bukamata.id – Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu (Poe Ibu) yang baru saja diluncurkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menuai tanggapan dari berbagai kalangan.
Salah satunya datang dari Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Zaini Shofari, yang menilai program tersebut terlalu dipaksakan dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.
Menurut Zaini, gerakan solidaritas yang mengajak Aparatur Sipil Negara (ASN), pelajar, dan masyarakat umum untuk menyisihkan uang Rp1.000 per hari itu tampak seperti program yang dijalankan tanpa kajian mendalam.
“Kalau ASN pasti akan ikut apa kata atasannya. Tapi kalau diberlakukan di sekolah, itu bisa jadi masalah. Karena di sekolah, semua bentuk pungutan sudah dilarang. Ini malah seperti dilegalkan atas nama solidaritas,” ujarnya.
Kritik atas Inkonsistensi Kebijakan
Zaini juga menilai ide Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu tidak sejalan dengan kebijakan sebelumnya. Ia mencontohkan larangan masyarakat untuk menarik sumbangan di jalan demi pembangunan masjid, sementara solusi konkret dari pemerintah tidak kunjung diberikan.
“Sekarang untuk pesantren saja hibahnya nol. Jadi gerakan ini terkesan menutupi ketidakmampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan,” tegasnya.
Ia menambahkan, masyarakat sudah memiliki kontribusi besar melalui berbagai bentuk pajak. Karena itu, menurutnya, tidak tepat jika kesetiakawanan sosial kembali dibebankan kepada warga.
“Jangan karena banyak masyarakat mengadu ke Lembur Pakuan, lalu digeneralisasi menjadi gerakan solidaritas seperti ini,” kata Zaini.
Latar Belakang Peluncuran
Diketahui, Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu (Poe Ibu) resmi diluncurkan pada Kamis lalu, bersamaan dengan pertemuan Gubernur Jawa Barat dan jajaran ASN.
Program ini diperkuat melalui Surat Edaran Gubernur Jawa Barat tertanggal 1 Oktober 2025, yang mengimbau seluruh ASN, pelajar, dan masyarakat menyisihkan Rp1.000 per hari untuk tujuan kesetiakawanan sosial.
Namun hingga kini, wacana tersebut masih menuai pro dan kontra, terutama dari kalangan legislatif yang menilai program itu perlu dikaji ulang agar tidak menimbulkan kesan pemaksaan.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
