bukamata.id – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Bandung menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Kamis (18/6/2026). Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan enam tuntutan yang dinilai mendesak untuk segera direspons pemerintah.
Koordinator aksi, Muhammad Rafly Salam, mengatakan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat saat ini, mulai dari meningkatnya biaya hidup, melemahnya daya beli, sulitnya akses pendidikan yang terjangkau, hingga ketidakpastian ekonomi, menunjukkan adanya persoalan struktural dalam tata kelola kebijakan negara.
“Rakyat saat ini menghadapi tekanan ekonomi yang semakin berat. Namun berbagai kebijakan yang diambil pemerintah belum sepenuhnya menjawab kebutuhan mendasar masyarakat,” ujar Rafly saat menyampaikan orasi.
Menurutnya, pemerintah perlu lebih memprioritaskan kebijakan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok dan ancaman pengangguran, negara dinilai harus memastikan anggaran digunakan secara efektif untuk memenuhi kebutuhan dasar warga.
Sementara itu, Ketua Umum GMNI Cabang Bandung, Halim Mulia, menegaskan anggaran negara semestinya difokuskan pada sektor-sektor strategis yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Anggaran publik semestinya diprioritaskan untuk pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan pangan, dan penciptaan lapangan kerja. Itu yang langsung dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” kata Halim.
Dalam aksinya, GMNI membawa enam tuntutan utama. Pertama, menolak perluasan dwifungsi TNI dan Polri serta menjaga prinsip supremasi sipil. Kedua, mendesak pemerintah menjamin ketersediaan dan distribusi BBM subsidi secara merata serta tepat sasaran.
Ketiga, meminta pemerintah memastikan akses pendidikan yang inklusif dan terjangkau bagi seluruh masyarakat tanpa terkendala kemampuan ekonomi. Keempat, mendesak pemerintah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mempertahankan daya beli masyarakat.
Tuntutan kelima berkaitan dengan pengawasan distribusi pangan. Mahasiswa meminta pemerintah menindak praktik penimbunan komoditas strategis dan memastikan ketersediaan kebutuhan pokok di pasaran guna menekan gejolak harga.
Selain isu ekonomi, GMNI juga menyoroti kondisi demokrasi yang dinilai mengalami kemunduran. Mereka menilai ruang partisipasi publik dalam proses penyusunan kebijakan semakin terbatas, sementara kritik terhadap pemerintah kerap dipandang sebagai ancaman.
“Demokrasi tidak hanya soal pemilu yang berjalan rutin, tetapi juga bagaimana masyarakat memiliki ruang yang bebas dan bermakna untuk mengawasi serta memengaruhi kebijakan negara,” ujar Halim.
GMNI menilai berbagai persoalan yang terjadi saat ini bukan sekadar persoalan teknis pemerintahan, melainkan berkaitan dengan keberpihakan negara terhadap rakyat. Karena itu, mereka mendesak pemerintah untuk lebih fokus pada kebijakan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
Mahasiswa menegaskan aksi yang dilakukan merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial dan tanggung jawab moral mahasiswa sebagai elemen masyarakat sipil dalam mengawal jalannya demokrasi serta memastikan kebijakan negara tetap berpihak kepada kepentingan rakyat banyak.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
