bukamata.id – Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terus memperkuat sinergi dan kolaborasi strategis dengan pemerintah kabupaten/kota untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025.
Upaya ini sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan hingga tahun 2029.
Di bawah kepemimpinan Gubernur Kang Dedi Mulyadi (KDM), Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan tema besar pembangunan 2025–2029, yaitu “Penguatan Fondasi Transformasi Sosial, Ekonomi, dan Tata Kelola”.
Fokus Tahunan Pembangunan Jabar 2025–2029
Pada tahun pertama masa kepemimpinan KDM, arah pembangunan akan difokuskan pada penguatan akses layanan dasar. Selanjutnya, tahun kedua dan ketiga akan menitikberatkan pada pemerataan distribusi layanan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Memasuki tahun 2028, Pemprov Jabar akan mulai mengarah pada peningkatan kapasitas sumber daya ekonomi berbasis lingkungan. Puncaknya, pada tahun 2029, pembangunan difokuskan pada peningkatan daya saing daerah yang ditopang oleh pertumbuhan ekonomi merata di seluruh wilayah Jawa Barat.
Sinergi Pemprov dan Kabupaten Kota Jadi Kunci Sukses
Kepala Bapenda Jabar, Asep Supriatna, menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung capaian pembangunan tersebut. Menurutnya, pencapaian target pembangunan tidak akan terwujud tanpa dukungan PAD yang kuat, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Sinergi peningkatan PAD, terutama melalui Opsen PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) dan BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor), menjadi salah satu kunci utama dalam membangun kekuatan fiskal daerah,” ujar Asep.
Berdasarkan proyeksi, total pendapatan daerah tahun 2025 untuk 27 kabupaten/kota di Jawa Barat diperkirakan mencapai Rp106,40 triliun, dengan pendapatan provinsi sebesar Rp30,9 triliun.
Sementara itu, estimasi PAD 2025 untuk kabupaten/kota mencapai Rp38 triliun, dan PAD provinsi berada di angka Rp19,3 triliun.
Opsen PKB dan BBNKB Diharapkan Dongkrak Pendapatan
Asep juga meyakini bahwa regulasi terkait opsen PKB dan BBNKB akan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan PAD kabupaten/kota. Proyeksi target opsen dan cost sharing kabupaten/kota berdasarkan perubahan tahun 2025 mencapai angka Rp107,5 miliar.
Di sisi lain, Pemprov Jabar juga terus melakukan transformasi layanan dan pengambilan keputusan berbasis digital. Termasuk eksplorasi sumber-sumber pendapatan baru yang selama ini belum tergarap maksimal.
“Fokus kami ke depan adalah pemetaan objek dan subjek pajak baru, penguatan regulasi daerah, serta inovasi kebijakan fiskal yang adaptif terhadap dinamika ekonomi lokal,” jelas Asep.
Kemitraan Strategis untuk Kesejahteraan Masyarakat
Sinergi antara Pemprov Jabar dan pemerintah kabupaten/kota disebut bukan sekadar koordinasi administratif. Menurut Asep, ini merupakan kemitraan strategis yang melibatkan penyatuan data, harmonisasi kebijakan, serta pelaksanaan program bersama di lapangan.
“Seluruh strategi dan rencana ini telah dibahas secara intensif dalam rapat koordinasi bersama jajaran Bapenda Jawa Barat,” pungkasnya.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
