bukamata.id – Langkah taktis disiapkan Kementerian Keuangan untuk menanggulangi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda wilayah Kalimantan. Alokasi dana darurat dipastikan aman dan siap disalurkan begitu kalkulasi kebutuhan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) rampung.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, BNPB pada dasarnya telah memegang dana siap pakai sebesar Rp5 triliun untuk kedaruratan. Kendati demikian, Kemenkeu memberi jaminan suntikan dana tambahan jika skala bencana karhutla melebihi dana operasional yang ada.
“Kita sediain. Tapi kan mereka punya Rp 5 triliun, kalau kurang ya kita tambah nanti. Sementara ini Kementerian Kehutanan juga sudah minta anggaran, kita sudah kasih bagian,” kata Purbaya di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Rabu (26/8/2026).
Sistem Pencairan Fleksibel dan Warning Ketat
Mengingat sifat penanganan bencana yang berpacu dengan waktu, Purbaya memastikan mekanisme pencairan dana karhutla akan diprioritaskan. Meski begitu, ia menyematkan peringatan tegas agar penggunaan uang negara tersebut tetap transparan dan bebas dari praktek penggelembungan dana.
“Asal jangan di-mark up aja. Bencana kan approach-nya beda dengan untuk belanja biasa. Bencana kan menyangkut hajat, hayat hidup orang banyak, mengancam kehidupan mereka. Jadi kita akan beda posnya dengan program-program yang lain,” tutup Purbaya.
Proses rekapitulasi nilai kerugian dan estimasi biaya operasional di lapangan saat ini masih terus berjalan. Purbaya memperkirakan total kebutuhan dana untuk bencana asap di Kalimantan ini tidak akan melonjak setinggi penanganan krisis di wilayah lain seperti Aceh.
“BNPB belum ngasih biaya total, ya kita nggak tahu berapanya. Ini masih terjadi kan, dia akan ases ulang, tapi hitungan saya sih nggak akan sebesar di Aceh, karena Aceh kan masif sekali,” tuturnya.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
