juga datang langsung dari kalangan pendidik yang merasa profesinya dikesampingkan. Seorang guru meluapkan rasa prihatinnya atas narasi yang dinilai mengabaikan kolaborasi penting antara pendidikan formal di sekolah dan pendidikan karakter di rumah. “Salah sekali bapak ini, keduanya mempunyai peran penting pak President yang terhormat, Guru berperan di sekolah, orangtua di rumah …jadi keduanya sangat berpengaruhi kecerdasan seseorang, miris saya pak mendengar ini sebagai seorang Guru, statment bapak tidak dipikir dulu,” tegas sang guru.
Tak hanya persoalan kesejahteraan dan apresiasi, netizen lain turut mengoreksi pandangan Presiden dari sudut pandang nilai-nilai keagamaan dan keilmuan mendasar. Mengaitkan pentingnya ilmu pengetahuan dengan perintah agama, seorang netizen mengingatkan kewajiban belajar untuk menempatkan seseorang sesuai keahliannya. “Agama kita mengajarkan IQRO,.. itu artinya belajar/pendidikan itu penting utk mengasah kecerdasan. Makanya penting sekali menempatkan orang2 cerdas sesuai keahlian nya utk suatu urusan,” tulis netizen tersebut.
Pertanyaan Terbuka untuk Masa Depan Pendidikan Indonesia
Sikap acuh tak acuh atau skeptisisme terselubung terhadap pendidikan formal yang ditunjukkan dalam retorika elite kekuasaan berpotensi mengirimkan pesan yang keliru kepada jutaan anak muda Indonesia. Di saat para siswa di pelosok daerah berjuang melintasi sungai dan memanjat bukit demi mendapatkan secarik ijazah dan akses sekolah yang layak, pernyataan bahwa “kecerdasan bukan dari sekolah” terasa seperti tamparan dingin terhadap esensi perjuangan pendidikan itu sendiri.
Membangun negara yang maju dan berdaya saing global tidak cukup hanya mengandalkan keberanian bawaan atau kelincahan bertahan hidup di jalanan. Tanpa dibarengi oleh penghormatan terhadap ilmu pengetahuan, riset yang terukur, serta standar akademis yang jujur, keberanian tanpa fondasi keilmuan yang matang berisiko melahirkan kebijakan publik yang salah arah.
Panggung peluncuran buku di Djakarta Theater malam itu mungkin berhasil menampilkan drama emosional tentang kemenangan anak daerah menguasai Jakarta. Namun, di luar ruang acara yang hangat itu, publik tetap berhadapan dengan realitas: bahwa bangsa ini tidak bisa dikelola sekadar dengan retorika penderitaan masa lalu, melainkan membutuhkan kepemimpinan yang teruji secara etika, kompetensi, dan integritas intelektual yang dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
