bukamata.id – Kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang meliburkan para sopir angkutan kota (angkot) selama libur Lebaran 2025 kini menuai sorotan.
Sebagai bagian dari kebijakan tersebut, Pemprov Jabar menjanjikan kompensasi sebesar Rp1,5 juta kepada setiap sopir angkot. Rinciannya, Rp1 juta diberikan dalam bentuk tunai, dan sisanya berupa paket sembako senilai Rp500 ribu.
Namun, di lapangan, sejumlah sopir angkot di kawasan Puncak, Bogor, mengaku hanya menerima Rp800 ribu. Kondisi ini sontak memicu kekecewaan di kalangan para sopir yang merasa tidak mendapatkan hak secara utuh.
Menanggapi polemik ini, pengamat kebijakan publik dari Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) FISIP, Kristian Widya Wicaksono, menyampaikan bahwa persoalan ini perlu segera diklarifikasi oleh pemerintah daerah. Jika terbukti ada pemotongan dana secara sengaja, maka tindakan tegas harus segera diambil.
“Terkait kompensasi yang baru diterima sejumlah Rp. 800rb dari yang dijanjikan Rp. 1,5jt menurut saya masih perlu klarifikasi yang lebih jelas dengan perangkat daerah terkait. Tentunya jika terjadi ketidaksesuaian yang dilakukan secara sengaja maka kita sama-sama sangat menyesalkannya dan meminta inspektorat daerah segera melakukan pemeriksaan dan penyelidikan terhadap oknum2 terkait,” ujar Kristian saat dihubungi pada Jumat (4/4/2025).
Ia menambahkan, kebijakan ini memiliki niat positif dalam mengurai kemacetan saat Lebaran. Namun, kelemahannya terletak pada ketidaksiapan data dan informasi yang akurat dalam pelaksanaannya.
Data Belum Akurat, Kompensasi Bisa Tidak Tepat Sasaran
Kristian juga menyoroti pentingnya pendataan yang lebih rinci terkait siapa yang berhak menerima kompensasi.
Ia menjelaskan bahwa penerima bantuan adalah supir angkot, bukan pemilik kendaraan. Selain itu, satu unit angkot bisa saja dikemudikan oleh beberapa orang secara bergantian.
“Detail seperti ini harus diperhatikan agar pemberian kompensasi tepat sasaran. Tanpa data yang akurat, program seperti ini berisiko tinggi menimbulkan masalah,” jelasnya.
Lebih jauh, Kristian mempertanyakan asumsi bahwa angkot adalah penyebab utama kemacetan di Jabar selama musim mudik. Menurutnya, volume kendaraan pribadi justru bisa menjadi faktor yang lebih dominan dalam menyebabkan kemacetan.
“Perlu ada riset mendalam. Bisa jadi bukan angkot yang menyebabkan kemacetan, tapi kendaraan pribadi. Ditambah lagi, kapasitas jalan yang terbatas juga menjadi masalah tersendiri,” imbuhnya.
Solusi Jangka Panjang Dibutuhkan
Kristian menekankan, solusi jangka panjang hanya bisa dicapai jika pemerintah benar-benar menggali akar persoalan, bukan hanya merespons gejala permukaannya.
“Jangan hanya terjebak melihat gejala masalahnya saja sebab penyelesaian terhadap gejala masalah hanya akan berlaku temporer. Penyelesaian pada akar masalah yang akan membawa dampak terhadap penyelesaian masalah. Dan jelas ini butuh pendalaman masalah yang komprehensif, riset yang intensif, dan keputusan yang tidak terburu-buru,” tegasnya.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
