bukamata.id – Ketegangan terjadi dalam Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat pada Jumat (16/5/2025), saat seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan memilih walkout. Aksi ini sebagai bentuk protes terhadap pernyataan Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, yang dinilai melecehkan lembaga legislatif.
Dalam sidang yang berlangsung di Gedung DPRD Jawa Barat, Fraksi PDIP menolak terlibat lebih jauh dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diajukan Pemerintah Provinsi Jabar. Penolakan ini akan terus berlanjut hingga Gubernur memberikan klarifikasi secara resmi atas ucapannya saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Cirebon pada 7 Mei 2025 lalu.
“Kalau Gubernur tidak klarifikasi, apa pun yang Gubernur ajukan untuk dibicarakan di DPRD, Fraksi PDI Perjuangan tidak mau terlibat,” tegas Doni Maradona Hutabarat, anggota DPRD Jabar dari Fraksi PDIP.
PDIP Nilai Gubernur Melecehkan Lembaga Legislatif
Doni menilai, pernyataan Gubernur Dedi dalam Musrenbang tidak hanya menyudutkan lembaga DPRD, tetapi juga mencederai semangat demokrasi yang dibangun melalui prinsip trias politika.
“Ucapan Gubernur itu mendiskreditkan, bahkan kalau saya bilang, melecehkan lembaga. Kalau lembaga dilecehkan, otomatis anggotanya juga dilecehkan,” ujar Doni.
Menurutnya, relasi antara eksekutif dan legislatif seharusnya dijalankan dengan saling menghargai dan menjaga keharmonisan. Ia menegaskan bahwa DPRD tidak akan tinggal diam jika prinsip demokrasi dilecehkan.
“Kalau begitu, silakan APBD-nya urus sendiri, Raperda buat sendiri. Jangan dibicarakan ke DPRD. Ini lembaga negara, dibangun atas konsep demokrasi. Tidak ada yang bisa berjalan sendiri,” tambahnya.
DPRD Sebut Aksi Walkout sebagai Dinamika Demokrasi
Menanggapi aksi walkout tersebut, Ketua DPRD Jabar, Buky Wibawa, menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Fraksi PDIP adalah bagian dari dinamika dalam sistem demokrasi. Ia menilai itu sebagai bentuk kebebasan berpendapat.
“Walkout itu bagian dari dinamika. Tadi disampaikan bahwa ada ketidakberkenanan dari teman-teman Fraksi PDIP. Itu bagian dari hak mereka,” kata Buky.
Ia juga menyebut bahwa kemungkinan telah terjadi miskomunikasi antara pihak eksekutif dan legislatif. Oleh karena itu, komunikasi antar fraksi akan segera dijalin kembali guna mencari solusi atas ketegangan ini.
“Saya belum bisa berkomentar banyak karena yang disampaikan sepertinya ada masalah miskomunikasi. Fraksi PDIP menilai bahwa komunikasi Gubernur dan DPRD dianggap tidak memuaskan,” jelasnya.
Imbauan untuk Tidak Reaktif terhadap Kebijakan Gubernur
Meski terjadi polemik, Buky meminta semua pihak untuk tidak gegabah dalam menilai kebijakan Gubernur yang baru menjabat. Ia mengajak semua pihak memberikan ruang bagi Gubernur untuk merealisasikan program-program kerjanya.
“Kita beri kesempatan kepada pihak eksekutif untuk menjalankan target-target programnya. Mungkin ada jangka pendek yang ingin dikejar,” pungkasnya.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
