BELAKANGAN ini, ruang publik kita disajikan tontonan menarik tentang bagaimana wajah diplomasi Indonesia di luar negeri dipromosikan. Pihak Istana begitu gencar membangun narasi megah mengenai pentingnya jabat tangan fisik antar-pemimpin dunia, upaya mengamankan posisi geopolitik di tengah krisis, hingga misi menjemput investasi besar bagi ketahanan nasional. Namun di balik gemuruh agenda internasional itu, sebuah kritik tajam dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, merembes ke lini masa media sosial. Dino mengguncang kenyamanan narasi tersebut dengan mempertanyakan sesuatu yang jauh lebih mendasar, yaitu seberapa efisien, jujur, dan rasional sebenarnya hitung-hitungan anggaran perjalanan dinas yang dibuat oleh pemerintah di tengah kondisi ekonomi masyarakat bawah yang sedang prihatin.
Pertanyaan yang dilemparkan Dino sebenarnya bukan sekadar soal sentimen politik atau perbedaan opini sesaat antar-elite. Jika kita membedahnya melalui kacamata ilmu komunikasi, khususnya Teori Framing yang dikembangkan oleh Robert Entman, setiap peristiwa politik yang sampai ke masyarakat sebenarnya telah melewati proses pembingkaian. Entman menjelaskan bahwa framing adalah cara komunikator memilih aspek-aspek tertentu dari sebuah realitas dan membuatnya lebih menonjol, sementara aspek lain sengaja disembunyikan. Tujuannya adalah untuk mendefinisikan masalah, mendiagnosis penyebabnya, memberikan penilaian moral, dan menawarkan solusi tertentu kepada khalayak. Polemik hari ini antara Dino Patti Djalal dan pihak Istana sebetulnya adalah kontestasi komunikasi untuk memperebutkan kendali atas bingkai isu tersebut.
Melalui video unggahannya yang viral, Dino Patti Djalal secara cerdas melakukan pembingkaian isu (issue framing) dengan menonjolkan aspek “efisiensi anggaran
domestik”. Sebagai seorang diplomat karier senior, Dino memilih untuk memperlihatkan realitas yang sengaja tidak ditonjolkan oleh Istana, yaitu tingginya kuantitas lawatan fisik Presiden Prabowo Subianto, besarnya rombongan delegasi, serta bengkaknya biaya protokoler yang membebani negara. Dalam bingkai komunikasi Dino, masalah utamanya adalah pemborosan di tengah situasi ekonomi rakyat yang sedang sulit, penyebabnya adalah ketidakmampuan Istana dalam menyusun skala prioritas, dan solusi yang ia tawarkan adalah optimalisasi teknologi seperti video call. Bingkai ini berhasil menyentuh sensitivitas publik karena langsung menghubungkan agenda elite pusat dengan dompet masyarakat bawah.
Menyadari bingkai utamanya mulai digoyang dan mendapat sentimen negatif dari netizen, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya bersama jajaran Istana merespons dengan melakukan pembingkaian ulang (reframing). Melalui video klarifikasi di media sosial, Seskab Teddy sengaja membelokkan perhatian publik dengan memunculkan aspek “kedaruratan geopolitik global dan pengorbanan moral pemimpin”. Istana menyembunyikan perdebatan teknis soal anggaran APBN dengan menonjolkan klaim bahwa jumlah delegasi telah dipangkas hingga 50%, serta memunculkan narasi populis bahwa sisa kelebihan biaya perjalanan ditanggung langsung dari kantong pribadi Presiden Prabowo. Melalui teknik komunikasi ini, Istana mencoba mengubah definisi masalah dari yang tadinya “isu pemborosan uang rakyat” versi Dino, menjadi “isu ketulusan hati Presiden Prabowo yang rela berkorban demi nama baik bangsa di kancah dunia”.
Namun, perang komunikasi di media sosial ini memiliki risiko berbahaya jika dilakukan secara defensif dengan menyerang balik rekam jejak personal pengkritik. Ketika pihak Istana mulai membandingkan masa lalu Dino untuk menjatuhkan reputasinya, ruang komunikasi publik mengalami pendangkalan substansi. Perdebatan yang seharusnya menguji akuntabilitas riil dan efisiensi pengelolaan keuangan negara, pada akhirnya terdistorsi menjadi sekadar tontonan kosmetik tentang pihak mana yang paling piawai memainkan emosi penonton di depan kamera.
Sebagai jalan keluar untuk menciptakan komunikasi politik yang sehat, pemerintah sudah saatnya menghentikan ketergantungan pada strategi pembingkaian yang artifisial dan defensif. Legitimasi kebijakan luar negeri Presiden Prabowo harus dibuka secara transparan tanpa ada aspek data yang sengaja disembunyikan dari rakyat. Hal ini bisa dimulai dengan membuka laporan akuntabilitas hasil diplomasi secara jujur, menetapkan indikator kunjungan yang terukur, serta melakukan audit publik yang tegas untuk memisahkan dana negara dan dana pribadi agar tidak membingungkan masyarakat. Potensi diplomasi luar negeri kita memang besar, namun ia tidak akan pernah mendapatkan kepercayaan yang tulus jika hanya dikelola sebagai komoditas pencitraan lewat pembingkaian isu.
Pada akhirnya, polemik antara Dino Patti Djalal dan Presiden Prabowo menunjukkan bahwa akuntabilitas negara tidak boleh disembunyikan di balik pembingkaian citra atau tameng “dana pribadi”. Kepercayaan publik yang tulus hanya akan terbangun ketika Istana berani membuka transparansi data secara jujur. Menghargai kritik dari
tokoh berpengalaman seperti Dino adalah bukti bahwa pemerintah siap membawa diplomasi Indonesia terbang tinggi di panggung global, tanpa harus kehilangan pijakan pada realitas ekonomi rakyatnya.
Penulis: Ervina Rizqi Purwaningrum, Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
