bukamata.id – Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi mengkritisi pola penanganan masalah oleh Pemerintah Kota Bandung yang dinilainya kerap bergerak setelah persoalan menjadi viral dan mendapat sorotan publik.
Asep mencontohkan sejumlah persoalan infrastruktur, seperti galian crossing drainase dan galian kabel yang sempat menyebabkan kemacetan parah di sejumlah ruas jalan.
Menurut Asep, Pemkot Bandung perlu lebih responsif dan aktif dalam mengantisipasi maupun menangani persoalan di lapangan tanpa harus menunggu masalah tersebut ramai di media sosial.
“Saya melihat beberapa teman-teman memang sering kali ya, kadang-kadang ada ketika viral baru ditangani. Saya ingin bahwa Pemerintah Kota Bandung hari ini dan ke depan itu responsif dan aktif untuk menyelesaikan masalah-masalah ini,” ujar Asep saat ditemui di Kantor DPRD Kota Bandung, Jumat (25/9/2026).
Selain persoalan infrastruktur, Asep menyoroti sejumlah pekerjaan rumah Pemkot Bandung dalam momentum Hari Jadi Kota Bandung (HJKB) ke-216. Dua di antaranya yakni persoalan sampah dan kemacetan.
Asep menilai penanganan sampah perlu dilakukan sejak dari hulu dan melibatkan kewilayahan.
“Selain kemacetan, saya tadi sampaikan, pertama tentunya sampah ya, karena sampah ini menjadi tantangan kita semua dan tadi saya sampaikan juga harus sudah mulai dari hulunya, dari kewilayahan,” katanya.
Menurut Asep, persoalan tersebut telah mendapat respons dari Wali Kota Bandung Muhammad Farhan. Ia menyebut Pemkot Bandung telah memiliki sejumlah program untuk menangani persoalan sampah.
“Tadi respons dari Pak Wali juga bagus, mulai dari Gaslah kemudian ada program-program lanjutan dan ini adalah harus juga meningkatkan budaya masyarakat, dari mulai mengurangi, memilah dan memanfaatkan sampah,” ucapnya.
Farhan Minta Kewilayahan Bergerak Cepat
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menanggapi kritik terkait penanganan masalah yang baru bergerak setelah viral.
Farhan mengatakan, penguatan peran aparat kewilayahan menjadi salah satu hal yang ditekankan dalam penanganan persoalan di Kota Bandung.
“Yang paling penting itu, Pak Gubernur juga sudah bilang, kalau sampai ada terjadi sesuatu, maka yang paling bertanggung jawab adalah kewilayahan,” kata Farhan.
Menurut Farhan, camat dan lurah akan kembali diaktifkan dalam melakukan pemantauan dan penanganan persoalan di wilayah masing-masing.
Hal tersebut dinilai penting agar pemerintah tidak terlambat mengetahui persoalan yang terjadi di tengah masyarakat.
“Itu penting sekali karena bagaimanapun juga wilayah itu punya mata di mana-mana,” ujarnya.
Farhan mengatakan akan memberikan arahan khusus kepada para camat dan lurah setelah agenda di Masjid Agung Bandung pada Sabtu (26/9/2026).
“Besok pengajian, ya? Kita ramai-ramai di Masjid Agung. Pulang dari sana saya akan kasih briefing khusus kepada lurah dan camat,” ucapnya.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
